29.4 C
Bandar Lampung
Selasa 14 Juli, 2020 10:44 WIB
Beranda OPINI Lancang Kuning Angkat Sauh, Pasang Mata Dan Telinga Agar Tak Karam (1)

Lancang Kuning Angkat Sauh, Pasang Mata Dan Telinga Agar Tak Karam (1)

Oleh Nizwar Affandi

SEBAGAI salah satu dari tiga kelompok induk organisasi (kino) pendiri Sekretariat Bersama Golongan Karya 56 tahun yang lalu, Ormas MKGR Provinsi Lampung turut bergembira dan wajib menyampaikan ucapan selamat kepada kepengurusan baru DPD Partai Golkar Provinsi Lampung.

Kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung periode 2020-2025 itu hasil Musyawarah Daerah (Musda) X di Graha Wangsa, Senin (2/3) yang baru diumumkan ketuanya, Arinal Djunaidi, Selasa (2/6).

Tentu, Ormas MKGR juga telah menugaskan dan merekomendasikan belasan kader terbaiknya untuk bahu membahu bekerja dalam kepengurusan, bersama para kader senior Partai Golkar dan wajah-wajah baru yang benar-benar baru maupun kader-kader lama yg sempat studi banding beberapa tahun di partai lain dan sekarang kembali lagi ke Partai Golkar.

Daya tarik Partai Golkar Lampung saat ini sama seperti Partai Demokrat Lampung lima tahun yang lalu dan PDIP Lampung 15 tahun lalu ketika ketuanya adalah gubernur Lampung yang baru terpilih.

Magnitudo aura kekuasaan memang seringkali kemilaunya melampaui batas-batas ideologi dan idealisme.

Hal itu manusiawi karena pengertian paling mendasar dari politik itu sendiri memang berkisar di antara pertanyaan ÔÇ£who gets what, when and how?ÔÇØ. Siapa mendapatkan apa? Kapan waktu mendapatkannya? Bagaimana cara mendapatkannya? (H.D. Lasswell, 1936)

Saya tidak akan membahas lebih jauh tentang internal struggling alias pergulatan yang terjadi di internal partai, karena itu juga merupakan proses alamiah yang wajar dalam setiap siklus hidup organisasi.

Saya hanya ingin menyampaikan sedikit pandangan tentang tantangan yang akan dihadapi Partai Golkar Lampung dengan memperhatikan tren situasi politik nasional maupun dalam konteks sebagai partai yang dipimpin oleh gubernur.

Kita akan coba mengamati bersama-sama sejauh mana status jabatan gubernur berkorelasi terhadap hasil partai politik yang dipimpin dalam pemilu, baik pemilu legislatif maupun pilkada Lampung.

Tolok ukur yang akan kita jadikan benchmark tidak perlu tidak jauh-jauh, cukup menggunakan capaian Partai Demokrat dan PDIP pada pemilu legislatif maupun pilkada kabupaten/kota sebelumnya sebagai pembandingnya.

Kita mulai dengan pemilu legislatif. Sejak pemilu pertama pascajatuhnya Orba, di Lampung, PDIP sudah tiga kali menjadi pemenangnya: tahun 1999, 2014 dan 2019.

Partai Golkar hanya satu kali menang pada Pemilu 2004 dan Partai Demokrat juga baru satu kali menang pada Pemilu 2009.

Kemenangan yang diraih ketiga partai politik ini sama persis mengikuti hasil yang mereka raih di tingkat nasional.

PDIP menang di Lampung ketika mereka menang secara nasional, begitu juga Golkar dan Demokrat. Belum pernah ada partai politik yang kalah di tingkat nasional bisa menjadi pemenang pada pemilu legislatif di Lampung atau sebaliknya.

Sjachroedin ZP dilantik menjadi gubernur Lampung setelah Pemilu 2004 dan dalam status jabatannya sebagai gubernur beliau baru bisa memimpin PDIP pada Pemilu 2009 setelah terpilih kembali dalam Pilgub 2008.

Pada Pemilu 2009 itu, PDIP kalah di Lampung sama seperti kekalahan mereka secara nasional. Hasil Pemilu 2009 di Lampung, PDIP pada posisi kedua setelah Partai Demokrat.

Baru pada pemilu berikutnya, tahun 2014, Sjachroedin ZP dapat memimpin PDIP Lampung menjadi peraih suara dan kursi terbanyak di parlemen, melompat dari 11 kursi menjadi 17 kursi.

Secara nasional, “Jokowi Effect” pada Pemilu 2014 bagaikan power bank yang membuat PDIP kembali bertenaga seperti pada Pemilu 1999, melampaui dominasi Demokrat di parlemen pada Pemilu 2009.

