Korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Lampung (Unila) berinisial SA resmi melaporkan kasus yang dialaminya ke Polda Lampung.
Laporan tersebut telah diterima dengan nomor STTLP/B/885/XI/2026/SPKT/POLDA LAMPUNG.
Direktur LBH Bandar Lampung, Prabowo Pamungkas, mengatakan pihaknya telah menerima kuasa hukum dari korban berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 November 2026.
Menurutnya, langkah hukum tersebut merupakan upaya korban memperjuangkan haknya sekaligus memperoleh kepastian hukum atas dugaan kekerasan seksual yang dialaminya.
"Atas laporan tersebut, kami mendesak Polda Lampung agar segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara profesional, objektif, transparan, serta berperspektif korban. Polda Lampung harus memastikan setiap proses penanganannya berjalan secara konkret, terukur, dan memberikan kepastian hukum," kata Prabowo dalam keterangan tertulis, Rabu 11 November 2026.
Prabowo menegaskan, penanganan perkara kekerasan seksual di lingkungan pendidikan harus mengutamakan keselamatan dan kondisi psikologis korban.
"Terhadap segala proses hukum yang dijalani, kami akan mengedepankan keamanan dan kondisi psikologis korban yang sampai hari ini belum pulih secara maksimal," ujarnya.
Berdasarkan kronologi yang disampaikan korban kepada kuasa hukumnya, peristiwa tersebut terjadi ketika SA mendatangi seorang dosen berinisial RF untuk meminta tanda tangan dokumen keperluan akademik setelah seminar hasil.
Saat berada di ruangan dosen tersebut, RF diduga melontarkan ungkapan pribadi kepada korban dan mengajaknya berbicara berdua dengan alasan mengenal keluarga korban.
Dalam pertemuan itu, RF yang merupakan Kaprodi juga diduga mengelus pipi korban dan mengajukan sejumlah pertanyaan pribadi mengenai hubungan asmara.
Ketika korban hendak berpamitan, RF diduga memeluk, memegang pipi, dan mengecup kening korban sebanyak dua kali, meskipun korban telah menunjukkan penolakan.
Prabowo juga menyoroti penanganan pengaduan yang sebelumnya disampaikan korban kepada pihak Universitas Lampung.
Berdasarkan keterangan kliennya, LBH menilai penanganan pengaduan tersebut berjalan lamban dan belum sepenuhnya mencerminkan prinsip perlindungan terhadap korban kekerasan seksual.
"Kami juga menyoroti bahwa berdasarkan keterangan dan pengalaman klien kami, penanganan atas pengaduan yang telah disampaikan kepada pihak Universitas Lampung dinilai berjalan sangat lamban, terkesan mengabaikan hak-hak korban, dan tidak mencerminkan profesionalitas dalam penanganan perkara kekerasan seksual," tegasnya.
Menurut Prabowo, kondisi tersebut berpotensi memperpanjang penderitaan korban sekaligus mengurangi kepercayaan terhadap mekanisme perlindungan di lingkungan perguruan tinggi.
Ia merujuk Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Perguruan Tinggi.
Aturan tersebut mengedepankan prinsip kepentingan terbaik korban, akuntabilitas, independensi, kehati-hatian, dan jaminan ketidakberulangan.
Prabowo juga menyoroti hasil pemeriksaan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Perguruan Tinggi (Satgas PPKPT) Unila yang disebut telah menemukan unsur kekerasan dalam peristiwa yang dilaporkan korban.
Karena itu, pihaknya mendesak Rektor Unila segera mengambil keputusan berdasarkan hasil pemeriksaan dan rekomendasi Satgas.
"Terhadap pernyataan Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (Satgas PPKPT) Universitas Lampung yang telah menemukan adanya unsur kekerasan dalam peristiwa yang dialami klien kami, kami mendesak Rektor Universitas Lampung untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan tersebut melalui mekanisme dan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan," katanya.
Prabowo menjelaskan, Pasal 71 ayat (1) Permendikbudristek Nomor 55 Tahun 2024 mengatur kewajiban pimpinan perguruan tinggi menerbitkan keputusan paling lama lima hari setelah menerima rekomendasi Satgas.
Selain itu, aturan tersebut juga mengatur batas waktu penanganan laporan, mulai dari tindak lanjut pengaduan hingga pemeriksaan.
Menurutnya, ketentuan tersebut menunjukkan bahwa penanganan perkara kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak boleh dibiarkan berlarut-larut tanpa kepastian.
"Karena itu, kami mendesak Universitas Lampung segera menjatuhkan sanksi administratif yang tegas dan proporsional apabila dugaan kekerasan telah dinyatakan terbukti melalui mekanisme pemeriksaan yang sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 sampai dengan Pasal 75 dan Pasal 74 apabila terlapor merupakan dosen atau tenaga kependidikan," ujarnya.
Tidak hanya itu, Prabowo mendesak Rektor Unila melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus.
Evaluasi tersebut mencakup efektivitas Satgas PPKPT, akses pengaduan, perlindungan korban dan saksi, kerahasiaan identitas, pendampingan psikologis, serta pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan akademik.
Prabowo juga meminta Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) serta Komnas Perempuan memberikan perhatian terhadap kasus tersebut.
Perlindungan yang diminta meliputi keamanan fisik dan psikologis, kerahasiaan identitas, pendampingan hukum, serta pencegahan intimidasi maupun tekanan terhadap korban.
Selain mengawal perkara SA, LBH Bandar Lampung membuka ruang pengaduan dan pendampingan hukum bagi korban kekerasan seksual lainnya di lingkungan Universitas Lampung.
Prabowo menegaskan, persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak boleh semata-mata dipandang sebagai urusan etik internal ataupun persoalan menjaga nama baik institusi.
"Kami mengingatkan bahwa persoalan kekerasan seksual di perguruan tinggi tidak dapat direduksi menjadi persoalan etik internal ataupun semata-mata urusan menjaga nama baik institusi. Menempatkan reputasi kampus di atas keselamatan dan hak korban justru merupakan bentuk pengingkaran terhadap tanggung jawab pendidikan," tegasnya.
Ia memastikan LBH Bandar Lampung akan terus mengawal proses hukum yang ditempuh SA hingga korban memperoleh perlindungan dan kepastian hukum.
"Kami juga mendesak Rektor Universitas Lampung untuk segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Satgas PPKPT, menjatuhkan sanksi sesuai ketentuan, serta melakukan pembenahan menyeluruh terhadap sistem pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan kampus," pungkasnya.