SEBUAH bangsa runtuh bukan karena tak sanggup menghadapi bahaya besar, melainkan karena tidak mampu memahami bahaya yang bisa menghancurkanya. Skandal penyadapan alarm tentang semua ini.
Bagaimana sebuah bangsa mengetahui bahwa negaranya sedang berada dalam bahaya?
Apakah ketika wilayahnya diserang kekuatan asing, ketika pemerintahannya terancam digulingkan, atau ketika rakyatnya turun ke jalan karena kehilangan kepercayaan kepada penguasa?
Tidak selalu demikian.
Ada bahaya yang datang tanpa suara tembakan, tanpa pengerahan pasukan, bahkan tanpa gangguan terhadap rutinitas pemerintahan. Gedung-gedung negara tetap berdiri, para pejabat tetap bekerja, parlemen tetap bersidang, dan kehidupan masyarakat tampak berjalan seperti biasa.
Padahal, sesuatu yang jauh lebih mendasar mungkin sedang mengalami kerusakan: kepercayaan terhadap negara dan kewenangan orang-orang yang menjalankannya.
Bahaya semacam ini tidak mudah dikenali apabila suatu bangsa hanya terbiasa mengukur kerusakan dari besarnya kerugian material, banyaknya korban, atau beratnya ancaman pidana.
Skandal dugaan penyadapan ilegal yang melibatkan Listyo Sigit Prabowo (LSP) dan sejumlah perwira tinggi kepolisian merupakan kesempatan penting untuk menguji kemampuan bangsa Indonesia membaca bahaya tersebut.
Bukan semata-mata karena siapa yang menjadi tersangka, melainkan karena kedudukan mereka ketika dugaan perbuatan berlangsung, kewenangan yang diduga digunakan, institusi yang menjadi sarana, dan kemungkinan akibatnya terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara.
Persoalannya menjadi lebih serius karena penyadapan diduga dilakukan ketika LSP masih menjabat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, bersama sejumlah perwira tinggi yang berada dalam struktur kepemimpinan Polri.
Dalam konteks itulah, penyebutan mantan Kapolri saja tidak cukup menjelaskan hakikat persoalan.
Yang harus dipahami adalah dugaan penyadapan ilegal oleh LSP saat menjabat Kapolri, dengan kemungkinan penggunaan kewenangan, perangkat, dan fasilitas institusi negara.
Perbedaan ini bukan permainan istilah. Ia menentukan dari mana kita memulai pemeriksaan, bagaimana kita memahami potensi kerusakan, dan seberapa jauh negara harus bertindak untuk memulihkannya.
Memahami Penyakit,
Bukan Sekedar Menemukan Pelaku
Dalam kehidupan bernegara, suatu peristiwa tidak selalu dapat dipahami secara utuh hanya dengan menemukan siapa yang melakukan pelanggaran hukum.
Apalagi jika peristiwa tersebut melibatkan pejabat yang memperoleh kewenangan besar dari negara.
Seorang Kapolri tidak memiliki kekuasaan karena dirinya sendiri. Kewenangannya berasal dari negara, diberikan berdasarkan hukum, dan dijalankan melalui institusi yang dibangun serta dibiayai untuk melindungi masyarakat.
Di bawah kewenangannya terdapat struktur komando, sumber daya manusia, anggaran, teknologi, dan perangkat yang dapat memasuki wilayah kehidupan warga negara yang tidak boleh dijangkau secara sewenang-wenang.
Semua itu merupakan amanah, bukan hak milik pemegang jabatan.
Karena itu, apabila perangkat resmi kepolisian terbukti digunakan untuk melakukan penyadapan ilegal, persoalannya tidak cukup dijelaskan sebagai tindakan beberapa pejabat yang melanggar prosedur.
Kita harus menelusuri kondisi yang memungkinkan penyimpangan tersebut terjadi.
