Kasi Penkum Kejati Lampung, Ari Wibowo/RMOLLampung

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung menyanggah penanganan perkara dugaan korupsi dalam Penetapan Besaran Honorarium Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur dan Tim Evaluasi Raperda APBD Kabupaten/Kota pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung TA 2015, mandek.

Kejati meyakinkan, penanganan terhadap perkara yang diduga melibatkan Sekdaprov Lampung saat itu, Arinal Djunaidi, terus berjalan.

“Jadi, penanganan perkara ini masih berjalan,” terang Kepala Seksi Penerangan dan Hukum (Kasi Penkum) Kejati Lampung, Ari Wibowo, kepada Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (19/2).

Ari menjelaskan saat ini tahapannya masih mendalami perkara ini dengan minta keterangan ahli bidang terkait.

Namun, Ari tidak bisa menyebutkan siapa-siapa saja ahli yang dimintai keterangan untuk mendalami perkara ini.

Ari juga belum bisa memastikan berapa lama pendalaman ahli pada perkara tersebut. “Kalau berapa lama itu tergantung ahlinya untuk menyimpulkan,” ujarnya.

Tambahnya, nanti ketika para pihak sudah dimintai keterangan dan pendalaman para ahli sudah selesai, akan dilakukan pengambilan kesimpulan apakah perkara itu dapat dilimpahkan ke penyidikan atau sebaliknya.

“Tapi saat ini belum sampai itu, saat ini masih dilakukan pendalaman ahli,” demikian Ari.

Namun, penjelasan Ari itu tak selaras dengan kenyataan. Sebab, tercatat tiga kali Kejati menerbitkan surat penyelidikan (Sprindik) mengenai perkara ini. Tetapi sampai sekarang tetap saja mandek serta terkesan jalan ditempat.

Adapun tiga surat terkait kasus tersebut yakni, laporan hasil Penyidikan Kepala Kejati Lampung Nomor: Prin-03/N.8/Fd.1/04/2017 tanggal 28 April 2017, Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Nomor: Prin-09/N.8/Fd.1/06/2017 tanggal 08 Juni 2017, dan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati nomor: Prin-05/L.8/Fd.1/09/2019.

Perkara dugaan korupsi yang diduga melibatkan Arinal Djunaidi saat menjabat Sekdaprov Lampung pada tahun 2015 itu mencuat setelah dilaporkan Masyarakat Transparansi Lampung (MaTaLa) beberapa waktu.

Dalam laporanya disebutkan pada tahun 2015, gubernur menetapkan pedoman penyelenggara pemda dalam melaksanakan anggaran yang dituangkan dalam Pergub No 72 tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014.

Dalam pergub tersebut, telah diatur besaran honorarium tim. Tapi kemudian tanggal 14 April 2015, pergub tersebut dirubah dengan Pergub No 24 tahun 2015 yang isinya memfasilitasi besaran honor tim Raperda, Rapergub dan tim evaluasi raperda APBD kab/kota.

Keputusan Gubernur No G/59/B.III/HK/2015 tentang penetapan besaran honor dan Keputusan Gubernur No G/292/BX/HK/2015 tentang pembentukan tim, menurut Matala, keduanya bertentangan dengan pasal 1 lampiran IV dan pasal 5 Pergub No 72 tahun 2014.

Kemudian nama Arinal di tahun 2015 juga diduga muncul sebagai tenaga ahli, padahal saat itu dirinya masih menjabat sebagai Sekdaprov Lampung. Nama Arinal sebagai Pembina ASN tertinggi di Lampung seharusnya bedasarkan regulasi tidak dapat diikutsertakan dalam tenaga ahli.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here