KPK Buka Peluang Raja Juli Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Bupati Kuansing

•HUKUM
externalexternalexternalexternal
KPK Buka Peluang Raja Juli Jadi Saksi Kasus Dugaan Korupsi Bupati Kuansing
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni/dok

Article Header Image Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka kemungkinan menghadirkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni sebagai saksi dalam persidangan perkara dugaan korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi (Kuansing), Suhardiman Amby.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan dugaan aliran uang dari Suhardiman kepada sejumlah pihak di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) masih menjadi bagian dari rangkaian penerimaan lain yang didalami penyidik.

Menurut Budi, penyidikan saat ini masih berfokus pada dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing serta penerimaan gratifikasi oleh Suhardiman.

Salah satu dugaan gratifikasi tersebut berkaitan dengan pengurusan kebun-kebun di wilayah Kuansing yang melibatkan koperasi unit desa (KUD).

"Selain dugaan pemberian berkaitan dengan jabatan sekda, bupati juga diduga menerima gratifikasi, salah satunya dari KUD yang mengurus ya berkaitan dengan kebun-kebun yang ada di Kuansing," kata Budi kepada wartawan, Minggu, 15 November 2026.

KPK juga menelusuri dugaan aliran dana dari penerimaan tersebut kepada pihak-pihak di Kemenhut untuk mengurus izin, termasuk yang dikaitkan dengan Raja Juli.

Namun, Budi belum memastikan apakah Raja Juli akan diperiksa dalam tahap penyidikan atau dihadirkan sebagai saksi di persidangan. KPK meminta publik mengikuti perkembangan proses hukum perkara tersebut.

Ia menjelaskan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) nantinya akan memaparkan secara utuh kronologi peristiwa, konstruksi hukum, hingga dugaan peran masing-masing pihak dalam perkara tersebut.

"Nanti kita lihat ya. Dalam proses pembuktian ini Jaksa Penuntut Umum KPK tentu memaparkan secara utuh bagaimana kronologi peristiwanya, bagaimana konstruksi hukumnya, bagaimana kemudian juga peran dari para pihak termasuk pihak-pihak di luar terdakwa," ujarnya.

Budi menambahkan, kebutuhan menghadirkan pihak tertentu dalam persidangan akan bergantung pada proses pembuktian dan penilaian majelis hakim.

"Kemudian dalam perkembangannya tentu nanti hakim juga akan menilai, apakah dalam proses pembuktian ini kemudian dibutuhkan untuk menghadirkan pihak-pihak guna memberikan keterangan di hadapan majelis untuk membuat terang suatu perkara," pungkasnya.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 29 Juni 2026 terkait dugaan suap pengisian jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kuansing. Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Suhardiman Amby selaku Bupati Kuansing periode 2025-2030, Zulkarnain selaku Sekda Kuansing, dan Ardiles selaku Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC).

Penyidik menduga mobil Toyota Land Cruiser 300 senilai sekitar Rp2,05 miliar menjadi instrumen suap yang diberikan Zulkarnain kepada Suhardiman untuk memperoleh jabatan Sekda.

Di luar dugaan suap jabatan, KPK juga mengusut penerimaan lain yang berkaitan dengan pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT). Dana tersebut diduga dihimpun melalui pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) anggota koperasi yang merupakan petani, serta kontribusi sejumlah kepala desa dan camat.

Dana yang awalnya dikumpulkan dalam rupiah itu kemudian diduga dikonversi menjadi sekitar 46.500 dolar Singapura sebelum diserahkan kepada sejumlah pihak, termasuk Raja Juli.

Dalam penyidikan, KPK turut menyita 12.500 dolar Singapura dari Ketua DPRD Kuansing sekaligus Ketua KUD, Juprizal. Berdasarkan keterangan Juprizal kepada penyidik, uang tersebut merupakan bagian dari dana yang sebelumnya dikembalikan Raja Juli kepada pihak Suhardiman.

KPK sebelumnya juga mengungkap adanya beberapa pertemuan antara Suhardiman dan Raja Juli terkait pengurusan pelepasan kawasan hutan. Pertemuan itu diduga berlangsung pada April, Mei, dan 2 Juni 2026.

Penyidik masih mendalami substansi pertemuan pada April. Sementara pada Mei 2026, KPK menduga terdapat pemberian sekitar 12.500 dolar Singapura kepada pejabat lain di lingkungan Kemenhut.

Kemudian pada 2 Juni 2026, Suhardiman diduga kembali menyerahkan sekitar 14.000 dolar Singapura kepada Raja Juli. KPK juga menemukan bahwa uang yang dikembalikan Raja Juli kepada Suhardiman belum seluruhnya sama dengan nominal yang diduga diberikan pada pertemuan tersebut.

Sebelumnya, Raja Juli mengakui menerima amplop dari Suhardiman saat pertemuan pada 2 Juni 2026. Ia mengaku tidak mengetahui isi amplop itu dan menginstruksikan ajudannya untuk mengembalikannya kepada Suhardiman pada 12 Juni 2026.

Pada 3 Juli 2026, Raja Juli kemudian melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK. Namun, KPK menolak laporan itu. Article Image

Editor : Tuti Nur Khomariyah

Kata Kunci


Berita Terkait