Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Utara telah memeriksa 80 saksi dalam penyidikan kasus dugaan penyimpangan dana hibah Pilkada.
Hingga kini, proses pendalaman perkara tersebut masih terus berlangsung.
Kepala Seksi Intelijen Kejari Lampung Utara Ready Mart Handri Royani mengatakan, penyidik masih melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi untuk mengungkap dugaan penyimpangan tersebut.
"Begitu juga dengan kasus pupuk. Prosesnya masih berlangsung," kata Ready usai menerima aspirasi Pospera yang menggelar aksi unjuk rasa, Kamis 12 November 2026..
Di sisi lain, Ketua Pospera Lampung Utara, Juaini Adami menegaskan, tak akan pernah mundur untuk mrmperjuangkan tuntutan dalam aksi mereka kah ini.
Tuntutan itu di antaranya kasus KPU hingga dugaan pengondisian dan 20 persen fee proyek di Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, Cipta Karya, dan Penataan Ruang, dan Sumber Daya Air, Bina Marga, dan Bina Konstruksi, dan kasus pupuk.
"Akan tetap kami kawal sampai akhir," jelasnya.
Terkait persoalan dugaan pengondisian proyek di Disperkimciptaru, kalangan legislatif hingga sekretaris daerah kabupaten pernah buka suara.
Persoalan ini juga sedang ditangani oleh pihak Inspektorat Lampung Utara.
Kabar mengenai adanya dugaan pengondisian proyek ini ramai dimuat oleh sejumlah media daring, Sebagaimana dilansir dari media-media tersebut, isu dugaan pengondisian ini pertama kali mencuat dalam grup Facebook yang beranggotakan puluhan ribu orang.
Menyikapi isu miring yang menimpa dinasnya, Pelaksana Tugas Kepala Disperkimciptaru Lampung Utara, Dirgantara mempersilakan warganet untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum jika memang memiliki bukti kuat terkait hal ini. Langkah itu perlu dilakukan agar permasalahan tersebut dapat menjadi terang benderang.
Adapun mengenai dana hibah KPU, proses penyidikan hingga kini masih dilakukan oleh pihak kejaksaan. Sejumlah anggota KPU Lampung Utara diketahui sempat dimintai keterangannya. Persoalan dana hibah ini sendiri dilaporkan sejak tanggal 26 Mei 2025.