23.4 C
Bandar Lampung
Selasa 14 Juli, 2020 04:08 WIB
Beranda OPINI Koruptor, Antara Diberantas Dan Dirawat

Koruptor, Antara Diberantas Dan Dirawat

Oleh Syafarudin Rahman

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis 10 daerah provinsi dengan angka korupsi tertinggi sejak lima tahun terakhir, 2014 hingga 2019. Provinsi Lampung menempati urutan kedelapan.

Sedangkan di Pulau Sumatera, Lampung urutan ketiga setelah Sumatera Utara (64 kasus), Riau dan Kepulauan Riau (51 kasus), dan Lampung (30 kasus).

Setelah Lampung, urutan keempat masing-masing 22 kasus di Sumatera Selatan dan Bengkulu.

ÔÇ£PrestasiÔÇØ Lampung masuk 10 besar terkorup dipaparkan KPK kepada gubernur se-Indonesia yang dilakukan secara virtual di Jakarta, Rabu ( 24/6).

Kegiatan koordinasi tersebut disiarkan kanal resmi Youtube KPK.

Sambil memberikan pengarahan, Ketua KPK Firli Bahuri juga menampillan slide data yang terpublish di kanal Youtube tersebut.

Dalam slide data tersebut, ada 10 instansi/provinsi dengan angka korupsi tertinggi sejak 2014-2019, salah satunya Lampung yang menempati peringkat delapan nasional dan peringkat ketiga Sumatera.

Firli mengatakan korupsi didominasi pengadaan fee proyek atau pengadaan barang dan jasa.

ÔÇ£Ada 121 daerah (kabupaten/kota) dan 21 gubernur terlibat fee pengadaan barang jasa. Saya enggak mau lagi ada yang terjebak kasus korupsi karena fee proyek,ÔÇØ ujarnya.

Selain pengadaan barang dan jasa, beberapa area rawan korupsi, yakni rotasi, mutasi, rekrutmen pegawai, pemberian izin usaha, izin tambang, markup proyek, fee proyek, dan ketuk palu pengesahan APBD.

Data di Lampung setidaknya ada lima eks kepala daerah asal Lampung yang dijadikan tersangka oleh KPK bahkan telah divonis. Dari lima kepala daerah tersebut, empat di antaranya terjaring operasi tangkap tangan.

Mereka adalah Bambang Kurniawan (Kabupaten Tanggamus), Mustafa (Lampung Tengah), Zainudin Hasan (Lampung Selatan).

Lainnya, Khamami (Mesuji) dan Agung Ilmu Mangkunegara (Lampung Utara) yang masih menunggu vonis di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.

Gubernur Lampung Arinal Djunaidi tak mau berkomentar soal ÔÇ£prestasiÔÇØ korupsi Lampung. ÔÇ£No comment, itu kan 2014-2019,ÔÇØ katanya kepada awak media usai Rapat Koordinasi Pilkada Serentak 8 Kabupaten/Kota di Ruang Rapat Utama Jantor Gubernur Lampung, Rabu (24/6).

Peneliti teringat jurnalis senior Lampung pernah bertanya ÔÇ£Korupsi kok kian merajalela? Demikian pertanyaan jurnalis Bambang Eka Wijaya (BEW) dalam kolom Buras, Lampung Post, 30 April 2010.

ÔÇØItu mungkin terjadi karena memberantas korupsi tak diikuti tindakan sebanding dalam menciptakan iklim mencegah korupsi,ÔÇØ jawab BEW sendiri penuh tanya.

Saya kira BEW benar. Masih maraknya korupsi belakangan ini di Nusantara dan di Lampung, memang salah satunya dipicu pandangan dan sikap yang kadang masih ambigu terhadap korupsi: kadang dihindari dan diberantas namun tak jarang dibutuhkan, bahkan dipelihara.

Dihindari dan diberantas karena korupsi membawa implikasi buruk. Dibutuhkan dan dipelihara karena ada hal positif yang bisa ditimbulkan korupsi (?).