Pemilu 2014 berbarengan dengan Pilgub Lampung 2014. Kemenangan fenomenal M. Ridho Ficardo pada pilgub itu tidak diikuti dengan kemenangan Partai Demokrat pada pemilu legislatif.

Demokrat menempati posisi kedua setelah PDIP, kehilangan tiga kursi di saat PDIP justru menambah enam kursi.

Pada Pemilu 2019 barulah MRF memimpin Partai Demokrat dalam status jabatannya sebagai gubernur Lampung.

Pada Pemilu 2014 dan 2019 Demokrat di Lampung mengalami hal yang sama seperti yang dialami PDIP pada Pemilu 2004 dan 2009, kalah di tingkat nasional dan kalah juga di Lampung.

Tetapi, kekalahan MRF pada Pilgub 2018 ternyata tidak berdampak terlalu parah pada berkurangnya perolehan kursi Demokrat di parlemen provinsi, dari 11 kursi hanya berkurang satu menjadi 10 kursi.

Anjloknya perolehan suara dan kursi Demokrat secara nasional bahkan sampai terlempar dari posisi lima besar tidak terjadi di Lampung, perolehan suara Demokrat masih berada pada posisi ke-empat dengan perolehan kursi yg sama dengan Golkar.

Bagi saya, hasil ini menarik karena pada Pemilu 2004, 2009 dan 2014, Demokrat Lampung memeroleh suara relatif identik dengan daerah lainnya di Indonesia, naik dan turunnya selalu mengikuti tren nasional akibat “SBY Effect”.

Arinal Djunaidi memimpin Partai Golkar Lampung dalam Pemilu 2019 setelah dua tahun setengah lamanya sudah menjadi ketua partai dan sepuluh bulan sebelumnya meraih kemenangan mengejutkan dalam Pilgub 2018.

Kemenangan yang mengingatkan publik akan kemenangan M. Ridho Ficardo (MRF) pada Pilgub 2014.

Sama seperti PDIP dan Demokrat pada Pemilu 2019, Golkar Lampung juga mengalami kekalahan sama seperti di tingkat nasional.

Bedanya, di tingkat nasional, walau Golkar  kalah dalam perolehan suara dari Gerindra (peringkat ketiga) tetapi unggul dalam perolehan kursi di parlemen (peringkat kedua).

Sementara di Lampung, Golkar dikalahkan Gerindra baik dalam perolehan suara maupun perolehan kursi, bahkan masih bisa disamakan perolehan kursinya oleh Demokrat.

Selain PDIP yang semakin dominan, Pemilu 2019 di Lampung juga menunjukkan peningkatan suara dan kursi yg cukup signifikan bagi PKB, PKS, Gerindra dan Nasdem.

Efek positif Pilpres yang diperoleh lima partai itu tidak dirasakan sama manfaatnya oleh Golkar yang cenderung stagnan dan PAN yang cenderung menurun apalagi PPP yang ambyar ke posisi terakhir di parlemen.

Dari hasil tiga pemilu terakhir di tingkat provinsi, kita dapat melihat bahwa hanya PDIP yang relatif mampu menjaga tren kenaikan perolehan suara dan kursinya, sementara yang lain relatif stagnan.

Golkar sendiri pada tiga pemilu terakhir perolehan kursinya tidak berubah, tetap 10 kursi. Bedanya jika di 2009 perolehan 10 kursi itu dari 75 kursi yg tersedia, sementara di 2014 dan 2019 perolehan 10 kursi itu dari 85 kursi. Jumlah perolehan kursi memang tidak berubah tetapi persentasenya menurun.

Sementara dari hasil lima pemilu terakhir di Lampung, kita juga dapat mengetahui bahwa peta kekuatan di tingkat nasional maupun provinsi tidak diikuti sama persis di tingkatan kabupaten/kota.

Hanya PDIP yang relatif mampu mendominasi kabupaten/kota ketika menang di tingkat provinsi maupun nasional.

Kemenangan Golkar pada Pemilu 2004 dan Demokrat pada Pemilu 2009 hanya mampu menambah sedikit saja jumlah kabupaten/kota yang juga dimenangkan, tidak sampai menjadi mayoritas di hampir semua parlemen kabupaten/kota.

Hasil Pemilu 2019 di tingkat kabupaten/kota masih belum menunjukkan hasil yang menggembirakan apalagi mencerminkan kebesaran sejarah yang dimiliki Partai Golkar.

Dari 15 kabupaten/kota di Lampung, Partai Golkar hanya mampu menjadi pemenang di dua daerah, yakni Kota Metro dan Kabupaten Pringsewu.

Menjadi unsur pimpinan DPRD hanya di lima daerah (Metro, Pringsewu, Lampung Selatan, Lampung Tengah, Lampung Timur).

