24.5 C
Bandar Lampung
Sabtu 8 Agustus, 2020 22:45 WIB
Beranda DAERAH Ismet Roni Sosialisasi Perda Rembug Desa Di Daerah Rawan Konflik

Ismet Roni Sosialisasi Perda Rembug Desa Di Daerah Rawan Konflik

Anggota DPRD Provinsi Lampung, Ismet Roni melakukan sosialisasi Peraturan Daerah Nomor I Tahun 2016 tentang Rembug Desa dan Pencegahan Konflik di Lampung.

Kegiatan berlangsung di Balai Desa Tritunggaljaya, Kecamatan Banjar Agung, Tulangbawang, Minggu (15/3).

Menurut Ismet Roni, banyak Perda yang belum tersosialisasi dengan benar. Padahal, aturan hukum itu bisa dijadikan panduan masyarakat.

Dia menyebut Perda I Tahun 2016 soal Rembug Desa dan Pencegahan Konflik.

Sosialisasi harus dilakukan berkala, agar ketika terjadi konflik, aparat desa pun mengetahui cara mengantisipasinya.

“Perda No I Tahun 2016, belum banyak yang tahu. Padahal, aturan ini bisa menangkal terjadinya gejolak antar kelompok yang muncul di desa,” kata Politisi Golkar ini di depan 200-an warga desa.

Ismet mengatakan Kabupaten Tulangbawang, Tulangbawang Barat, dan Mesuji dikenal sebagai salah satu daerah rawan konflik di Lampung.

Pemicu konflik pun sifatnya multidimensional. Mulai dari konflik agraria (lahan), ekonomi, budaya, maupun tindak kriminal biasa.

Namun, konflik tersebut seringkali meluas menjadi konflik kekerasan komunal yang membawa isu etnik.

Konflik Mesuji umumnya dipicu masalah agraria (lahan). Dalam catatan Ismet Roni, sejak reformasi, konflik pertanahan di Mesuji kerap terjadi.

Lantaran kala itu, negara dinilai sering menyerobot tanah masyarakat lokal. Kemudian konflik ini berkembang menjadi menjadi konflik antara warga dengan perusahaan. Yakni, ketika negara banyak memberikan konsesi pengelolaan lahan hutan kepada pengusaha.

Sosialisasi diikuti sejumlah warga desa dari 3 kecamatan di Tulangbawang. Hadir Kades Tritunggal, Muryanto, dan pamong desa dan ratusan tokoh masyarakat.

Perda I Tahun 2016 soal Rembug Desa dan Pencegahan Konflik bertujuan untuk:

a. menampung aspirasi masyarakat desa dan kelurahan sesuai dengan musyawarah yang telah disepakati bersama dengan hasil musyawarah untuk mencapai mufakat;

b. mendorong prakarsa, partisipasi masyarakat untuk mengamati dan menyelesaikan potensi konflik yang ada di desa dan kelurahan guna mencegah terjadinya konflik terbuka;

c. meningkatkan ketanggap-segeraan unsur pelaksana pemerintahan desa dan kelurahan terhadap potensi konflik yang ada guna terciptanya rasa aman dan tenteram; dan

d. meningkatkan kerjasama yang sinergis antara unsur pelaksana pemerintahan desa dan kelurahan dengan masyarakat.

EDITOR : ADI

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Tak Perlu ‘Berkeringat’ Pairin Kembali Nakhodai Golkar Metro

 Lima Pimpinan Kecamatan (PK) dan organisasi pendiri dan yang didirikan Partai Golkar, sepakat memilih Ahmad Pairin kembali menjadi...

Dari 8 Pilkada Lampung, Golkar Tegaskan Baru Rekom Dua Pasang Cakada

Golkar Lampung menegaskan bahwa hingga hari ini DPP Golkar baru mengeluarkan dua surat rekomendasi terhadap dua pasang bakal calon kepala daerah (cakada) di Lampung. "Enam...

Golkar Lampung Bagi Zona Dan Bentuk Tim Pemenangan Pilkada

 DPD Partai Golkar Lampung mulai menyusun strategi menghadapi pertarungan Pilkada 9 Desember 2020. Salah satunya,...

DPD Partai Golkar Lampung Laporkan Kesiapan Pilkada Ke DPP

 Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Lampung yang dipimpin Ketua Arinal Djunaidi, melakukan rapat konsolidasi melalui aplikasi...
Translate »