Kementerian Investasi dan Hilirisasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar untuk tahun anggaran 2027. Tambahan dana tersebut dinilai penting guna mendukung target realisasi investasi nasional yang dipatok mencapai Rp2.322 triliun.
Usulan tambahan anggaran itu disampaikan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Roeslani dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI, Senin 15 Juni 2026
Menurut Rosan, target investasi nasional pada 2027 meningkat 13,8 persen dibandingkan target tahun 2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, Kementerian Investasi dan Hilirisasi mengusulkan total anggaran sebesar Rp2,19 triliun.
“Untuk mendukung pencapaian tersebut, kami mengusulkan anggaran sebesar Rp2,19 triliun. Namun pagu indikatif yang kami terima saat ini adalah Rp625,14 miliar,” kata Rosan dilansir dari RMOL.ID
Menurut Rosan, pagu indikatif yang diterima kementeriannya saat ini turun sekitar 37,6 persen dibanding alokasi tahun 2026. Bahkan, jumlah tersebut baru memenuhi sekitar 52 persen dari kebutuhan minimal kementerian yang diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun.
“Kami berharap dukungan pimpinan dan anggota Komisi XII agar tambahan anggaran sebesar Rp578,93 miliar sesuai kebutuhan minimal dapat terpenuhi,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu, Rosan juga memaparkan capaian investasi pada triwulan I 2026. Di tengah dinamika geopolitik dan geoekonomi global, realisasi investasi tercatat mencapai Rp498,8 triliun atau tumbuh 7,2 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.
Realisasi tersebut setara 24,4 persen dari target investasi tahun 2026 dan berhasil menyerap sekitar 750 ribu tenaga kerja secara langsung.
Dari sisi sumber investasi, Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) berkontribusi sebesar Rp248,8 triliun atau 49,9 persen dari total investasi. Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) mencapai Rp250 triliun atau 50,1 persen.
Rosan menjelaskan, investasi di luar Pulau Jawa mulai menunjukkan peningkatan dengan kontribusi 50,4 persen atau Rp251,3 triliun, sedikit lebih tinggi dibanding investasi di Pulau Jawa yang mencapai 49,6 persen.
Adapun sektor hilirisasi sumber daya alam menyumbang sekitar 30 persen dari total realisasi investasi triwulan I 2026 atau sebesar Rp147,5 triliun. Kontribusi terbesar masih berasal dari industri pengolahan mineral yang mencapai Rp98,3 triliun.
Ke depan, pemerintah juga akan terus mendorong hilirisasi pada sektor strategis lainnya seperti semikonduktor, bioetanol, produk turunan kelapa, serta rumput laut.
Untuk mendukung peningkatan investasi, Kementerian Investasi dan Hilirisasi berencana mengembangkan sistem Online Single Submission (OSS) berbasis kecerdasan buatan (AI), big data, dan blockchain. Selain itu, integrasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) ke dalam sistem OSS juga akan diperluas dengan target tambahan 400 kabupaten/kota pada 2027.
Komisi XII DPR RI dalam rapat tersebut menyatakan dapat memahami penjelasan pemerintah terkait pagu indikatif Kementerian Investasi dan Hilirisasi tahun anggaran 2027 sebesar Rp625,14 miliar. Pendalaman lebih lanjut akan dilakukan bersama jajaran eselon I kementerian pada rapat berikutnya.