32 C
Bandar Lampung
Sabtu 6 Juni, 2020 15:14 WIB
Beranda POLITIK Jokowi Layak Pertahankan Menhan Ryamizard

Jokowi Layak Pertahankan Menhan Ryamizard

RMOLLampung. Presiden Jokowi menyebut akan tetap  mempertahankan sejumlah menteri yang membantunya di Kabinet Kerja 2014-2019. Selain akan menempatkan nama-nama baru dari berbagai kalangan untuk mengisi kursi menteri di Kabinet Kerja Jilid II.

Pengamat pertahanan dan keamanan, Mufti Makarim menyambut baik pernyataan Presiden tersebut. Dia berharap institusi Kementerian Pertahanan (Kemenhan) RI kembali dipercayakan kepada Ryamizard Ryacudu yang dinilainya sangat layak karena sejumlah program yang digulirkan mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut.

Dengan kapasitas Menhan Ryamizard sebagai individu maupun dalam kedudukan sebagai Menhan, Presiden Jokowi dapat terbantu dalam menjalankan program pembangunan tahap kedua yang berorientasi pada pengembangan sumber daya manusia. Sebab Kementerian Pertahanan telah membangun rintisan program bela negara yang memperkuat basis ideologi, integritas, kecintaan pada nilai luhur bangsa dan Tanah Air,” ujar Mufti dalam keterangannya, Selasa (16/7).

Di sisi lain, dia juga mengapresiasi pernyataan Ketua Presidium Alumni (PA) 212, Aminuddin yang memberi kepercayaan penuh kepada Ryamizard sebagai representasi pemerintah yang ditunjukkan dalam bentuk silaturahim.

Sikap negarawan Menhan Ryamizard menerima kunjungan PA 212 adalah contoh tindaklanjut ‘agenda rekonsiliasi politik’ Jokowi di level pendukung Prabowo yang diharapkan menjadi rintisan gerakan di level lembaga dan kementerian lain. Menhan dengan pengalamannya memiliki kepekaan dalam menjaga kohesi dan harmoni sosial, mengusulkan jalan politik dialog dan persuasi yang patut diapresiasi,” beber Mufti dilansir Kantor Berita RMOL.

Hal ini, kata dia, juga merupakan langkah kongkret dari ajakan PA 212 untuk menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait gugatan hasil sengketa Pilpres 2019, dimana orientasi ke depan adalah membangun bangsa dan negara yang membutuhkan kolaborasi berbagai pihak.

Pernyataan ini selain untuk meredakan ketegangan di tingkat masyarakat akibat perbedaan pilihan dalam Pilpres 2019, juga menunjukkan satu komitmen untuk membangun budaya taat hukum,  budaya politik yang demokratis, dan budaya rekonsiliasi dan menghargai perbedaan pandangan politik,” tutupnya. [did]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Delapan OPD Pemkab Pesawaran MoU Dengan Kejari

  Delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran jalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Tak Ada Pemasukan, Mantan Dosen Curi Handbody Dan Sampo

 Seorang mantan dosen perguruan tinggi swasta di Jakarta tertangkap mencuri ratusan botol handbody dan sampo di lima minimarket...

KPU Gelar Uji Publik Pilkada 2020 Secara Virtual

   Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik terkait rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada Serentak 2020 dalam kondisi...

Bantuan PKH Dan BPNT Di Pekon Sukaraja Semaka Carut Marut

 Carut marut terjadi dalam penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)...
Translate »