KPK Buka Peluang Hadirkan Menhut Raja Juli dalam Sidang Korupsi Kuansing

•HUKUM
externalexternalexternalexternal
KPK Buka Peluang Hadirkan Menhut Raja Juli dalam Sidang Korupsi Kuansing
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni saat memberikan penjelasan pengembalian amplop dari Bupati Kuansing. /Dok RMOL

Article Header Image Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang menghadirkan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni dalam persidangan kasus dugaan korupsi di Kabupaten Kuantan Singingi (Kuansing), Riau.

Peluang tersebut berkaitan dengan pendalaman dugaan aliran dana dari pengurusan izin kawasan hutan yang melibatkan Bupati Kuansing nonaktif, Suhardiman Amby.

Juru Bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, dugaan pemberian sejumlah uang oleh Suhardiman kepada pihak-pihak di Kementerian Kehutanan (Kemenhut) masih menjadi bagian dari perkara yang didalami penyidik.

"Soal kemudian dari penerimaan lainnya itu cross ke pihak lain, di mana ada dugaan bupati memberikan sejumlah uang kepada pihak-pihak di Kemenhut untuk pengurusan izin, ya semuanya tentu nanti kita lihat perkembangannya di persidangan," kata Budi dilansir dari RMOL.ID, Minggu 15 November 2026.

Menurut Budi, fokus penanganan perkara saat ini masih berkaitan dengan dugaan suap pengisian jabatan Sekretaris Daerah (Sekda) Kuansing serta gratifikasi dari Koperasi Unit Desa (KUD).

Namun, KPK tidak menutup kemungkinan adanya pengembangan perkara berdasarkan fakta yang terungkap dalam proses persidangan.

Terkait kemungkinan pemanggilan Raja Juli sebagai saksi, Budi meminta publik menunggu perkembangan proses hukum yang berjalan.

Nantinya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK akan menguraikan kronologi perkara dan menghadirkan alat bukti di hadapan majelis hakim.

Kasus ini bermula dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK pada 29 Juni 2026.

Dalam perkara tersebut, KPK menetapkan tiga tersangka, yakni Bupati Kuansing nonaktif Suhardiman Amby, Sekda Kuansing Zulkarnain, dan Direktur Utama PT Mitra Ideal Consultant (MIC) Ardiles.

Salah satu dugaan suap berkaitan dengan pengisian jabatan Sekda Kuansing. Zulkarnain diduga memberikan satu unit mobil Toyota Land Cruiser 300 senilai Rp2,05 miliar kepada Suhardiman.

Selain itu, penyidik mendalami dugaan penerimaan dana dari pemotongan Sisa Hasil Usaha (SHU) petani sawit anggota KUD serta pengumpulan uang dari kepala desa dan camat untuk pengurusan pelepasan kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT).

Dana yang terkumpul disebut dikonversi menjadi sekitar 46.500 dolar Singapura. Sebagian uang tersebut diduga diserahkan kepada Raja Juli Antoni dalam pertemuan pada Juni 2026.

Sebelumnya, Raja Juli mengakui sempat menerima amplop dari Suhardiman pada Selasa 2 Juni 2026.

Namun, Raja Juli menyatakan tidak mengetahui isi amplop tersebut dan telah memerintahkan ajudannya untuk mengembalikannya kepada Suhardiman pada 12 Juni 2026.

Ia juga mengaku telah melaporkan penolakan gratifikasi tersebut kepada KPK pada 3 Juli 2026.

Sementara itu, menurut keterangan dalam perkara tersebut, KPK menyatakan nominal uang yang dikembalikan belum sepenuhnya sesuai dengan jumlah yang diduga diberikan.

Dugaan aliran dana dan keterangan para pihak tersebut masih memerlukan pembuktian dalam proses hukum yang berjalan.Article Image

Editor : Faiza Ukhti Annisa

Kata Kunci


Berita Terkait