Apakah mekanisme pengawasan terhadap kewenangan penyadapan memiliki kelemahan mendasar? Apakah sistem otorisasi dapat dilewati oleh orang yang mempunyai kedudukan tinggi? Apakah struktur komando menyediakan ruang bagi bawahan untuk menolak perintah yang melawan hukum?
Pertanyaan yang tidak kalah penting menyangkut mekanisme rekrutmen dan promosi kepemimpinan.
Apakah sistem pengangkatan pejabat tinggi negara telah memberikan perhatian yang memadai terhadap integritas moral, kejujuran, komitmen, dan kemampuan memahami amanah kekuasaan?
Ataukah penilaian terhadap seseorang lebih banyak ditentukan oleh karier, prestasi administratif, kemampuan organisasi, dan kedekatan dengan pusat kekuasaan?
Semua pertanyaan tersebut merupakan hipotesis yang perlu diperiksa, bukan kesimpulan tentang penyebab skandal sebelum hasil pemeriksaan tersedia.
Namun, tanpa mengajukannya, negara berisiko hanya menemukan pelaku tanpa memahami mengapa penyimpangan bisa terjadi.
Dalam dunia kedokteran, menghilangkan gejala tidak sama dengan menyembuhkan penyakit. Demikian pula dalam kehidupan bernegara, menghukum pelaku tidak dengan sendirinya menghilangkan kondisi kelembagaan yang memungkinkan pelanggaran terulang.
Penanganan yang proporsional harus dimulai dari diagnosis yang proporsional.
Kerusakan yang Tidak Tercatat dalam Berkas Perkara
Salah satu kelemahan dalam memahami skandal kekuasaan adalah kecenderungan menyamakan besarnya persoalan dengan beratnya tindak pidana.
Padahal, dampak suatu perbuatan terhadap kehidupan bernegara dapat jauh melampaui unsur-unsur pidana yang akhirnya terbukti di pengadilan.
Dalam skandal penyadapan, misalnya, penyidik dapat menemukan siapa yang memberikan perintah, siapa yang mengoperasikan perangkat, berapa nomor komunikasi yang disadap, dan bagaimana hasilnya disimpan atau dihapus.
Tetapi semua itu belum menjawab persoalan yang lebih besar.
Apakah informasi strategis negara telah jatuh ke tangan pihak yang tidak berwenang? Apakah informasi tersebut pernah digunakan untuk memengaruhi keputusan pejabat? Apakah terdapat pihak lain yang meminta, menerima, atau memanfaatkan hasil penyadapan?
Dan apabila informasi itu masih berada di tangan pihak tertentu, apakah ia dapat digunakan untuk melakukan tekanan pada masa mendatang?
Kemungkinan-kemungkinan tersebut harus diperiksa berdasarkan bukti, tanpa menganggapnya telah terjadi.
Terlebih jika sasaran penyadapan mencakup Presiden Republik Indonesia.
Presiden bukan hanya seorang individu yang memiliki hak atas privasi. Ia adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan, yang komunikasinya dapat menyangkut kebijakan strategis, hubungan diplomatik, pertahanan, keamanan, serta keputusan yang memengaruhi kehidupan seluruh bangsa.
Apabila komunikasi Presiden terbukti disadap secara ilegal oleh aparat yang seharusnya menjaga keamanan negara, pertanyaan yang muncul bukan sekadar apakah hak pribadi Presiden dilanggar.
Ada kemungkinan persoalan yang menyangkut keamanan informasi negara, kerahasiaan pengambilan keputusan, dan integritas penyelenggaraan pemerintahan.
Demikian pula penyadapan terhadap politisi, jurnalis, aktivis masyarakat sipil, dan pengusaha.
Informasi rahasia mereka dapat digunakan untuk mengetahui strategi politik, mencari kelemahan seseorang, memengaruhi persaingan usaha, atau melakukan tekanan terhadap pihak tertentu.
