23.8 C
Bandar Lampung
Minggu 31 Mei, 2020 04:07 WIB
Beranda OPINI Jangan Pakai Kacamata Kuda Melihat Politisasi Batuan Covid-19

Jangan Pakai Kacamata Kuda Melihat Politisasi Batuan Covid-19

Oleh Chandra Muliawan, S.H., M.H., C.L.A.*

SETELAH Bawaslu RI menyiarkan bahwa ada dugaan politisasi penyaluran bantuan kepada masyarakat dalam situasi pandemi Covid-19, maka muncul berbagai reaksi dari banyak elemen masyarakat

LBH Bandarlampung mendorong Bawaslu RI, bawaslu provinsi dan kabupaten/kota agar memberikan sanksi tegas terhadap calon atau bakal calon yang mempolitisasi bantuan untuk wabah Covid-19.

Kepala daerah sebagai leading sector dalam pendistribusian bantuan sosial akibat dampak dari Covid-19 seharusnya tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat menguntungkan diri sendiri.

Apalagi sampai melakukan upaya-upaya yang dapat mencederai proses-proses demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan fakta di lapangan dan beberapa temuan, patut diduga telah terjadi politisasi yang di lakukan oleh kepala daerah atau wakil kepala daerah dalam pemberian sembako atau bansos melalui anggaran APBD atau APBN.

Bahwa Bawaslu RI sudah merespons hal tersebut dengan mengeluarkan Surat Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 tentang Pencegahan Tindakan Pelanggaran, termasuk politisasi bantuan Covid-19.

Sudah jelas aturannya. Yang menarik perhatian kemudian, banyak kalangan yang kemudian memberikan beragam komentar atas tindakan Bawaslu RI tersebut.

Janganlah pakai kacamata kuda melihat hal itu secara parsial. Alasannya:

Pertama, sangat keliru kalau menyatakan pemilukada belum dimulai tahapannya.

Dalam UU RI No.8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, pasal 5 dinyatakan :

Pasal 5

Pemilihan diselenggarakan melalui 2 (dua) tahapan yaitu tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan.
Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
perencanaan program dan anggaran;
penyusunan peraturan penyelenggaraan Pemilihan;
perencanaan penyelenggaraan yang meliputi penetapan tata cara dan jadwal tahapan pelaksanaan Pemilihan;
pembentukan PPK, PPS, dan KPPS;
pembentukan Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS;
pemberitahuan dan pendaftaran pemantau Pemilihan;
penyerahan daftar penduduk potensial Pemilih; dan
pemutakhiran dan penyusunan daftar Pemilih.

Tahapan penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
Dihapus.
Dihapus.
pengumuman pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
pendaftaran pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
penelitian persyaratan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
penetapan pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota;
pelaksanaan Kampanye;
pelaksanaan pemungutan suara;
penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara;
penetapan calon terpilih;
penyelesaian pelanggaran dan sengketa hasil Pemilihan; dan
pengusulan pengesahan pengangkatan calon terpilih.

Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat 3 tersebut, maka sangat keliru kalau Tahapan Penyelengaraan “hanya” diukur setelah ada penetapan calon.

Jadi, yang menyatakan tahapan belum dimulai dan tindakan pengawasan pemilu oleh bawaslu “ngawur” itu perlu membaca lagi ketentuan perundangan.

Kedua, soal kewenangan.

Kemudian mengutip dan mendasarkan pada Pasal 22B poin (c) UU No 10/2016 secara jelas menyebutkan, tugas dan wewenang bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pilkada.

Yang kemudian dihubungkan dengan tahapan, yang indikatornya “sudah ada atau belum” calon kepala daerah. Hal ini sebagaimana ketentuan Tahapan penyelenggaraan, maka argumentasi soal tahapan diukur dari adanya penetapan calon kepala daerah adalah keliru.

Jelas itu sudah diatur dalam Pasal 5 UU Nomor 8 Tahun 2015.

Kemudian dihubungkan dan dilihat dari segi kewenangan, Pasal 22B poin (c) UU No 10/2016, isinya menyatakan :

mengoordinasikan dan memantau tahapan pengawasan penyelenggaraan Pemilihan;

Perlu dipahami, itu ketentuan mengatur tahapan penyelenggaraan, yang tahapan sudah dimulai dari pengumuman pendaftaran.

Jadi jangan buat tafsir sendiri yang menyesatkan publik, dimana seolah tahapan penyelenggaraan pilkada itu baru dimulai kalau sudah ada calon, sangat keliru dan menyesatkan.

Kemudian, perlu dibaca lagi soal Surat Nomor 0266/K.BAWASLU/PM.00.00/04/2020 oleh Bawaslu RI. Itu upaya preventif.

Maka LBH Bandarlampung mendukung dan mendorong Bawaslu RI, provinsi dan kabupaten/kota untuk mengawasi dan menindaklanjuti jika ditemukan pelanggaran pilkada.

Yang jadi salah, kalau bawaslu tidak menindaklanjuti hasil koordinasi dan pantauan tahapan penyelenggaraan yang dilakukan, maka jika hal itu yang terjadi, baru dapat dikatakan bawaslu ngawur.

Ketiga, bahwa hal ini sama sekali bukan mempersoalkan bantuan kepada masyarakat yang terdampak Covid-19, karena memang itu kewajiban pemerintah.

Yang jadi salah it,  kalau dipolitisir untuk kepentingan politik. Soal kepala daerah itu jabatan politik, benar.Jabatannya yang jabatan politik.

Maka tidak perlu ada nama siapa kepala daerah dalam bantuan. Karena penyalurannya juga menjalankan fungsi jabatan.

Contoh : apabila pemerintah daerah melakukan dugaan perbuatan melawan hukum (baik secara TUN maupun Perdata), siapa yang kemudian digugat ? jabatannya atau orangnya ? dalam prakteknya, jabatannya yang ditarik sebagai pihak. Jadi jelas dan tegas itu. ***

(*) Direktur LBH Bandarlampung

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Organisasi Pers Desak Kapekon Sukaraja Minta Maaf, Atau Mundur!

 Dugaan pelecehan terhadap media online oleh Boymin selaku Kepala Pekon (Kapekon) Sukaraja Kecamatan Semaka, menuai kecaman beberapa organisasi...

“Garang” Di Medsos, Abu Janda Tak Muncul Dipanggil Bareskrim

Permadi Arya atau Abu Janda mungkin hanya kelihatan garang di sosial media. Dipanggil Bareskrim Polri terkait ujaran kebencian dan penistaan agama, batang hidungnya tak...

Rumah Ibadah Boleh Dibuka Di Masa New Normal Versi Kemenag

 Rencana pemerintah pusat untuk mengembalikan aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat kembali normal dalam bingkai tatanan kehidupan baru atau...

New Normal Atau Norma Baru?

Oleh Dr. Andi Desfiandi, SE,. MA PEMERINTAH merencanakan penerapan new normal atau "kenormalan baru", yakni "pelonggaran" daerah zona hijau dengan tetap menjalankan protokol kesehatan. Secara bertahap...
Translate »