Ketum PAN Zulhas Dipanggil KPK Lagi Terkait Suap Alih Fungsi Hutan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah mengirimkan surat panggilan terhadap Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN), Zulkifli Hasan alias Zulhas untuk diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait revisi alih fungsi hutan di Riau tahun 2014.


Pelaksana Tugas (Plt) Jurubicara Bidang Penindakan KPK, Ali Fikri membenarkan pihaknya telah mengirimkan surat panggilan kedua terhadap Zulhas. Surat tersebut sudah dikirimkan pada Kamis (30/1).

"Tanggal 30 Januari 2020 kami telah menyerahkan surat panggilan untuk Zulkifli Hasan sebagai saksi," ucap Ali Fikri kepada wartawan di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (5/2) dilansir Kantor Berita Politik RMOL.

Ali menambahkan, pemeriksaan tersebut akan berlangsung pada Kamis (6/2) besok. KPK berharap Zulhas dapat memenuhi panggilan penyidik KPK untuk diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Korporasi PT Palma Satu.

"Saya kira keterangannya sangat dibutuhkan KPK untuk tersangka Korporasi PT Palma terkait perizinan alih fungsi hutan di Riau 2014. Saya kira surat panggilan itu sudah dilayangkan. Tanda terimanya sudah cukup, kita tunggu besok," jelasnya.

Panggilan ini kata Ali merupakan pemanggilan yang kedua kalinya lantaran sempat mangkir pada pemeriksaan sebelum pada Kamis lalu (16/1). Alasannya kata Ali, Zulhas belum menerima surat panggilan tersebut.

"Ini sebenarnya pemanggilan yang kedua karena pemanggilan pertama disampaikan bahwa suratnya tidak sampai ya, atau surat panggilannya. Tetapi untuk yang ini kami meyakini bahwa suratnya sudah diterima dan sudah ada tanda terimanya kami punya dokumennya dan seterusnya itu sebagai bukti bahwa kami sudah menyampaikan panggilan," jelasnya.

Zulhas sendiri sedianya akan kembali diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka terkait pemberian hadiah atau janji pengajuan revisi alih fungsi hutan di Provinsi Riau kepada Kementerian Kehutanan Tahun 2014.

Ketiga tersangka itu adalah korporasi PT Palma, Legal Manager PT Duta Palma Group Tahun 2014, Suheri Terta (SRT) dan Surya Darmadi. PT Palma disebut berhubungan dengan Suheri dan Surya mengajukan permintaan kepada mantan Gubernur Riau, Annas Maamun yang juga diduga tergabung dalam Duta Palma Group yang mayoritas dimiliki oleh PT Darmex Agro.

Surya diduga merupakan beneficial owner PT Darmex Agro dan Duta Palma Group. Suheri merupakan Komisaris PT Darmex Agro serta orang kepercayaan Surya, termasuk dalam pengurusan perizinan lahan seperti diuraikan dalam kasus ini.

Surya yang juga merupakan beneficial owner PT Palma Satu itu bersama Suheri melakukan pengurusan perizinan terkait lahan perkebunan milik Duta Palma Gorup dan PT Palma Satu dan kawan-kawan sebagai korporasi yang telah memberikan uang Rp 3 miliar pada Annas Maamun. Perkara itu merupakan pengembangan dari hasil OTT pada 25 September 2014 lalu.

Dalam kegiatan tangkap tangan itu, KPK mengamankan uang senilai Rp 2 miliar dalam bentuk pecahan Rp 500 juta dan 156 ribu dolar Singapura.

Dalam OTT itu KPK menetapkan dua orang sebagai tersangka yakni Gubernur Riau periode 2014-2019, Annas Maamun dan Ketua Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (Apkasindo) Provinsi Riau, Gulat Medali Emas Manurung. Keduanya telah divonis bersalah oleh Majelis Hakim Tipikor Jakarta Pusat hingga Mahkamah Agung.

Tak sampai disitu, KPK juga menemukan bukti baru saat pengembangan perkara. Dimana Annas Maamun menerima penerimaan lain dari berbagai pihak. KPK pun melakukan penyidikan untuk perkara suap terkait proyek Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau.

Dalam perkara itu, KPK menetapkan satu orang sebagai tersangka yakni Direktur Utama PT Citra Hokiana Edison Edison Marudut Marsadauli Siahaan, yang bersangkutan juga telah divonis bersalah di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat.