Lampung, Antara Karakter Pemimpin, Swab Test Dan Denyut Ekonominya


Agustus ini, sudah enam bulan masyarakat Lampung dirudung kekhawatiran dan pesimistis atas penanganan penyebaran pandemi Covid-19 oleh pemerintah daerah.


Masyarakat khawatir terhadap cara pemerintah daerah dalam penanganan penyebaran pandemi Covid-19 serta dampak sosial-ekonominya.


Rilis data rasio swab test Kementerian Kesehatan, minggu lalu, menyibak kabut pertanyaan yang menggelayuti benak penulis tentang rendahnya jumlah pasien Covid-19 di Lampung.


Sementara, provinsi-provinsi yang mengapitnya seperti Sumatera Selatan, Jawa Barat dan Banten, jumlah warganya yang terkena dampak Covid-19 jauh lebih tinggi.



Menurut rilis Kemenkes, Lampung jangankan masuk ke dalam kelompok 12 provinsi yang rasio swab test nya sudah memenuhi standar minimal Badan Kesehatan Dunia (WHO), mendekati 5% pun belum.


Sangat jauh dibandingkan 12 provinsi lainnya apalagi dibandingkan dengan DKI Jakarta.


Pengujian massif dan pelacakan agresif yang sudah berkali-kali dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak bulan Mei lalu seperti tidak diindahkan oleh Pemprov Lampung.


Alih-alih melakukan pengujian massif dan pelacakan agresif seperti yg dilakukan oleh Gubernur Anies, Emil, Ganjar, Khofifah, Deru dll, Gubernur Lampung Arinal sepertinya belum tergerak untuk memanfaatkan dana APBD yang tersedia untuk itu.


Padahal dana yang tersedia sudah sangat berlimpah hasil dari refocusing dan realokasi APBD Provinsi Lampung sesuai instruksi Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri beberapa bulan yang lalu.


Sesaat publik di Lampung sempat merasa ikut bangga ketika mendengar berita Pemprov Lampung mendapatkan penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri untuk desain penanganan pandemi di masa new normal.


Belakangan, penghargaan itu terasa hambar karena ternyata hanya sekedar kompetisi membuat video dan tak lama kemudian pemerintah pusat sendiri menyatakan penggunaan diksi “new normal” tidak tepat dan direvisi.


Dari pernyataan-pernyataan Gubernur Anies, Gubernur Deru dan gubernur-gubernur lainnya tentang pengujian massif dan pelacakan agresif, tampak jelas mereka memilih jalan itu demi mendapatkan peta yang lebih jelas agar lebih mampu mengantisipasi dan mengisolasi penyebaran pandemi di wilayah mereka.


Walau konsekuensinya, secara eksponensial, angka penderita yang terkonfirmasi terus bertambah.


Mereka semua menghindari kenyamanan sesaat dan kegembiraan semu yang ditampilkan oleh data rendahnya angka penderita terkonfirmasi.


Penulis dan mungkin juga publik daerah ini berharap dan menunggu ada penjelasan detail dari Gubernur Arinal Djunaidi terkait rendahnya rasio swab test ini.


Apakah itu sebuah pilihan sadar untuk menghindari ketidakmampuan penanganan penderita terkonfirmasi yang akan melonjak drastis jika pengujian massif dan pelacakan agresif dilakukan?


Atau, karena ketiadaan anggaran? Atau karena ada pertimbangan lainnya? Keputusan yang menjadi pilihan Gubernur sendiri atau memang sudah menjadi kesepakatan bersama beliau bersama DPRD dan Forkopimda lainnya?


Jika di daerah-daerah lain, kita bisa membaca betapa rewel dan kritisnya DPRD setempat mencermati dan mengomentari langkah-langkah eksekutif menangani pandemi, sikap yang sama tidak kita saksikan di Lampung.


Anggota parlemen seperti enggan dan malas bahkan untuk sekadar berkomentar.


Padahal mereka tentu mengetahui secara persis bahwa refocusing dan realokasi APBD telah mengorbankan begitu banyak hajat publik terkait pembangunan infrastruktur fisik terutama jalan, jembatan, fasilitas pendidikan dasar dan fasilitas kesehatan yang kondisinya sudah membutuhkan perbaikan dan peningkatan.



Pertumbuhan Ekonomi


Di sisi lain, kemarin, BPS Lampung sudah merilis data baru terkait angka pertumbuhan ekonomi Lampung selama Quarter (kwartal) II tahun 2020, April-Juni, melengkapi rilis soal Nilai Tukar Petani (NTP) dan neraca perdagangan yang dirilis setiap bulannya.


Ada optimisme yang tumbuh walaupun baru seperti seberkas cahaya dalam kegelapan, perlahan angka-angka statistik ekonomi sudah mulai beranjak naik.


NTP Lampung per Juli berada di angka 92,99. Walaupun masih di bawah angka rata-rata nasional yang sebesar 100,09 setidaknya sudah mulai tumbuh.


Kita berharap peningkatan itu dirasakan langsung juga oleh para petani Lampung.


Bahwa masih jauh dari kondisi ideal seperti tahun-tahun sebelumnya, paling tidak sudah mulai membaik.


Kita harus bersyukur angka pertumbuhan ekonomi Lampung Kwartal II ini sebesar (minus) -3,57% tidak lagi berada di bawah rata-rata nasional sebesar (minus) -5,32% walaupun masih berada di bawah rata-rata Sumatera sebesar (minus) -3,01%.


Di Sumatera, posisi Lampung sudah sedikit membaik dari peringkat ke-8 pada kwartal I (Januari-Maret) naik ke peringkat 7 pada kwartal II (April-Juni).



Semoga pada kwartal III (Juli-September) angka pertumbuhan dapat dientaskan dari zona negatif agar tidak mengalami konstraksi dan resesi.


Jangan terlalu ambisius dulu ingin buru-buru kembali ke posisi terhormat menjadi juara dan runner up di Sumatera seperti tahun-tahun sebelumnya.


Penulis meyakini bahwa penanganan pandemi dan pemulihan ekonomi adalah dua hal yang berkaitan erat satu sama lain.


Sepintas dua hal itu seperti trade off yang memaksa pemangku kebijakan memilih salah satu di antara keduanya dengan mengorbankan pilihan lainnya.


Tetapi tentu selalu ada jalan tengah yang bisa ditempuh, memulihkan kondisi sosial ekonomi tanpa harus meresikokan kesehatan dan keselamatan publik.


Jangan sampai kita terus menghindari pengujian massif dan pelacakan agresif sementara pertumbuhan ekonomi juga tidak kunjung tumbuh dan meledak secara eksponensial.


Ikhtiar itu sudah barang tentu bukanlah pekerjaan yang mudah tetapi juga bukan berarti mustahil.


Diperlukan kualitas kepemimpinan yang mampu membangun solidaritas dan menumbuhkan optimisme baru mulai dari lembaga pemerintah, dunia usaha, lembaga sosial kemasyarakatan sampai ke unit terkecil di tingkat keluarga.


Kepercayaan (trust) dan harapan (hope) hanya bisa ditularkan oleh pemimpin daerah jika bersedia membuang jauh arogansi personal dan menekan ego kelembagaan yang melekat pada jabatan yang diemban.


Pendekatan yang lebih egaliter dan ramah akan jauh lebih efektif dalam kondisi prihatin seperti yang kita alami saat ini ketimbang terus menerus mengumbar amarah dan mengambil posisi defensif setiap membaca kritik dan pendapat publik. Wallahu’alam.


* Pengamat Pembangunan Daerah