Jika penulis tidak keliru, Partai Golkar hanya memiliki fraksi penuh secara mandiri di delapan daerah (lima daerah tadi plus Bandarlampung, Tulangbawang, dan Lampung Barat).

Selebihnya kembali seperti partai yang baru lahir kemarin sore, terpaksa bergabung dengan partai lain untuk dapat membentuk fraksi.

Bahkan di Kabupaten Tulangbawang Barat, Partai Golkar tidak mampu menempatkan seorangpun kadernya di DPRD, padahal dalam pemilu sebelumnya masih memeroleh tiga kursi dari 30 kursi yang tersedia.

Karena hukum besi politik-patron belum berubah dan persepsi publik masih menjadi penentu dalam dinamika pasar politik, penulis meyakini bahwa Pemilu 2024 pun masih akan sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya di mana ketokohan figur calon presiden tetap menjadi faktor determinan penentu perolehan suara partai politik dalam pemilu legislatif.

Ujian berat bagi PDIP akan terjadi di Pemilu 2024. Apalagi jika figur capres yg diajukan (bisa jadi Ganjar Prabowo) tidak mampu mengulangi fenomena “Jokowi Effect”.

Gerindra akan dihadapkan kembali dengan dilema yang sama, untuk ketiga kalinya mencalonkan Prabowo sebagai capres dalam pilpres keempatnya atau memberi kesempatan kepada Sandiaga Uno atau calon lainnya.

Capaian monumental Demokrat pada Pemilu 2009 pun hanya mungkin bisa terulang pada Pemilu 2024 jika AHY mampu mendaur ulang romantisme publik terhadap SBY dan jika daur ulang itu juga masih diminati publik.

Sementara Golkar sendiri tampaknya masih harus melanjutkan penantian panjang selama lebih dari dua dekade ini, kecuali sebelum 2024 mampu membujuk Anies Baswedan atau Ridwan Kamil menjadi kader partai, itupun jika tidak keburu didahului oleh Gerindra dan Nasdem.

Sepertinya berkah efek positif capres sedahsyat SBY bagi Demokrat dan Jokowi bagi PDIP masih belum akan menghampiri Partai Golkar pada Pemilu 2024, karenanya kekuatan kerja kaderisasi dan regenerasi pada semua tingkatan kepengurusan partai menjadi pilihan yg lebih realistis.

Posisi Partai Golkar yang hanya sekedar turut menjadi penumpang dari perahu besar yang dikemudikan Jokowi menyimpan ancaman laten keberhasilan kepemimpinan Jokowi tentu akan lebih berhak diambil dan dikapitalisasi oleh PDIP, tetapi kegagalannya akan menjadi tanggungan bersama seluruh anggota koalisi.

Mencermati dinamika di tingkatan elite maupun pendapat publik terkait polemik Omnibus Law dan kontroversi Kartu Pra Kerja, tampaknya kekhawatiran penulis mendekati kenyataan.

Jika program ambisius itu berhasil maka keberhasilannya akan dimiliki oleh Jokowi dan partainya tetapi jika gagal atau menjadi skandal maka kegagalan itu akan ditimpakan kepada Menko Perekonomian dan partainya.

Sebelum melanjutkan tulisan dengan topik pemilihan kepala daerah, saya ingin memberikan beberapa catatan akhir dari pembahasan terkait pemilu legislatif ini untuk menjadi perhatian kepengurusan DPD Partai Golkar Provinsi Lampung yang baru :

Pertama

Status jabatan gubernur sebagai ketua partai di Lampung memang memberi dampak elektoral terhadap partai yang dipimpin dalam pemilu legislatif.

Dampak elektoral itu bermata dua, jika persepsi publik menganggap kepemimpinan gubernur berhasil maka dampak elektoralnya akan positif kepada partai.

Begitu juga sebaliknya, jika persepsi publik menilai gubernur gagal memenuhi harapan dan janji kampanyenya maka dampak elektoral yang diterima partai akan menjadi negatif.

Walau demikian, dampak elektoral dari status jabatan gubernur sebagai ketua partai dalam tiga pemilu legislatif di Lampung tidaklah terlalu besar dan setara jika dibandingkan dengan dampak elektoral yg dimiliki oleh calon-calon presiden.

Kedua

Stagnasi perolehan kursi Partai Golkar di DPRD Provinsi dan kecenderungan penurunan di DPRD kabupaten/kota selama tiga pemilu terakhir harus menjadi perhatian serius.

Metode baru harus segera ditemukan dan dijalankan untuk membentuk persepsi publik yg positif, apalagi bisa dipastikan secara demografi semua pemilih pemula dan sebagian besar pemilih muda pada Pemilu 2024 adalah generasi baru yang tidak pernah bersentuhan dan mengetahui cerita sukses Partai Golkar di masa lampau.