Pandangan yang kedua ini lah yang tampaknya masih meracuni cara berpikir elite politik, mafia pengusaha, termasuk oknum birokrat ABS (asal bapak senang) untuk turut menyuburkan praktik korupsi di Indonesia, termasuk di Lampung.

Mari kita kembali deretkan kasus gratifikasi suap yang menimpa kepala daerah di Lampung: Andi Achmad SJ (Lampung Tengah), Satono (lampung Timur), Wendi Melfa (Lampung Selatan, Bambang Kurniawan (Tanggamus).

Tahun 2018, kasus korupsi menimpa dua pemimpin muda, Mustafa dan Zainudin Hasan. Menyusul khamamik (Mesuji), Agung Ilmu mangkunegara (Lampung Utara).

Berarti 6 dari 15 pemimpin kabupaten/kota di Lampung merasakan rompi oranye dan prodeo.

Kalau betul gratifikasi atau riswah ini fenomena gunung es, pertanyaannya kemudian siapa bakal menyusul? Pemimpin muda atau yang tua? Entahlah. Semoga cukup.

Yang jelas kemarin, peneliti masih membaca caption berita foto (Gatra.com) bahwa Pemprov Lampung membantah tuduhan adanya dugaan mark-up bantuan sosial (Bansos) sembako yang disalurkan untuk masyarakat terdampak Covid-19 yang dilakukan pejabat Biro Kesejahteraan Sosial Provinsi Lampung.

Dua Pandangan

Pandangan kontra korupsi (berantas, sikat, habisi korupsi) bisa dilihat dari pemikiran Syed Hussein Alatas (1975), James Scott (1985), Robert Klitgaard (1988), Susan Rose-Ackerman (2000), dan Bubant (2014).

Sedangkan yang menilai korupsi ada sisi positifnya bisa dilihat dari dukungan pemikiran Nathaniel H Left (1979), Carino (1986), dan Cornelis Lay (2006).

Pandangan menolak korupsi memiliki argumen yang tegas. Menurut mereka, bekerjanya sistem politik dan pemerintahan haruslah berdasarkan pertimbangan norma, moral dan etika, yang membimbing manusia untuk memperoleh kebahagiaan.

Korupsi merupakan bentuk penyelewengan kekuasaan dan membawa dampak yang sangat serius. Misalnya menggagalkan pembangunan,menciptakan ekonomi biaya tinggi, memerosotkan devisa negara, merusak moral bangsa, dan menimbulkan sinisme terhadap pemerintahan.

Korupsi mengakibatkan ketimpangan sosial. Ada kelompok masyarakat yang diuntungkan dan ada pula yang dirugikan. Kondisi ini bisa menciptakan kerawanan sosial dan maraknya kriminalitas. (lihat Nils Bubant, 2014, ÔÇ£Democracy, Corruption and the Politics of Spirits in Contemporary IndonesiaÔÇØ, Roudledge Avanue, New York)

Sebaliknya, pandangan mereka yang memaklumi korupsi mengingat korupsi bak candu yang menjadi motor penggerak politik dan pemerintahan.

Wajar bila muncul adagium corruption is the way of doing politics (korupsi adalah metode berpolitik) dan corruption is the way of running government (korupsi adalah cara bekerjanya roda pemerintahan).

Dalam politik praktis yang abnormal (seperti pemilu biaya tinggi, operasional parpol tinggi, gaya hidup royal kepada konstituen, , kontestasi ketat, pemilih umumnya pragmatis), maka tidak relevan membicarakan moral, etika, dan ideologi.
Yang perlu diperhatikan adalah kesinambungan jalannya politik (bertambah kursi elite parpol di eksekutif dan legislatif) dengan tetap memberikan kemanfaatan kepada semua pihak.

Everybody happy, terserah bagaimana caranya. Mapas kidah.

Korupsi Instrumen Politik

Korupsi menurut pandangan beberapa pengamat bukanlah tindakan patologis.

