Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengakui menggunakan jasa influencer sebagai salah satu strategi komunikasi publik untuk menyosialisasikan kebijakan dan program pemerintah kepada masyarakat.
Pengakuan itu disampaikan menyusul temuan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa influencer senilai Rp10,79 miliar sepanjang 2025–2026 yang dikerjakan PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan milik Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad.
KKP menjelaskan, kegiatan publikasi dan komunikasi publik merupakan bagian dari tugas kementerian dalam menyampaikan kebijakan, program prioritas, serta capaian kinerja pemerintah kepada masyarakat.
KKP mengakui, strategi komunikasi yang dijalankan tidak hanya mengandalkan influencer, tetapi juga memanfaatkan berbagai platform untuk menyebarluaskan informasi.
"Strategi komunikasi KKP dilakukan secara multiplatform, tidak hanya melalui influencer, tetapi juga media massa baik cetak, televisi hingga media digital, dan berbagai kanal komunikasi lainnya untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah," ujar keterangan KKP dilansir dari RMOL.ID, Selasa, 10 November 2026.
Dalam menentukan mitra komunikasi, KKP disebut mempertimbangkan sejumlah indikator, seperti jumlah pengikut, tingkat keterlibatan (engagement), jangkauan audiens, hingga persebaran pengikut di berbagai wilayah Indonesia.
"Hal ini disesuaikan dengan cakupan program-program KKP yang bersifat nasional sehingga diharapkan penyampaian informasi dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah Indonesia secara lebih efektif," jelasnya.
KKP juga menjelaskan bahwa kerja sama publikasi dilakukan melalui perusahaan atau badan usaha penyedia jasa komunikasi dan publikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Menurut kementerian itu, kerja sama mencakup pemanfaatan jaringan distribusi dan kolaborasi dengan sejumlah kreator konten yang memiliki karakteristik audiens serta tingkat keterlibatan berbeda.
"Kolaborasi dengan berbagai mitra publikasi diperlukan untuk menjangkau kelompok masyarakat dengan preferensi konsumsi informasi yang berbeda-beda," demikian penjelasan KKP.
KKP menegaskan komitmennya untuk menjalankan komunikasi publik secara transparan dan akuntabel dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Masukan publik, menurut KKP, juga menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki tata kelola komunikasi publik agar semakin tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
Sebelumnya, berdasarkan temuan ICW dalam data pengadaan di portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), terdapat tiga paket jasa influencer yang dikerjakan oleh perusahaan Raffi Ahmad.
Pengadaan tersebut mencakup penayangan konten di akun Instagram dan TikTok Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, kanal YouTube RANS Entertainment, hingga pengadaan untuk menghadirkan Raffi Ahmad.
Dua paket pengadaan dilakukan pada 2025. Pertama, Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut mengadakan jasa influencer engagement senilai Rp3,59 miliar.
Kedua, Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya mengadakan jasa serupa untuk pembangunan BINS dengan nilai Rp3,6 miliar.
Sementara pada 2026, pengadaan kembali dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk jasa publikasi influencer dalam program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna, senilai Rp3,6 miliar. Dengan demikian, total nilai ketiga paket pengadaan tersebut mencapai Rp10,79 miliar. 