Bahkan perlu diperiksa kemungkinan adanya kekuatan ekonomi-politik di luar struktur formal negara yang meminta, menerima, atau menggunakan informasi tersebut untuk kepentingannya.
Kemungkinan keterlibatan jaringan kepentingan oligarkis tidak boleh ditutup dari penyelidikan, tetapi juga tidak boleh dinyatakan sebagai fakta tanpa pembuktian.
Sebab, dalam kehidupan modern, informasi bukan sekadar pengetahuan. Informasi dapat menjadi instrumen kekuasaan.
Dan ketika informasi diperoleh melalui penyalahgunaan perangkat negara, persoalannya berpotensi berkembang menjadi penyalahgunaan kekuasaan negara untuk melayani kepentingan yang tidak memiliki mandat publik.
Ketika Kepercayaan Mulai Runtuh
Ada jenis kerusakan yang tidak dapat dihitung dalam rupiah, tidak tercantum dalam neraca keuangan negara, dan tidak selalu terlihat dalam statistik kriminalitas.
Kerusakan itu bernama hilangnya trust.
Kepercayaan merupakan energi sosial yang memungkinkan negara menjalankan kewenangannya tanpa harus terus-menerus mengandalkan pemaksaan.
Masyarakat mematuhi hukum bukan hanya karena takut dihukum, tetapi juga karena percaya bahwa hukum berlaku adil. Mereka menerima kewenangan aparat bukan semata-mata karena aparat memiliki kekuatan, melainkan karena percaya kekuatan tersebut digunakan untuk tujuan yang sah.
Demikian pula negara dapat menjalankan pemerintahan secara efektif karena warga percaya bahwa para pemegang kewenangan bertindak dalam batas amanah yang diberikan kepada mereka.
Ketika kepercayaan itu rusak, negara mungkin tetap mempunyai seluruh perangkat kekuasaannya, tetapi kehilangan sebagian legitimasi moral untuk menggunakannya.
Kita dapat melihat persoalan serupa dalam kontroversi dokumen pendidikan pejabat publik.
Polemik ijazah Joko Widodo maupun dokumen kesetaraan pendidikan Gibran Rakabuming Raka memperlihatkan bagaimana pertanyaan mengenai persyaratan administratif dapat berkembang menjadi perdebatan tentang kredibilitas lembaga-lembaga negara.
Tuduhan pemalsuan atau manipulasi tentu harus dibuktikan. Dalam perkara ijazah Joko Widodo, UGM dan Bareskrim telah menyatakan dokumen tersebut asli. Namun, terlepas dari hasil pemeriksaan hukum, persoalan keterbukaan dan kepercayaan publik tetap dapat menjadi bahan evaluasi kelembagaan.
Pelajarannya bukan bahwa setiap tuduhan harus dianggap benar.
Pelajarannya adalah bahwa negara perlu mempunyai mekanisme penyelesaian yang bukan hanya sah secara hukum, tetapi juga mampu menjelaskan prosesnya secara terbuka dan meyakinkan, tanpa mengabaikan hak-hak pihak yang diperiksa.
Jika perkara yang tampak administratif saja dapat memengaruhi kepercayaan terhadap berbagai institusi, bayangkan potensi kerusakan kepercayaan apabila dugaan penyalahgunaan perangkat penyadapan negara tidak diungkap secara menyeluruh.
Masyarakat dapat mulai mempertanyakan apakah komunikasi mereka aman, apakah aparat bekerja berdasarkan hukum, dan apakah pengawasan terhadap pemegang kekuasaan benar-benar berfungsi.
Keraguan itu dapat meluas melampaui institusi tempat dugaan pelanggaran terjadi.
Inilah sebabnya kerusakan akibat skandal kekuasaan tidak selalu berhenti ketika perkara pidananya selesai.
Reputasi Negara di Mata Dunia
Kerusakan kepercayaan juga tidak selalu berhenti di dalam negeri.
