23.3 C
Bandar Lampung
Sabtu 6 Juni, 2020 00:30 WIB
Beranda KAMPUS L2 DIkti Melebur Dikotomi PTN Dengan PTS

L2 DIkti Melebur Dikotomi PTN Dengan PTS

SEPULUH hari lalu, Menristekdikti lantik perangkat Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) se-Indonesia menjadi Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (L2 Dikti). Sesuai amanat UU Pendidikan Nasional, Kopertis berubah bentuk menjadi L2 DIKTI.

Ada yang menarik di sini. Ternyata, L2 Dikti tidak hanya melayani PTS saja, tapi juga PTN. Artinya, PTN dalam hal tertentu tidak lagi berhubungan dengan Ditjen Dikti Jakarta, tapi tunduk dan berkoordinasi dengan L2 Dikti yang ada di daerah-daerah.

Apa manfaat L2 DIKTI untuk PTS/PTN? Berikut ulasannya :

L2 DIKTI juga melayani PTN selain juga PTS. Namun hakikatnya adalah bagaimana L2 DIKTI dapat memainkan perannya sebagai pengelola kebijakan pendidikan tinggi di daerah.

Sebagai contoh, ketika PTS-PTS kesulitan bersanding dengan PTN maka L2 DIKTI seharusnya ada untuk menciptakan harmoni karena ternyata di dalamnya ada persaingan”.

Persandingan PTS dan PTN ini selalu menjadi korban adalah PTS. Sebagai contoh, ketika ada PTN baru berdiri dengan fasilitas fisik/nonfisik yang bersumber dari anggaran pemerintah.

Dalam hal penerimaan mahasiswa baru, sama sekali tidak ada kebijakan pembatasan atau quota pada jumlah mahasiswa yang diterima setiap program studi baru PTN.

Sehingga, ada PTN baru yang berperilaku seperti pukat harimau.

Lihat saja, berapa banyak program studi PTS terganggu karena kekurangan mahasiswa gara-gara hampir seluruh potensi mahasiswa baru diraup oleh PTN.

Di samping itu, kebijakan anggaran yang sepenuhnya dibiayai oleh APBN tentu menyebabkan ketidakadilan bagi PTS.

Jangan lupa, PTS didirikan oleh karena pemerintah tidak mampu sepenuhnya melakukan pemerataan pendidikan tinggi. Oleh karenanya, pihak swasta diberi kesempatan untuk berpartisipasi memeratakan pendidikan tinggi semenjak zaman kemerdekaan dahulu.

Orang-orang swasta yang memiliki visi pendidikan ini dulu berjuang dengan keras agar PTS bisa berdiri dan tegak melayani kebutuhan pendidikan tinggi di republik ini dengan segala resikonya.

Seharusnya anggaran pembinaan pendidikan tinggi bisa lebih adil untuk seluruh segmen lembaga pendidikan tinggi.

L2 DIKTI sebagai metamorfosis Kopertis akan memberi dampak baik kepada PTS dan PTN. Setidaknya mampu menghilangkan dikotomi PTN dan PTS.

Di Lampung, L2 DIKTI diharaokan dapat memberi harapan terhadap perbaikan kebijakan pendidikan tinggi, salah satunya adalah penetapan quota mahasiswa PTN, Kebijakan rasio dosen, keadilan anggaran, dan mengawasi perilaku pemda dalam hal mengayomi PTN dan PTS.

Selama ini, ada kesan sebagian pemda di Lampung kurang serius dan kurang adil melakukan pembinaan kepada PTS dan PTN. Ada ketidak-adilan alokasi APBD kepada PTN dan PTS.

Sebagai contoh, ada PTN yang diberi bantuan anggaran hingga puluhan miliar baik untuk sarana fisik maupun nonfisik termasuk hibah lahan yang tidak semestinya. Itu dasarnya apa?

Dalam UU Sisdiknas, tidak ada perbedaan atau dikotomi PTN/PTS, yang seharusnya hibah atau bantuan pemda bisa mengalir secara lebih bijaksana sesuai UU Sisdiknas.

Bahkan, yang lebih membuat PTS mengurut dada, adanya fakta yang saya peroleh dari rekan-rekan pengelola PTS.

Sebagian PTS kesulitan melakukan kerjasama dalam bentuk MoU Tridarma Perguruan Tinggi dengan sebagian pemda di Lampung.

Saya tengarai ada beberapa kepala daerah yang kurang memahami keberadaan dan fungsi PTS sehingga cenderung melupakan pentingnya pembinaan bagi PTS-PTS di daerah.

Untuk itulah, L2 DIKTI yang baru hadir ini dapat memainkan perannya sebagai pengayom dan pembina semua pihak baik PTN dan PTS serta dapat memberi pertimbangan dan pengawasan atas kebijakan Pemda terhadap perguruan tinggi di daerahnya.

*)
Ketua Yayasan Global Surya School.
Ketua Yayasan PT Umitra Bandarlampung.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Bantuan PKH Dan BPNT Di Pekon Sukaraja Semaka Carut Marut

 Carut marut terjadi dalam penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)...

Tak Ada Yang Gratis, Rapid Test Pelaku Perjalanan Dinas Dibayari Pemerintah

 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, membenarkan rapid test harus bayar Rp 350 ribu. Ia...

Rapid Test Di Diskes Lampung Bayar Rp 350 Ribu

 Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Cabang Lampung yang juga wali santri, mengeluhkan biaya rapid test yang terlalu...

Gempa Tektonik 4,9 SR Di Lepas Pantai Kabupaten Pesisir Barat

Gempa tektonik berkekuatan 4,9 scala richter (SR) menggetarkan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung,Jumat (5/6), pukul 11.04 WIB. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG),...
Translate »