Ia selalu ada dalam setiap masyarakat.

Bahkan dalam masyarakat tertentu korupsi lah yang membuat pemerintah tetap bisa memerintah dan tidak pecah belah.

Dalam pandangan Lay, para politisi dapat saja menggunakan instrumen korupsi (money politics membeli suara rakyat) untuk memupuk rasa persatuan dan kesatuan politik lintas suku, wilayah, elite, atau partai.

Pada gilirannya, kesemuanya dapat menciptakan keselarasan serta menghindari bahaya perpecahan dan permusuhan politik.

Pengalaman lampau negeri Paman Sam menunjukkan, korupsi mampu mendorong ÔÇ£mesin-mesin politikÔÇØ untuk menghasilkan bukan saja perolehan suara melainkan juga jasa-jasa publik.

Oleh karena itu, menurut Left, munculnya korupsi di negara berkembang akan memiliki manfaat serupa dan memiliki prognosis baik yang sama.Wow.

Pada masa Orde Baru, pandangan yang menolak korupsi tidak memperoleh tempat.

Pengalaman Orde Baru membuktikan bahwa korupsi telah ÔÇØdiizinkanÔÇØ sebagai mekanisme pertukaran antara birokrat dan rezim politik dan bermetamorfosis menjadi sistem pengelolaan kekuasaan negara.

Semua itu tampaknya terulang kembali. Elite korup yang menunjukkan loyalitas secara cepat dipromosikan ke jabatan tertentu yang lebih memperbesar kemungkinan si pejabat memperkaya diri, tuan, dan jaringannya.

Sebaliknya, pejabat publik yang memahami KKN sebagai ÔÇ£penyimpanganÔÇØ maka dihadapkan kepada dua pilihan: keluar secara total atau menjadi bagian dari sistem KKN (Lihat Cornelis Lay; ÔÇØInvolusi politikÔÇØ, 2006, hal 239-247).

Ambigu Berbuah Memelihara Buron Permanen

Hingga hari ini, tampaknya kumpulan oknum yang memaklumi dan membutuhkan riswah ini lah yang diam-diam ikut melanggengkan korupsi atau gratifikasi. Bila demikian pekatnya, wajar muncul sikap pesimistis: mungkinkah pemberantasan korupsi bisa efektif di tengah sikap kita yang ambigu?

Masih ditambah fakta bahwa sampai hari ini terpidana Satono, mantan bupati Lampung Timur yang juga pedalang masih bernafas lega di luar jeruji.

Konon dari bisik-bisik tetangga, dia status yang dipelihara: ÔÇØburon permanen dan ATM permanenÔÇØ. Wallahualam bissawab. Tabik puun.

*Peneliti Labpolotda dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila

EDITOR : herman bm

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Preman Dari Provinsi Pabrik Permen

Dialog Imajiner dengan Sukarno-Hatta (22): Oleh Syafarudin Rahman PAGI masih gelap dan sepi usai salat subuh, kami berempat seperti biasa berbincang sambil menghirup segarnya oksigen yang...

Lampung “Juara” Tiga Terkorup Di Sumatera

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis 10 daerah instansi provinsi dengan angka korupsi tertinggi sejak lima tahun terakhir,  2014 hingga 2019. Secara nasional, Provinsi Lampung menempati...

RUU HIP Ditunda, Penunggang Kandas, Lovers Gagal

Dialog Imajiner dengan Sukarno-Hatta (21): Oleh Syafarudin Rahman  PAGI masih gelap dan berembun usai salat subuh, kami berempat (Bung Karno, Bung Hatta, Syafarudin dan mahasiswa milenial),...

Iklan Lebay Milad Dan Jilat Pejabat

Opini Syafarudin Rahman, GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi, Presiden Soekarno dan Presiden Joko Widodo sama-sama lahir di bulan Juni. Mereka cuma beda tanggal dan tahun. Soekarno lahir...
Translate »