23.8 C
Bandar Lampung
Minggu 31 Mei, 2020 05:11 WIB
Beranda HUKUM Kadin Minta Menteri BUMN Beri Sanksi Pimpinan PLN Mobil Ambulan Buat Bawa...

Kadin Minta Menteri BUMN Beri Sanksi Pimpinan PLN Mobil Ambulan Buat Bawa 330 KWH

Kadinda Provinsi Lampung minta Menteri BUMN Erick Tohir memberi sanksi, bila perlu pemecatan, terhadap pimpinan PLN UPT 3 Area Kotabumi atas terjadinya kasus penangkapan mobil ambulan yang membawa 330 KWH meter beserta tiga gulung kabel listrik oleh Polres  Lampung Barat.

“Memalukan dan melukai rasa kemanusiaan. Saat wabah corona, PLN menginjinkan mobil ambulan membawa ratusan KWH meter dan kabel listrik,” ujar Yuria Putra Tubarad kepada Kantor Berita RMOLLampung, Jumat (8/5).

Menurut Wakil Ketua Kamar Dagang dan Industri Daerah (Kadinda) Provinsi Lampung itu kasus tersebut harus diusut tuntas, tak boleh didiamkan praktek-praktek semacam itu, siapa yang salah harus mendapatkan sanksi.

Menurut dia, Kepala PLN UP3 Area Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara harus bertanggungjawab atas terjadinya dugaan praktek ilegal penyambungan listrik yang disubsidi Pemkab Pesisir Barat untuk kawasan Pekon Bumiratu, Mon, dan Negeriratu di Kecamatan Ngambur.

Menyimak kasus ini, Yuria Putra Tubarad meminta Pemkab dan DPRD Pesisir Barat agar menyelusurinya.

Kadin sebagai organisasi yang mewadahi Dunia usaha BUMN/BUMD, swasta dan Koperasi mengharapkan agar yang berwenang untuk membersihkan praktek usaha yang diduga melanggar Pasal 53 jo Pasal 25, ayat (1), UU RI No.30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan.

“Saat semua orang sedang prihatin karena dunia usaha dan ekonomi sedang sulit serta harus waspada terhadap wabah virus corona, mobil ambulan malah dipakai buat membawa 332 KWH dan tiga gulung kabel pada malam hari,” katanya.

Yuria Putra Tubarad jelas ada yang salah dan angat yakin pihal kepolisian akan bekerja profesional mengusut kasus yang telah melukai rasa kemanusiaan. “Saat corona, mobil ambulan buat usaha,” katanya.

Tertangkap

Pertengahan bulan lalu, Senin malam (20/4), Polres Lampung Barat menangkap mobil ambulan plat BE-9245-XZ dan pikep plat BE-8721-CR yang membawa 330 KWH meter beserta tiga gulung kabel listrik di Pekon Sebarus, Kecamatan Balikbukit, Kabupaten Lampung Barat, dekat Kantor PLN Rayon Liwa.

Satreskrim Polres Lampung Barat mengamankan kedua mobil dan tujuh orang yang diduga terlibat dalam usaha jasa penunjang tenaga listrik tanpa izin. Mereka yang diperiksa aparat kepolisian lima warga Kecamatan Ngambur, Kabupaten Pesisir Barat: Iz, Zai, Ari, Sa, dan Hen.

Dipanggil DPRD Pesisir Barat

DPRD Lampung Barat juga memanggil pihak-pihak terkait atas adanya pemasangan listrik bersubsidi yang terkesan diam-diam tersebut. Anggota Komisi 1 dan 2 menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait kasus ini di Ruang Komisi II DPRD Kabupaten Pesisir Barat, Senin (27/4).

Para wakil rakyat meminta pertanggungjawaban PLN atas terjadinya penangkapan mobil ambulan yang membawa KWH meter oleh pihak kepolisian. Menurut Ketua I DPRD Pesisir Barat Piddinuri dan Ketua 2 Ali Yudiem, masalah ini harus segera diselesaikan karena masyarakat tak tahu menahu persoalannya.

DPRD Pesisir Barat juga memanggil peratin, kelompok masyarakat, dan biro yang memasang KWH meter listrik untuk mengetahui apa sebetulnya yang sedang terjadi juga terkait harga pemasangannya yang mencapai Rp1.850.000 per KWH meter listrik pada Kamis lalu (30/5).

Ketua Pokmas Maryadi menjelaskan bahwa biaya sebesar itu berdasarkan kesepakatan warga dengan rincian biaya pembebasan lahan dan tebang pohon besar Rp500.000, pohon kecil Rp100.000, dan pohon produktif Rp200.000 per batang.

Lalu, Rp1.350.000 untuk instalasi dalam rumah, Sertifikat Laik Operasi (SLO), biaya pemasangan dan lainnya, dengan rincian yakni untuk biaya SLO sebesar Rp150.000,- yang diserahkan dari pokmas ke pihak vendor.

Selanjutnya, biaya instalasi Rp400.000, biaya untuk pokmas Rp150.000, ongkos pasang instalasi dalam rumah Rp100.000, biaya tarik kabel Rp100.000, serta pembelian konektor sebesar Rp20.000,.

Sisa sebagai dana cadangan untuk mengantisipasi jika terjadi kendala dalam pemasangan listrik. Jika tidak ada kendala, dana tersisa akan dirapatkan dengan pokmas.

Pokmas menangani pesangan untuk Pekon Negeriratu dari 31 usulan terpasang 28 Kwh, Pekon Mon dari usulan 408 Kwh terpasang 401 Kwh, dan pekon Bumiratu dari usulan 560 Kwh baru akan direalisasikan 332 Kwh.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Organisasi Pers Desak Kapekon Sukaraja Minta Maaf, Atau Mundur!

 Dugaan pelecehan terhadap media online oleh Boymin selaku Kepala Pekon (Kapekon) Sukaraja Kecamatan Semaka, menuai kecaman beberapa organisasi...

“Garang” Di Medsos, Abu Janda Tak Muncul Dipanggil Bareskrim

Permadi Arya atau Abu Janda mungkin hanya kelihatan garang di sosial media. Dipanggil Bareskrim Polri terkait ujaran kebencian dan penistaan agama, batang hidungnya tak...

Rumah Ibadah Boleh Dibuka Di Masa New Normal Versi Kemenag

 Rencana pemerintah pusat untuk mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kembali normal dalam bingkai tatanan kehidupan baru atau...

New Normal Atau Norma Baru?

Oleh Dr. Andi Desfiandi, SE,. MA PEMERINTAH merencanakan penerapan new normal atau "kenormalan baru", yakni "pelonggaran" daerah zona hijau dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Secara bertahap...
Translate »