Aksi Front Lampung Menggugat (FLM) di Kejati Lampung/RMOLLampung

Elemen masyarakat turun ke jalan menuntut penegakkan hukun terhadap dugaan korupsi semasa Arinal Djunaidi menjabat sekdaprov Lampung.

Mereka menuntut penegakan hukum terhadap Arinal Djunaidi yang kini jadi gubernur Lampung ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung, Senin (2/12).

Front Lampung Menggugat (FLM) menilai terlalu lamban kinerja Kejati Lampung dalam penanganan kasus dugaan korupsi atas penetapan honorarium Tim Raperda maupun Rapergub Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung TA 2015.

Sejak 30 November 2016, Kejati Lampung telah mengeluarkan empat surat perintah penyidikan (sprindik), akan tetapi hingga saat ini perkara tersebut belum jelas muaranya.

Koordiantor Lapangan Aksi FLM Faqih Sanjaya mengatakan unjuk rasa demi penegakan hukum tanpa pandang bulu dan birokrasi Lampung yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Korupsi itu memang menjadi penyakit yang susah untuk dideteksi dan menjadi ancaman bagi kehidupan birokarsi bangsa ini, nah kalo perkara yang sudah terdeteksi mengapa tidak dieksekusi. sehingga hukum itu bisa menjadi obat bukan permainan bagi koruptor,” Tegas Faqih.

Lanjutnya, Perkara yang mangkrak sudah tiga tahun inilah yang menjadi dasar rakyat Lampung tercengang dan bertanya – tanya perkara yang merugikan negara senilai Rp2.316.450.000 tidak ada kepastian hukum.

Hal ini, kata an justru hal ini dapat menjadikan asumsi negatif masyarakat bahwa dapat diduga Kejati lampung terdapat unsur permainan dalam perkara.

Hermawan, koordinator Presidium Front Lampung, menggugat meminta kepada Kejati Lampung agar menangani permaslahan ini secara profesional serta terang benderang dan bebas dari intervensi.

“Kami FLM akan terus mengikuti jalannya perkara ini bila tidak ada kejelasan kami meminta supervisi kepada KPK untuk mengambil alih penangannannya, serta kamipun akan berkoordinasi pada Komiai 3 DPR RI,” katanya.

Masih menurut ketua DPD KPK Tipikor Bandarlampung ini, Kejati Lampung untuk segera mengambil sikap dan tingkatkan ke tingkat penyidikan.

“Kami juga memohon kepada KPK RI untuk dapat mengotrol perkara ini dan apa bila kejaksaan merasa tidak sanggup kami meminta kepada KPK RI untuk mensupervisi,” tutupnya.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here