Dalam hubungan internasional, reputasi sebuah negara dibangun bukan hanya oleh kekuatan ekonomi, kemampuan militer, atau keberhasilan diplomasi.
Ia juga ditentukan oleh kredibilitas institusi, kepastian hukum, kemampuan melindungi informasi, serta kesanggupan negara menjaga agar kewenangan aparatnya tidak disalahgunakan.
Bayangkan sebuah negara sedang melakukan perundingan strategis dengan Indonesia mengenai pertahanan, teknologi, perdagangan, atau kerja sama intelijen.
Kemudian muncul informasi bahwa komunikasi kepala negara Indonesia sendiri diduga pernah disadap secara ilegal menggunakan perangkat institusi keamanan dalam negerinya.
Apa yang mungkin dipikirkan mitra perundingan tersebut?
Apakah informasi yang mereka pertukarkan dapat dijaga kerahasiaannya? Apakah terdapat mekanisme pengawasan yang efektif? Apakah informasi sensitif dapat berpindah ke tangan pihak yang tidak berwenang?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat muncul sekalipun belum terbukti adanya kebocoran informasi diplomatik.
Dalam hubungan internasional, keraguan terhadap keamanan informasi dapat memengaruhi tingkat kepercayaan, kehati-hatian dalam pertukaran data, maupun persyaratan pengamanan kerja sama.
Di bidang ekonomi, persoalan serupa dapat memengaruhi persepsi mengenai kerahasiaan bisnis, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap persaingan usaha yang adil.
Bukan berarti skandal ini telah terbukti menurunkan investasi, merusak hubungan diplomatik, atau menjatuhkan reputasi Indonesia di mata dunia. Klaim semacam itu memerlukan bukti tersendiri.
Tetapi justru karena dampak tersebut masih berupa risiko, negara perlu mengantisipasinya sebelum berkembang menjadi kerugian nyata.
Reputasi internasional tidak hanya ditentukan oleh apakah suatu negara pernah mengalami skandal, melainkan juga oleh bagaimana negara tersebut mengungkap, menangani, dan mencegah pengulangannya.
Negara yang mampu mengakui kelemahan, mengungkap kebenaran, menegakkan pertanggungjawaban, dan memperbaiki institusinya dapat memperlihatkan ketahanan kelembagaan.
Sebaliknya, penanganan yang tidak tuntas dapat memperpanjang ketidakpastian dan membuka ruang bagi keraguan yang lebih luas.
Penanganan Perkara Sebagai Terapi Negara
Di sinilah kita perlu membedakan antara penegakan hukum dan pemulihan kerusakan akibat pelanggaran hukum.
Keduanya saling berkaitan, tetapi tidak identik.
Penegakan hukum bertugas menemukan perbuatan, membuktikan kesalahan, dan meminta pertanggungjawaban pihak yang terbukti bersalah.
Pemulihan negara menuntut pekerjaan tambahan: memperbaiki mekanisme yang gagal, memulihkan hak korban, mengamankan informasi yang terancam, serta membangun kembali kepercayaan terhadap institusi.
Karena itu, penanganan skandal penyadapan yang diduga melibatkan pejabat tinggi kepolisian ketika masih menjalankan kewenangannya memerlukan pendekatan yang lebih luas daripada penyidikan pidana semata.
Dalam tulisan sebelumnya, Penyadapan: Tiga Tim untuk Satu Skandal, telah dikemukakan perlunya tiga jalur pengungkapan dan pertanggungjawaban.
Pertama, penyidikan pidana yang independen dan pemeriksaan terhadap kemungkinan ancaman keamanan negara, termasuk penelusuran rantai komando, aliran informasi, serta pihak-pihak yang mungkin memanfaatkan hasil penyadapan.
Kedua, pengawasan politik dan kelembagaan melalui DPR, termasuk kemungkinan penggunaan Hak Angket untuk menguji bagaimana kewenangan negara dijalankan dan diawasi.
