Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan menargetkan angka stunting yang saat ini berada di 10,4 persen turun menjadi 5 persen pada akhir 2027 dan kembali ditekan hingga 3 persen atau lebih rendah pada 2028.
Target tersebut disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Lampung Selatan Zita Anjani dalam Rapat Koordinasi Tim Percepatan Pencegahan dan Penurunan Stunting (TPPPS) Kabupaten Lampung Selatan, Kamis, 1 Oktober 2026.
Rapat yang digelar melalui Zoom Meeting dari Aula Krakatau, Kantor Bupati Lampung Selatan itu membahas langkah percepatan penurunan stunting sekaligus penanganan angka putus sekolah.
Zita mengatakan, apresiasi Pemerintah Provinsi Lampung atas kinerja Lampung Selatan dalam penanganan stunting harus menjadi dorongan untuk meningkatkan target. Ia ingin Lampung Selatan bergerak menuju zero stunting.
“Target kita bukan sekadar berada di bawah angka nasional. Saya ingin Lampung Selatan menjadi daerah dengan angka stunting terendah di Indonesia. Kalau targetnya zero stunting, maka kita mulai dengan menurunkannya secepat mungkin,” tegas Zita.
Menurutnya, target penurunan tersebut harus diikuti strategi yang sederhana, terukur dan berbasis data. Perkembangan setiap intervensi juga harus dievaluasi secara berkala untuk mengetahui efektivitas program.
“Kalau sekarang 10,4 persen, target saya satu tahun pertama turun menjadi 5 persen. Tahun berikutnya harus lebih rendah lagi. Kita masih punya waktu untuk mengejar target tersebut. Ini bukan hal yang tidak mungkin, asalkan kita benar-benar fokus,” ujarnya.
Zita menekankan pentingnya pembaruan dan validasi data agar intervensi pemerintah tepat sasaran. Mekanisme pelaporan juga harus dibuat jelas sehingga persoalan yang ditemukan di lapangan dapat segera ditindaklanjuti.
“Kalau saya turun ke lapangan, saya harus tahu siapa yang bertanggung jawab, datanya di mana, dan kalau masyarakat mau melapor harus ke mana. Kita harus punya sistem yang jelas,” katanya.
Selain stunting, Pemkab Lampung Selatan menempatkan persoalan putus sekolah sebagai bagian dari agenda pembangunan generasi emas.
Zita menyebut angka putus sekolah saat ini sekitar 21 persen. Angka tersebut ditargetkan turun menjadi 10 persen pada tahun pertama dan kembali ditekan menjadi 5 persen pada tahun berikutnya.
Penanganannya diminta menggunakan pendekatan jemput bola, terutama terhadap anak yang tidak bersekolah akibat persoalan akses maupun kondisi sosial ekonomi keluarga.
“Anak-anak Lampung Selatan semuanya harus sekolah. Kalau aksesnya jauh, kita cari solusinya. Kalau sekolah negeri tidak cukup, kita tambah kapasitas atau kita bangun kerja sama dengan sekolah swasta. Kalau membutuhkan beasiswa, kita pikirkan beasiswanya. Yang penting tidak boleh ada anak yang kehilangan haknya untuk sekolah,” tegasnya.
Untuk mengintegrasikan dua agenda tersebut, Zita mendorong gerakan “Lampung Generasi Emas” dengan fokus pada zero stunting dan zero putus sekolah.
Dinas Komunikasi dan Informatika Lampung Selatan juga diminta menyiapkan kanal informasi di media sosial yang memuat perkembangan program sekaligus menjadi ruang pengaduan masyarakat.
“Seperti homepage yang berisikan seluruh kegiatan percepatan zero stunting dengan nama Lampung Selatan GEH (Generasi Emas Helau) dan juga Zero Putus Sekolah. Saya juga minta siapkan hotline,” ujarnya.
Zita meminta jajaran terkait segera menyusun strategi lanjutan yang berfokus pada langkah konkret dan efektif untuk mencapai target penurunan stunting dan putus sekolah.
“Kita ingin ini menjadi hadiah terindah untuk masyarakat Lampung Selatan. Stunting terendah di Indonesia dan putus sekolah terendah bukan sekadar slogan. Ini pilihan kita untuk fokus dan bekerja bersama. Kalau kita sepakat untuk bergerak, insyaallah target itu bisa kita capai,” pungkasnya.