25.6 C
Bandar Lampung
Selasa 14 Juli, 2020 09:16 WIB
Beranda Ini Rancangan Protokol Kesehatan Pilkada 2020
Array

Ini Rancangan Protokol Kesehatan Pilkada 2020

 Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) telah menyusun draf rancangan penyelenggaraan Pilkada di tengah pandemik virus corona baru (Covid-19).

Saat ini KPU bersama sejumlah stakeholder dalam hal ini perwakilan Kementerian terkait, Partai Politik, Masyarakat Sipil, hingga mahasiswa tengah melakukan Uji Publik Rancangan PKPU tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota dalam kondisi bencana non alam (pandemik Covid-19). Uji Publik ini digelar secara virtual, Sabtu (6/6).

Komisioner KPU RI I Dewa Kade Wiarsa Raka Sandi membacakan draf rancangan PKPU tersebut. Dia menuturkan, terkait masalah kesehatan masyarakat menjadi prioritas KPU RI selaku pihak penyelenggara Pemilu.

Karena itu, dalam draf rancangan PKPU ini memuat protokol kesehatan Covid-19 untuk penyelenggaraan Pilkada 2020.

“Aspek kesehatan dan keselamatan dilakukan terhadap seluruh tahapan dengan paling kurang memenuhi prosedur sebagai berikut,” kata Dewa Raka Sandi.

Pertama, pelaksanaan rapid test terhadap personel KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP yang bertugas yang memiliki gejala terpapar Covid-19.

Kedua, penggunaan alat pelindung diri (APD) paling kurang berupa masker bagi personel KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP yang sedang bertugas.

Selanjutnya, penyediaan sarana sanitasi yang memadai pada tempat dan/atau perlengkapan yang digunakan untuk suatu kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan, paling kurang berupa fasilitas cuci tangan dan disinfektan.

Kemudian, pengecekan kondisi suhu tubuh penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat sebelum suatu kegiatan dalam tahapan penyelenggaraan Pemilihan dimulai;

“Pengaturan jarak antara penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih, dan seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan,” ujar Dewa Raka Sandi.

Berikutnya, pengaturan larangan berkerumun untuk setiap kegiatan dalam masing- masing tahapan penyelenggaraan Pemilihan;

Ketujuh, pembatasan jumlah peserta dan/atau personel yang ditugaskan pada setiap kegiatan dalam pelaksanaan tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang mengharuskan adanya kehadiran fisik.

Terakhir, pemanfaatan teknologi informasi untuk menggantikan pertemuan tatap muka secara langsung antara penyelenggara Pemilihan, peserta Pemilihan, Pemilih dan seluruh pihak yang terlibat dalam setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan.

EDITOR : Adi

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Pejuang Bravo Lima Konsolidasi Kepengurusan Dan Kawal Jokowi-Maruf

Pejuang Bravo Lima (PBL) Lampung konsolidasi dalam rangka prakondisi pemantapan pelantikan kepengurusan periode 2019-2024. Acara berlangsung di Emerald Bistro, Emerald Hill Residence, Jl RE Martadinata, Kelurahan...

2.465 Penyelenggara Pilkada Waykanan Jalani Pemeriksaan Kesehatan

 Sebanyak 2.465 orang penyelenggara adhoc Pilkada termasuk seluruh Pimpinan dan staf KPU Waykanan menjalani pemeriksaan kesehatan, Senin (12/7).

Kursi Nasir-Naldi Sudah Cukup Berlayar Di Pilkada Pesawaran

Kursi dukungan terhadap pasangan M. Nasir dan Naldi Rinara S Rizal sudah cukup untuk berlayar mengikuti kontestasi Pilkada 2020 Kabupaten Pesawaran. Setelah sebelumnya mengantongi empat...

Nasir-Naldi Terima Rekomendasi Pencalonan Dari DPP PAN

DPP Partai Amanat Nasional (PAN) menyerahkan dukungannya kepada M. Nasir dan Naldi Rinara S Rizal sebagai pasangan kepala daerah pada Pilkada Serentak 2020 Kabupaten...
Translate »