Ketiga, penyelidikan pelanggaran HAM melalui mekanisme yang melibatkan Komnas HAM, guna memastikan perlindungan hak privasi, identifikasi korban, dan pemulihan hak-hak mereka.
Ketiga jalur tersebut mempunyai mandat berbeda. Tidak diperlukan tiga penyidikan pidana yang saling bersaing, melainkan mekanisme yang saling melengkapi sesuai kewenangan hukum masing-masing.
Namun, dalam perspektif pemulihan negara, ketiganya memiliki satu tanggung jawab bersama: memastikan bahwa proses pengungkapan itu sendiri menjadi sarana membangun kembali kepercayaan publik.
Untuk itu, independensi pemeriksaan harus dapat diuji. Bukti digital harus diamankan. Saksi dan pelapor harus dilindungi. Informasi yang dapat dibuka kepada masyarakat harus disampaikan secara bertanggung jawab, tanpa mengorbankan kerahasiaan negara maupun privasi korban.
Terutama ketika sebagian pihak yang diperiksa berasal dari struktur institusi yang juga menjalankan penyidikan.
Keadaan tersebut menuntut pengelolaan konflik kepentingan dan pengawasan eksternal yang kredibel.
Negara tidak cukup menyatakan bahwa perkara sedang diproses.
Negara perlu memperlihatkan bahwa proses tersebut mampu menjangkau seluruh persoalan, termasuk kemungkinan penyimpangan pada tingkat tertinggi kekuasaan.
Dalam pengertian ini, transparansi, independensi, dan pertanggungjawaban bukan sekadar persyaratan prosedural.
Semuanya merupakan bagian dari terapi untuk memulihkan kepercayaan masyarakat terhadap negara.
Memperbaiki Sistem, Menyembuhkan Moral Kekuasaan
Sesudah penyebab diperiksa, kerusakan dipetakan, dan mekanisme penanganan dijalankan, negara masih mempunyai satu pekerjaan yang menentukan: mencegah agar kondisi serupa tidak terus berulang.
Perbaikan harus menjangkau sistem pengawasan, mekanisme otorisasi penggunaan perangkat penyadapan, pengamanan data, perlindungan pelapor, serta pertanggungjawaban dalam struktur komando.
Namun, perbaikan teknis saja tidak cukup.
Sistem pengawasan yang canggih tetap dapat disalahgunakan apabila orang-orang yang mengendalikannya tidak memiliki integritas.
Perangkat teknologi dapat mencatat setiap akses, tetapi manusialah yang menentukan apakah kewenangan tersebut digunakan sesuai amanahnya.
Peraturan dapat membatasi kekuasaan, tetapi manusia yang tidak menghormati batas kekuasaan akan selalu mencari kemungkinan untuk melanggarnya.
Karena itu, reformasi kelembagaan harus disertai perbaikan mekanisme seleksi dan pembinaan kepemimpinan.
Kejujuran, komitmen, dan amanah tidak boleh berhenti sebagai semboyan moral. Ketiganya perlu diterjemahkan menjadi ukuran integritas, kapasitas, dan kredibilitas dalam pengangkatan serta evaluasi pejabat yang memperoleh kewenangan besar dari negara.
Negara harus mempunyai kemampuan untuk menilai bukan hanya apakah seseorang mampu menggunakan kekuasaan, tetapi juga apakah ia memiliki karakter untuk tidak menyalahgunakannya.
Tidak ada mekanisme yang dapat menjamin bahwa penyimpangan tidak akan pernah terjadi lagi.
Namun, sistem yang belajar dari kegagalan, memperbaiki pengawasan, dan menempatkan integritas sebagai syarat kepemimpinan akan mempunyai kemampuan lebih besar untuk mencegah, mendeteksi, dan menghentikan penyalahgunaan kewenangan.
