Erlangga Adikusumah/RMOLLampung

Provinsi Lampung bersama 7 provinsi lainnya, telah tergabung dalam Komite Advokasi Daerah (KAD). Lampug bergabung sejak 2017.

Tujuh provinsi lainnya yakni Riau, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTT dan Kaltim.

Menurut Erlangga Adikusumah selaku Bagian Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI, KAD merupakan forum komunikasi pemerintah dan pelaku usaha (bisnis).

Forum dalam bentuk dialog publik privat ini membahas isu-isu strategis terkait dengan upaya pencegahan korupsi.

“KAD penting untuk segera dibentuk sebagai wadah komunikasi untuk menghentikan praktik suap di daerah melalui usulan perbaikan di usaha,” jelasnya saat diskusi publik di Auditorium Prof. Abdulkadir Muhammad Gedung A Lantai 1 Fakultas Hukum Unila, Selasa (25/2).

Tambahnya, dengan KAD diharapkan menyelenggarakan forum anti-corruption working group membahas DIM, sehingga menghasilkan rekomendasi atau usulan perbaikan dengan tujuan kemudahan berbisinis di daerah.

“Rekomendasi yang disusun akan disampaikan kepada pihak terkait (kepala daerah maupun kepala negara) dengan bantuan Unit Korsupgah KPK,” jelasnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here