Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menargetkan percepatan pengakuan dan penetapan hutan adat seluas sekitar 1,4 juta hektare selama periode 2025–2029 untuk memperkuat kepastian hak masyarakat hukum adat sekaligus menjaga kelestarian hutan.
Komitmen tersebut disampaikan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Catur Endah Prasetiani dalam forum “Advancing Indigenous Peoples' and Local Communities' Tenure Rights: Lessons, Partnerships, and Pathways to 2030” di Paviliun UNDP pada Konferensi Perubahan Iklim PBB ke-31 (COP31 UNFCCC), Antalya, Turki, Senin 16 November 2026.
Dalam forum yang diselenggarakan United Nations Development Programme (UNDP) bersama UN-REDD Programme tersebut, Catur memaparkan perkembangan pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat di Indonesia.
Hingga Oktober 2026, pemerintah telah menetapkan 177 hutan adat seluas 376.280 hektare yang tersebar di 21 provinsi dan 46 kabupaten, dengan manfaat bagi sekitar 93.859 kepala keluarga (KK).
“Pengakuan hutan adat bukan sekadar tentang luas kawasan atau jumlah keputusan yang diterbitkan. Setiap penetapan merupakan pengakuan terhadap identitas, wilayah, kelembagaan, dan hak masyarakat hukum adat, sekaligus peran mereka dalam menjaga hutan dan keanekaragaman hayati,” ujar Catur Endah.
Untuk mempercepat proses tersebut, Kemenhut terus memperkuat kerangka kebijakan dan kelembagaan nasional, salah satunya melalui Peta Jalan Hutan Adat Nasional 2025–2029 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 440 Tahun 2026.
Selain itu, pemerintah membentuk Satuan Tugas Percepatan Penetapan Hutan Adat melalui Keputusan Menteri Kehutanan Nomor 121 Tahun 2026.
Penguatan kapasitas verifikasi juga didukung pedoman bagi calon verifikator berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Perhutanan Sosial Nomor 71 Tahun 2025.
Catur menjelaskan, percepatan penetapan hutan adat membutuhkan kerja sama berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat dan daerah, masyarakat hukum adat, organisasi masyarakat sipil, akademisi, hingga mitra pembangunan.
Kolaborasi tersebut difokuskan pada penyelarasan data, verifikasi partisipatif, penguatan tata kelola hutan, serta penyelesaian persoalan tenurial yang masih menjadi tantangan di berbagai wilayah.
Dalam proses tersebut, masyarakat hukum adat ditempatkan sebagai pemegang hak sekaligus mitra yang setara dalam perencanaan dan pengambilan keputusan.
Kemenhut juga mendorong keterbukaan informasi, pemanfaatan data yang dapat dipertanggungjawabkan, serta pertukaran pengetahuan dan pengalaman lapangan agar proses penetapan berlangsung secara partisipatif, adil, dan berkelanjutan.
“Komitmen politik hanya akan bermakna apabila diterjemahkan menjadi tindakan nyata yang terkoordinasi. Pengalaman Indonesia menunjukkan bahwa percepatan pengakuan hutan adat membutuhkan kebijakan yang jelas, kelembagaan yang kuat, proses yang inklusif, serta kerja sama seluruh pemangku kepentingan,” jelas Catur Endah.
Lebih lanjut, Kemenhut menetapkan lima arah prioritas menuju 2030, yakni percepatan kepastian hak atas tanah dan kawasan hutan dengan tetap menjaga kualitas verifikasi, penguatan pembiayaan kolaboratif, peningkatan koordinasi data dan verifikasi partisipatif, penguatan tata kelola serta ketahanan masyarakat setelah penetapan, dan pembangunan mekanisme pelaksanaan yang transparan serta akuntabel.
Kelima prioritas tersebut diarahkan agar pengakuan hak masyarakat hukum adat dapat diikuti dengan penguatan kelembagaan, pengembangan sumber penghidupan berkelanjutan, serta perlindungan hutan dalam jangka panjang.
Forum tersebut juga menjadi bagian dari tindak lanjut Intergovernmental Land Tenure Commitment (ILTC), yakni komitmen internasional yang diumumkan pada COP30 di Belém, Brasil, pada 2025.
Komitmen tersebut bertujuan memperkuat hak tenurial dan tata kelola hutan masyarakat adat serta komunitas lokal pada kawasan seluas 160 juta hektare di negara-negara berhutan tropis.
Melalui forum ini, negara-negara peserta bertukar pengalaman mengenai perkembangan kebijakan, tantangan kelembagaan, serta langkah untuk mencapai target perlindungan hak atas hutan dan lahan pada 2030.
Selain Indonesia, forum tersebut melibatkan perwakilan negara-negara berhutan tropis, antara lain Peru, Ekuador, Kamboja, dan Filipina, serta mitra internasional dan organisasi masyarakat adat.
Diskusi yang difasilitasi UNDP itu membahas berbagai upaya memperkuat pengakuan hak, mengatasi hambatan pelaksanaan kebijakan, serta memperluas kemitraan dalam pengelolaan hutan berbasis masyarakat.
Catur menegaskan, Indonesia akan terus memperkuat kemitraan melalui Sekretariat Nasional Hutan Adat, jejaring nasional dan internasional, serta pertukaran pengalaman dengan negara-negara mitra ILTC.
“Masyarakat hukum adat bukan sekadar penerima manfaat. Mereka adalah pemegang hak, penjaga pengetahuan lokal, dan pelindung hutan. Peran mereka sangat penting bagi keanekaragaman hayati dan ketahanan iklim. Mari bergerak bersama, dari komitmen menuju aksi, dari pengakuan menuju ketahanan, dan dari kemitraan menuju ketahanan bersama,” pungkas Catur Endah.
