Pemerintah Provinsi Lampung bersama sembilan provinsi lainnya memperkuat kerja sama di sektor ketahanan pangan dan pariwisata melalui Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU).
Komitmen tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Lampung, Marindo Kurniawan, saat membuka Rapat Monitoring dan Evaluasi (Monev) FKD-MPU Tahun 2026 di Hotel Emersia, Bandar Lampung, Kamis 19 November 2026.
Pertemuan bertema "Sinergi Ketahanan Pangan dan Pariwisata untuk Pembangunan Daerah yang Berkelanjutan. Pangan Tangguh, Pariwisata Tumbuh" itu dihadiri perwakilan 10 provinsi anggota FKD-MPU.
Kesepuluh provinsi tersebut yakni Lampung, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), dan Nusa Tenggara Timur (NTT).
Turut hadir Tenaga Ahli Utama Sekretariat Bersama MPU yang juga Rektor Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN), Halilul Khairi.
Marindo menegaskan, kerja sama antardaerah harus menghasilkan program yang terukur dan memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, tantangan pembangunan, mulai dari kondisi ekonomi, perubahan iklim hingga perkembangan teknologi, tidak dapat diselesaikan oleh masing-masing daerah secara mandiri.
"Kami dari Provinsi Lampung berkomitmen mendukung dan terus membesarkan organisasi yang telah disepakati bersama ini, dan untuk memastikan tujuan-tujuan dan target komitmen tersebut dapat terealisasi dengan baik," ujar Marindo.
Dalam penguatan sektor pangan, Pemprov Lampung mendorong pemanfaatan aplikasi neraca pangan digital yang terintegrasi di seluruh provinsi anggota FKD-MPU.
Aplikasi tersebut diharapkan menjadi acuan dalam memetakan kondisi pasokan pangan secara cepat dan akurat, sekaligus mendukung koordinasi distribusi komoditas antardaerah.
"Ketahanan pangan dibangun sebagai pondasi kesejahteraan, dan pariwisata didorong sebagai penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan," tegasnya.
Marindo memaparkan empat langkah strategis yang perlu dilakukan FKD-MPU dalam memperkuat ketahanan pangan.
Pertama, memperkuat kerja sama perdagangan dan distribusi komoditas pangan untuk menghubungkan daerah yang mengalami surplus dengan wilayah yang mengalami defisit.
Kedua, mengembangkan kemitraan antara BUMD pangan, pelaku usaha, koperasi, kelompok tani, dan distributor guna menjaga ketersediaan pasokan serta stabilitas harga.
Ketiga, mendorong pemanfaatan teknologi dan pertukaran inovasi pertanian. Keempat, memperkuat cadangan pangan pemerintah daerah sebagai langkah antisipasi kerawanan pangan.
"Inilah esensi kerja sama antar daerah, yaitu membangun ketahanan pangan dengan memanfaatkan keunggulan masing-masing wilayah," jelasnya.
Selain ketahanan pangan, Marindo menawarkan pengembangan paket wisata lintas provinsi melalui promosi bersama destinasi unggulan anggota FKD-MPU.
Menurutnya, Lampung memiliki posisi strategis sebagai gerbang penghubung Pulau Sumatera dan Jawa, sekaligus memiliki berbagai destinasi wisata alam dan bahari.
Sejumlah destinasi yang disebutkan antara lain Pulau Pahawang, Teluk Kiluan, Taman Nasional Way Kambas, dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan.
Melalui konsep paket wisata lintas provinsi, potensi pariwisata masing-masing daerah diharapkan dapat dipromosikan dalam satu jaringan perjalanan wisata.
"Oleh karenanya kami menawarkan, tadi Pak Gubernur menyampaikan, promosi bersama destinasi wisata antar daerah. Sehingga potensi masing-masing provinsi dapat dipasarkan sebagai satu kesatuan jaringan perjalanan wisata," tutur Marindo.
Selain pangan dan pariwisata, Pemprov Lampung juga mengajak seluruh anggota FKD-MPU memperkuat kolaborasi dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), perlindungan kelompok rentan dan penyandang disabilitas, serta penanggulangan bencana, termasuk kebakaran hutan dan lahan.
"Saya berharap kegiatan dapat menghasilkan rekomendasi dan rencana aksi kolaboratif yang realistis khususnya dalam penguatan layanan digital, perlindungan sosial, penanggulangan bencana, serta mendukung ketahanan pangan dan pengembangan wisata," pungkasnya.
Dalam kegiatan tersebut, FKD-MPU juga meluncurkan platform digital Sistem Informasi Mitra Praja Utama Lintas Daerah untuk Ketahanan Pangan dan Harga (SIMPUL PANGAN).
Platform tersebut merupakan tindak lanjut Perjanjian Kerja Sama (PKS) Bidang Ketahanan Pangan FKD-MPU untuk mengintegrasikan data dan memperkuat rantai pasok pangan di 10 provinsi anggota.
Rangkaian kegiatan kemudian dilanjutkan dengan diskusi yang menghadirkan Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Kelembagaan, Regulasi dan Reformasi Birokrasi Kementerian Pertanian RI, Tin Latifah, yang membahas strategi optimalisasi produksi pangan nasional di provinsi anggota FKD-MPU.
Narasumber lainnya, Ketua Tim Destinasi Pariwisata Berkelanjutan pada Deputi Bidang Pengembangan Destinasi dan Infrastruktur Kementerian Pariwisata RI, Rickayatul Muslimah, memaparkan pengembangan destinasi pariwisata berkelanjutan serta peluang konektivitas perjalanan wisata lintas provinsi.