Sementara di sisi lain, generasi lama yang pernah ditempa dengan kaderisasi berjenjang dan memperoleh pendidikan ideologi kepartaian akhirnya harus mengalah kepada keterbatasan fisik akibat usia lanjut.

Bisa jadi, Pemilu 2019 kemarin menjadi pemilu terakhir bagi sebagian besar kader produk karakterdes dekade-dekade terdahulu.

Stagnasi capaian pada pemilu legislatif 2019 ini sudah diakui sendiri oleh Ketua Partai Golkar Provinsi Lampung Arinal Djunaidi dalam Musda ke-X, permohonan maaf dan target baru yang beliau janjikan juga sudah diterima dan forum memberikan mandat baru untuk lima tahun ke depan.

Ketiga

Citra lama Partai Golkar yang identik dengan birokrasi dan watak birokratis mesti segera di-rebranding agar lebih terkesan up to date, muda dan egaliter.

Jangan sampai semakin melanggengkan kesan sebagai partainya orangtua yang elitis dan out of date.

Kaderisasi dan regenerasi perlu dilakukan lebih terstruktur, masif dan sistematis.

Cek saja rata-rata usia pengurus dan anggota DPRD mulai dari tingkatan provinsi sampai ke kelurahan dan desa, dari sana akan tergambar apakah Partai Golkar di Lampung termasuk partai golongan muda atau bukan, gunakan batasan umur ÔÇ£mudaÔÇØ terbaru yang ditetapkan pemerintah dalam penanganan pandemi Covid-19, di bawah 45 tahun.

Walaupun tentu saja usia bukanlah satu-satunya ukuran kemudaan karena banyak juga jiwa-jiwa yang terlanjur menua sebelum waktunya dalam tubuh anak-anak muda akibat lingkungan tumbuh yang mengekang kebebasan berfikir dan kemerdekaan menyampaikan gagasan yg mereka miliki.

Keempat

Jika ingin menorehkan tinta emas dalam sejarah pemilu legislatif di Lampung dengan memenangkan Pemilu 2024 melampaui capaian PDIP pada Pemilu 2019 sebanyak 19 kursi dari 85 kursi DPRD Provinsi, tampaknya kerja keras saja tidak akan cukup, perlu keajaiban baru dari calon presiden yang diusung Golkar di pilpres.

Tetapi menyamai perolehan kursi Demokrat pada Pemilu 2009 sebanyak 14 kursi masih mungkin untuk diikhtiarkan. Setidaknya ada itikad untuk mengakhiri tradisi lama dan memulai tradisi baru, memenangkan pemilu legislatif di Lampung walaupun kalah secara nasional. Jangan sampai sebaliknya.

Jika capaian Golkar di Lampung pada Pemilu 2024 masih sama saja seperti tiga pemilu sebelumnya, maka tidak ada yg menjadi pembeda antara Ketua Golkar Provinsi Lampung yg sekarang dengan ketua-ketua sebelumnya.

Nahkoda dan awak kapal Lancang Kuning Lampung telah mengangkat sauh dari Teluk Lampung berlayar menuju lautan kemenangan pada Pemilu dan Pilgub 2025.

Jangan pernah berharap datang bala bantuan, lebih baik awaskan penglihatan nakhoda dan tajamkan pendengaran awak kapal untuk membaca posisi bintang dan merasakan arah angin agar Lancang Kuning tidaklah karam walaupun harus berlayar malam. (bersambung)

*Ketua DPD Ormas MKGR
Provinsi Lampung

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Mengapa Gubernur Pusing?

BEBERAPA hari terakhir media online dan media sosial di Lampung kembali ramai oleh berita dan perbincangan tentang perilaku Gubernur Lampung terhadap jurnalis....

Lancang Kuning Menentang Badai (2)

Oleh Nizwar Affandi* BANYAK yang bertanya kepada penulis, apakah tulisan kemarin merupakan lanjutan dari serangkaian tulisan sebelumnya, jawabannya tentu saja bukan. Rangkaian tulisan sebelumnya membahas tentang...

Jangan Lama-Lama Terharunya, Kapan PCR Test Digunakan

Provinsi Lampung telah menerima bantuan PCR Test sejak enam hari lalu agar bisa cepat memastikan apakah seseorang positif atau negatif Covid-19 pekan lalu (3/5). Gubernur...

Data Gugus Tugas Covid-19 Lampung Tak Jelas Dan Rinci

Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Provinsi Lampung mengumumkan pasien terkait virus corona yang terus bertambah tak jelas dan rinci setiap hari. Setiap hari, masyarakat daerah...
Translate »