Korupsi Dana Desa Rp402 Juta, Kepalo Tiyuh Indraloka II Jadi Tersangka

•HUKUM
externalexternalexternalexternal
Korupsi Dana Desa Rp402 Juta, Kepalo Tiyuh Indraloka II Jadi Tersangka
Kepalo Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, berinisial NP sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024–2025/dok Kejari

Article Header ImageKejaksaan Negeri (Kejari) Tulang Bawang Barat menetapkan Kepalo Tiyuh Indraloka II, Kecamatan Way Kenanga, berinisial NP sebagai tersangka dalam perkara dugaan korupsi penyimpangan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024–2025.

Penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik Bidang Tindak Pidana Khusus Kejari Tubaba mengantongi dua alat bukti yang cukup. Perkara ini diduga mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp 402.639.606.

Dalam keterangan resminya, Kejari Tubaba menyebutkan bahwa penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 23 orang saksi, melakukan penyitaan, pemeriksaan ahli, serta serangkaian tindakan hukum lainnya.

"Setelah memperoleh dua alat bukti yang cukup, Tim Penyidik menetapkan saudara NP yang menjabat selaku Kepalo Tiyuh Indraloka II sejak 2019 hingga sekarang sebagai tersangka," demikian disampaikan dalam keterangan resmi Kejari Tubaba, Senin 9 November 2026

Penyidik mengungkapkan, tersangka diduga menguasai Dana Desa Tahun Anggaran 2024–2025 dan melakukan sejumlah kegiatan pembangunan fiktif di Tiyuh Indraloka II.

"Modus operandi yang dilakukan pada pokoknya, tersangka telah menguasai Dana Desa Tahun Anggaran 2024 sampai dengan 2025 dan melakukan beberapa kegiatan fiktif pembangunan dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum," jelasnya.

Untuk kepentingan penyidikan, NP langsung ditahan selama 20 hari, terhitung sejak 9 hingga 28 November 2026, di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Menggala.

Dalam perkara ini, tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 juncto Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, juncto UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP sebagai dakwaan primair.

Sementara dakwaan subsidair menggunakan Pasal 3 juncto Pasal 18 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi beserta ketentuan penyesuaian pidana sebagaimana tercantum dalam keterangan resmi kejaksaan.

Kejari Tubaba menegaskan komitmennya dalam pemberantasan tindak pidana korupsi di wilayah hukumnya.

"Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat terus berkomitmen melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi di seluruh wilayah hukum Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat serta siap melayani masyarakat melalui penegakan hukum yang tegas dan berkeadilan," pungkasnya.Article Image

Editor : Faiza Ukhti Annisa

Kata Kunci


Berita Terkait