Dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan jasa influencer senilai Rp14,69 miliar yang melibatkan perusahaan terafiliasi Raffi Ahmad menjadi perhatian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Lembaga antirasuah membuka peluang menindaklanjuti temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia.
Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan pihaknya akan terlebih dahulu menelaah apakah temuan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi dan masuk dalam kewenangan KPK.
"Nanti kita lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak. Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak. Nah, tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak terhadap suatu persoalan," kata Budi kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (10/11/2026) malam.
Menurut Budi, dugaan benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa (PBJ) harus ditelusuri secara menyeluruh. Pemeriksaan tidak cukup hanya melihat hasil akhir pengadaan, tetapi juga harus mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi.
"Untuk melihat apakah suatu PBJ ini ada unsur-unsur dugaan benturan kepentingan, maka ini juga harus dilihat secara utuh oleh institusi terkait," jelasnya.
Budi menyebut KPK melalui fungsi pencegahan telah berulang kali mengingatkan instansi pemerintah agar berhati-hati dalam melaksanakan pengadaan barang dan jasa. Sektor tersebut, berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI), termasuk area yang memiliki potensi korupsi cukup tinggi.
KPK juga menyoroti kemungkinan penerapan Pasal 12 huruf i Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa.
"Pasal 12i berkaitan dengan benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa, tentu juga kita harus menyisir, ya. Unsur-unsur Pasal 12i itu apa saja," tegas Budi.
Meski demikian, KPK belum memastikan langkah pemeriksaan terhadap kementerian terkait maupun Raffi Ahmad secara langsung. Lembaga tersebut masih akan melihat hasil evaluasi pengadaan yang dilakukan masing-masing instansi.
"Kita lihat nanti seperti apa, ya. Karena tentu institusi terkait juga melakukan evaluasi atas pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut, ya. Nanti kita lihat seperti apa," ujar Budi.
Sebelumnya, ICW mengungkap delapan paket pengadaan jasa influencer oleh dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia dengan total nilai kontrak mencapai Rp14.696.955.002.
Temuan tersebut berasal dari penelusuran ICW terhadap data realisasi pengadaan kementerian dan lembaga tahun anggaran 2023–2026 melalui portal data.inaproc.id milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP).
Dari delapan paket tersebut, lima paket berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada 2024 dengan nilai sekitar Rp3,9 miliar. Sementara tiga paket lainnya berasal dari Kementerian Kelautan dan Perikanan pada 2025–2026 dengan nilai sekitar Rp10,8 miliar.
ICW menyoroti pengadaan tersebut karena dinilai berpotensi menimbulkan persoalan transparansi dan persaingan dalam proses pengadaan, efektivitas penggunaan jasa influencer, hingga dugaan benturan kepentingan.
Sorotan itu juga muncul karena Raffi Ahmad saat ini menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni. 