Kementerian Pertanian (Kementan) mengidentifikasi sekitar 200.000 hektare lahan yang terindikasi tumpang tindih dengan peta dari sejumlah sektor, mulai dari pertambangan, kehutanan hingga pengairan.
Temuan tersebut mendorong pemerintah mengusulkan integrasi peta lintas sektor untuk mengidentifikasi lahan yang izinnya tidak lagi berlanjut maupun tidak produktif agar dapat dimanfaatkan bagi kepentingan petani.
Wakil Menteri Pertanian M. Saleh Mustafa mengatakan, hasil pencocokan atau overlay peta yang dilakukan Kementan menunjukkan adanya irisan data lahan dengan sejumlah peta sektoral.
"Kita dari Pertanian meng-overlay kira-kira ada sekitar 200.000 hektare," kata Saleh di Hotel Tribrata, Jakarta Selatan, Sabtu (31/10/2026).
Menurutnya, penyatuan peta diperlukan agar setiap kementerian dan lembaga memiliki acuan data yang sama dalam menentukan status serta pemanfaatan lahan.
"Sehingga saya kemarin menyarankan agar semua peta ini dijadikan satu," ujarnya.
Saleh menilai integrasi data tersebut dapat membantu pemerintah memetakan lahan pertambangan yang izinnya tidak lagi berlanjut, termasuk hak guna usaha (HGU) yang tidak dimanfaatkan secara produktif.
Lahan-lahan tersebut dinilai berpotensi dialihkan pemanfaatannya untuk mendukung kebutuhan masyarakat, khususnya petani.
"Mungkin ada HGU-HGU yang tidak produktif, nah itu bisa kita ambil alih untuk digunakan untuk masyarakat, untuk rakyat, untuk petani," tuturnya.
Selain persoalan lahan, Saleh juga menyoroti tantangan mewujudkan kedaulatan pangan nasional. Menurutnya, ketergantungan terhadap impor masih menjadi persoalan yang perlu diselesaikan melalui penguatan produksi dalam negeri.
Ia mencontohkan kewajiban importir bawang putih untuk membangun kawasan produksi di dalam negeri. Namun, menurut Saleh, ketentuan tersebut belum berjalan sebagaimana mestinya.
"Aturannya ada, kenyataannya tidak," kata dia.
Karena itu, Saleh menekankan pentingnya pembenahan data pertanahan sebagai salah satu langkah untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan dan memperkuat sektor pertanian.
Ia berharap pemerintah dapat membangun satu basis data tanah yang terintegrasi sehingga potensi lahan yang belum dimanfaatkan secara optimal dapat diidentifikasi dengan lebih jelas.
"Jadi satu data ya tentang tanah kita," pungkasnya. 