Kejaksaan Agung Republik Indonesia mengingatkan aparatur pemerintahan desa di Kabupaten Pesawaran agar tidak menyalahgunakan kewenangan dalam mengelola Dana Desa, termasuk menghindari penganggaran kegiatan fiktif yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Peringatan tersebut disampaikan dalam kegiatan penerangan hukum melalui program Jaksa Garda Desa (JAGA DESA) yang digelar di Aula Pemerintah Kabupaten Pesawaran, Senin 9 November 2026.
Kegiatan ini diikuti kepala perangkat daerah, camat, kepala desa, ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta bendahara desa perwakilan Kecamatan Gedong Tataan dan Way Lima.
Kepala Kejaksaan Negeri Pesawaran, Umi Kalsum, mengatakan penyelenggaraan pemerintahan desa masih memiliki potensi persoalan hukum akibat kurangnya pemahaman terhadap peraturan, lemahnya administrasi, hingga ketidaktepatan dalam pengelolaan keuangan.
Menurutnya, program JAGA DESA tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum, tetapi juga mengedepankan langkah pencegahan melalui edukasi dan pendampingan terhadap aparatur desa
Ia menegaskan, pencegahan tindak pidana korupsi bukan semata-mata tanggung jawab aparat penegak hukum, melainkan juga seluruh penyelenggara pemerintahan, termasuk kepala desa dan perangkatnya.
Karena itu, pengelolaan Dana Desa harus berpedoman pada ketentuan perundang-undangan, menghindari penyalahgunaan kewenangan, konflik kepentingan, serta penganggaran kegiatan fiktif.
Sementara itu, Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Kejaksaan Agung RI, Aliansyah, menjelaskan tiga bentuk larangan penyalahgunaan wewenang berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
Ketiganya meliputi larangan melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, serta bertindak sewenang-wenang.
Ia juga mengingatkan pentingnya tertib administrasi dalam setiap pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, mulai dari dokumentasi hingga kelengkapan bukti pertanggungjawaban anggaran.
"Selama kegiatannya ada dan kita merasa benar, maka tidak perlu takut. Maka dari itu setiap dokumentasi, berita acara dan bukti-bukti pendukung lainnya harus taat administrasi sebagai bukti dukung," jelasnya.
Di sisi lain, Bupati Pesawaran Nanda Indira mengapresiasi pelaksanaan program JAGA DESA sebagai upaya memperkuat pemahaman hukum aparatur desa dalam menjalankan pemerintahan dan pembangunan.
Menurutnya, aparatur desa harus memahami aturan dan batas kewenangan agar pelaksanaan pembangunan tidak justru menimbulkan persoalan hukum akibat kelalaian administrasi maupun kekeliruan memahami regulasi.
"Melalui program JAGA DESA, Kejaksaan hadir bukan untuk menakut-nakuti. Kejaksaan hadir sebagai garda, sebagai penjaga, pembimbing, dan sahabat bagi desa agar kepala desa, BPD, dan bendahara desa dapat bekerja dengan tenang, tetapi tetap dalam koridor hukum," ujar Nanda.
Nanda juga menyampaikan tiga pesan kepada seluruh aparatur desa dalam pengelolaan pemerintahan dan anggaran.
Pertama, memahami aturan sebelum mengambil keputusan dengan melibatkan sekretaris desa, bendahara, dan BPD dalam proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban anggaran.
Kedua, mengoptimalkan peran BPD sebagai mitra pemerintah desa dalam menjalankan fungsi pengawasan sekaligus menyalurkan aspirasi masyarakat.
Ketiga, tidak ragu berkonsultasi dengan Kejaksaan, Inspektorat, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), maupun camat apabila menghadapi kendala atau ketidakpastian dalam pelaksanaan tugas.
"Saya berharap setelah mengikuti penerangan hukum ini, seluruh kepala desa, ketua BPD, dan bendahara desa memiliki pemahaman yang lebih baik, lebih berhati-hati, serta lebih percaya diri dalam mengelola pemerintahan desa. Bangunlah desa dengan hati yang bersih, administrasi yang tertib, dan tanggung jawab kepada masyarakat," pesannya.
Melalui kegiatan tersebut, aparatur desa di Pesawaran diharapkan semakin memahami tanggung jawab dan batas kewenangannya, sehingga pengelolaan Dana Desa dapat berjalan transparan, akuntabel, serta sesuai ketentuan hukum.