Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dinilai layak dipertimbangkan Presiden Prabowo Subianto sebagai calon pengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Kader muda Partai Golkar Safrin Yusuf mengatakan, posisi Golkar sebagai partai dengan perolehan kursi DPR RI terbesar kedua pada Pemilu 2024 menjadi salah satu alasan Bahlil patut masuk dalam bursa calon Wakil Presiden.
Menurutnya, pergantian Wakil Presiden tidak hanya menyangkut pertimbangan personal, tetapi juga perlu memperhitungkan kekuatan politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM), stabilitas pemerintahan, serta keterwakilan kawasan Indonesia Timur.
"Golkar merupakan kekuatan politik terbesar dalam koalisi pemerintahan Prabowo. Dalam Pemilu 2024, Golkar menjadi partai dengan perolehan kursi DPR RI terbesar kedua secara nasional. Karena itu, sangat wajar apabila Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, harus diajukan Presiden kepada MPR," tegas Safrin dilansir dari RMOL.ID, Kamis, 12 November 2026.
Ia menjelaskan, Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, Presiden mengusulkan dua calon untuk dipilih MPR dalam sidang paripurna.
Safrin menilai, Bahlil memiliki modal politik untuk mengisi posisi tersebut. Selain memimpin Golkar, Bahlil juga dinilai merepresentasikan kawasan Indonesia Timur yang perlu mendapat ruang dalam konfigurasi kepemimpinan nasional.
Menurutnya, keberadaan figur dari Indonesia Timur dapat memperkuat keseimbangan representasi wilayah dalam pemerintahan.
Safrin juga mengingatkan Prabowo agar mempertimbangkan soliditas koalisi dalam menentukan pengganti Gibran. Ia menyinggung sejumlah nama yang mulai diperbincangkan, seperti Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani.
"Kalau Presiden mengambil figur dari luar kekuatan koalisi, tentu ada konsekuensi politik yang harus diperhitungkan. Jangan sampai keputusan mengenai pengganti Wakil Presiden justru memunculkan persoalan baru dan memengaruhi soliditas koalisi yang selama ini menjadi fondasi pemerintahan," ujarnya.
Ia menilai, Presiden membutuhkan pendamping yang tidak hanya memiliki kapasitas personal, tetapi juga mampu menjaga komunikasi antarkekuatan politik serta memastikan agenda pemerintahan berjalan hingga akhir masa jabatan pada 2029.
Safrin menegaskan, dorongan terhadap Bahlil bukan semata-mata kepentingan Golkar untuk mendapatkan kursi Wakil Presiden, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang stabil dan mengakomodasi representasi politik nasional.
"ni tentang bagaimana Presiden Prabowo membangun konfigurasi pemerintahan yang kuat, stabil, inklusif, dan mampu mengakomodasi kepentingan nasional secara lebih proporsional," tutup Safrin. 