Inilah perbedaan antara negara yang sekadar menyelesaikan perkara dan negara yang belajar dari perkara.
Ketika Bangsa Kehilangan Sense of Crisis
Pada akhirnya, persoalan terbesar yang perlu direnungkan bukan hanya dugaan penyadapan itu sendiri.
Melainkan bagaimana bangsa Indonesia memahami kemungkinan akibatnya.
Sense of crisis tidak identik dengan kepanikan, kegaduhan politik, atau tuntutan agar negara bertindak secara berlebihan.
Ia merupakan kemampuan intelektual dan moral untuk mengenali bahwa suatu peristiwa dapat menimbulkan kerusakan sistemik, sekalipun akibatnya belum seluruhnya terlihat.
Kesadaran tersebut menuntut kemampuan membaca hubungan antara perbuatan individu, kelemahan institusi, kerusakan kepercayaan, dan kelangsungan kehidupan bernegara.
Tanpa kemampuan itu, negara mungkin merasa telah menyelesaikan persoalan ketika para tersangka dihukum, sementara kelemahan sistem tetap bertahan, hak korban belum dipulihkan, dan kepercayaan masyarakat terus mengalami erosi.
Lebih berbahaya lagi apabila penanganan yang tidak tuntas justru menjadi sumber kerusakan baru.
Sebab, ketika masyarakat melihat dugaan penyalahgunaan kekuasaan tidak diungkap secara menyeluruh, mereka dapat kehilangan kepercayaan bukan hanya kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran, tetapi juga kepada lembaga yang seharusnya mengungkap kebenaran.
Dengan demikian, terdapat dua sumber kerusakan yang harus diwaspadai: kerusakan akibat perbuatan semula dan kerusakan akibat kegagalan negara menanganinya.
Keduanya dapat saling memperbesar.
Negara yang kehilangan kepekaan terhadap bahaya semacam ini mungkin tetap terlihat kuat secara administratif, tetapi perlahan kehilangan energi moral yang membuat masyarakat bersedia mempercayainya.
Padahal, kelangsungan negara tidak hanya bergantung pada kemampuan mempertahankan wilayah, mengelola ekonomi, atau menegakkan hukum.
Ia juga bergantung pada kepercayaan bahwa kekuasaan dijalankan untuk kepentingan bersama, bahwa hukum mampu menjangkau siapa pun, dan bahwa negara mempunyai kesanggupan memperbaiki dirinya sendiri.
Skandal penyadapan yang diduga dilakukan oleh pejabat tinggi kepolisian ketika sedang memegang kewenangan negara harus menjadi kesempatan untuk menguji kesanggupan tersebut.
Bukan untuk menghakimi sebelum pengadilan memutuskan.
Bukan pula untuk menciptakan kegaduhan politik.
Melainkan untuk memastikan bahwa seluruh kemungkinan kerusakan dapat dikenali, seluruh pihak yang bertanggung jawab dapat diperiksa, hak-hak korban dipulihkan, dan kelemahan kelembagaan diperbaiki.
Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya nasib para tersangka atau reputasi sebuah institusi.
Yang dipertaruhkan adalah kemampuan negara menjaga amanah kekuasaan dan kepercayaan masyarakat terhadap kehidupan bernegara.
Suatu bangsa tidak hanya dapat mengalami kerusakan karena kejahatan yang dilakukan terhadap negaranya, tetapi juga karena ketidakmampuannya memahami, menangani, dan memulihkan akibat kejahatan tersebut.
Dan sejarah kelangsungan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh kemampuannya menghadapi ancaman dari luar, melainkan juga oleh kesanggupannya mengenali bahaya yang tumbuh dari dalam kekuasaannya sendiri.
Negara yang tidak mampu mengenali kerusakannya sendiri akan kehilangan kesempatan untuk menyembuhkannya.
(*)Tenaga Ahli bidang Kebudayaan dan Demokrasi Kementerian HAM