BAWASLU Provinsi Lampung mengaku belum bisa menjerat kasus dugaan praktik politik uang [pidana] yang terjadi dalam pelaksanaan Pilgub Lampung 2018. Ada apa?

“Kami belum bisa menjerat kasus dugaan Pidana. Tapi yang tidak memenuhi unsur pidana, dugaan pelangggaran administrasi, kami tindak lanjuti,” kata Ketua Bawaslu Lampung, Fatikhatul Khoiriyah, sapaan akrabnya, Khoir, seperti yang banyak dikutip media massa.

Benar terjadi pembagian uang, tapi karena di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) ada perbedaan pendapat antara pengawas pemilu, penyidik dan kejaksaan, maka tidak bisa ditingkatkan ke penyidikan, kata Khoir.

Dalam penanganan dugaan pelanggaran pidana pemilu, Bawaslu tidak berdiri sendiri. Perlu melalui kajian di Gakkumdu.

Maksudnya, dugaan pelanggaran politik uang oleh pasangan calon (paslon) Gubernur Lampung  Nomor Urut 3, Arinal-Chusnunia tidak dapat dilanjutkan. Selesai di Gakkumdu.

BACA: Survei Dipercaya?
BACA: Siapa Gubernur Lampung?

Padahal, Khoir mengakui adanya dugaan politik uang yang terjadi di Pringsewu. Ada kurang lebih 200 orang yang menerima uang sebanyak Rp20 ribu. Dalam kajian kita (Bawaslu) ini dugaan pelanggaran pidana pemilu.

Apa yang terjadi di Gakkumdu dalam kasus Pringsewu? Tidak ada “bahasa ajakan” ketika dilakukan pembagian uang agar memilih pasangan cagub Nomor Urut 3, maka tidak bisa diteruskan ke tahap penyidikan.

“Padahal barang bukti ada, pemberi dan penerima ada. Tapi jika Panwas oke, Penyidik oke, Penuntut Umum tidak oke, ya tidak bisa dilanjutkan,” terang Khoir.

Peristiwa dugaan pelanggaran pidana Pilkada itu terjadi saat kampanye dialogis pasangan calon gubernur/wakil gubernur Lampung Arinal Djunaidi-Chusnunia  Chalim di Jalan Perumnas, Pekon Podosari, Kecamatan Pringsewu, Kamis, 1 Maret 2018.

Panwascam Pringsewu, Wiwit Ferdinan menangkap tangan Sri Murni, perempuan yang membagi-bagikan uang.Sri Murni mengakui bahwa amplop yang dibagi-bagikannya berisi uang sebesar Rp20.000.

”Isinya hanya Rp20 ribu, jumlahnya ada 200 amplop, kalo ndak percaya silahkan lihat sendiri,” ujar Sri sembari menunjukan isi amplop kepada Wiwit yang juga disaksikan masyarakat dan para wartawan.

Alat bukti yang berhasil disita Panwascam, selain pengakuan pelaku, juga  berupa kupon,amplop dan video tentang paslon.

Apakah dari bukti-bukti yang disita tak ada sama sekali makna ajakan? Apakah dalam video yang dijadikan barang bukti tak ada “bahasa ajakan” ? Mungkin perlu diminta pendapat ahli bahasa.

Selain “bahasa ajakan” dalam kasus tersebut, kata Khoir  terdapat perbedaan pendapat di Sentra Gakkumdu. Perbedaan terkait pasal pemberian uang transportasi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang  Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Pilkada).

Pasal 71 PKPU telah menyebutkan larangan pemberian biaya transportasi dalam bentuk uang. Dengan berpedoman pada PKPU ini, Panwaslu Pringsewu menjadikan temuan pembagian uang transportasi tersebut sebagai dugaan politik uang.

Sementara Pasal 73 Ayat (1) UU Pilkada menyatakan: Calon dan/atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberi uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara pemilihan dan/atau pemilih.

Namun khusus Pasal 73 Ayat (1) ada penjelasannya. Sementara Pasal 73 Ayat (2) sampai Ayat (5) dinyatakan cukup jelas. Tidak perlu diberi penjelasan.

Penjelasan Pasal 73 Ayat (1) menyatakan: Yang tidak termasuk memberikan uang atau materi lainnya” meliputi pemberian biaya makan minum peserta kampanye, biaya transpor peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU.

Publik bertanya, mengapa Ketua Bawaslu Lampung, Khoir menekankan kasus ini pada Pasal 73 Ayat (1)?

Pasal 73 Ayat (4) berbunyi: Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk:
a.mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih;
b.menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
c.mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

Lantas ada Pasal 187A. Ayat (1) menyebutkan: Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang  atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara angsung ataupun tidak langsung untuk mempengaruhi Pemilih agar tidak menggunakan hak pilih,menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga suara menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Tampaknya perlu menyimak kabar dari Pangkal Pinang. Seperti yang dilansir mediaindonesia.com pada 15 Maret 2018, Calaon Wakil Walikota Pangkal Pinang, Ismiryadi ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan politik uang.

Ismiryadi diduga melanggar Pasal 187A ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada Pasal 73 ayat (4) dan diancam dengan pidana penjara paling singkat 36 bulan dan paling lama 72 bulan dan denda paling sedikit Rp200 juta dan paling banyak Rp1 miliar.

Kapolres Pangkal Pinang, AKBP Noveriko Alfred Siregar, mengatakan proses hukum terhadap tersangka dugaan politik uang itu terus berlanjut setelah penyidik melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, Senin (12/3/2018).

Terlepas dari adanya contoh kasus dugaan politik uang diatas, orang awam akan puyeng rasanya, bila menyimak bunyi pasal dan penjelasannya. Hanya ahli-ahli hukum yang bisa memaknainya. Seriuskah? Padahal UU Nomor 10 Tahun 2016 ini merupakan Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014.

Logika dan akal sehat jadi goyah. Ada bukti uang, pemberi dan penerima serta pengakuan saja, bisa ditolerir. Lantas sudah adakah Keputusan KPU tentang ini? Lantas berapa besar dan berapa banyak jumlah per-amplop yang dikatakan masuk kategori politik uang?

Bila terjadi lagi, sebut saja jumlah uang pengganti untuk transport sama, sebesar Rp20.000. Sekiranya paslon atau tim kampanye memberi sebesar itu pada setiap kegiatan kampanye diseluruh Provinsi Lampung, bisakah dijerat sebagai bentuk perbuatan melakukan politik uang?

Akan lebih njlimet lagi, bila menterjemahkan kata menjanjikan pada pasal ini? Apakah berupa rekaman ucapan, atau pernyataan diatas meterai atau melalui baiat, atau apa? Siapa yang berhak menafsirkan? Memang perlu kebulatan tekad untuk membasmi praktik-praktik politik uang.

Bila penyelenggara (KPU) dan jajarannya, Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan jajarannya tidak bersungguh-sungguh menjalankan amanah Undang-Undang atau malam menyalahgunakan, ini contoh terkini.

Pada proses Pilkada Garut 2018, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Garut, Heri Hasan Basri dan Komisioner KPU Garut, Ade Sudrajat ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan suap. Dan Didin Wahyudin (46) juga menjadi tersangka karena diduga memberikan suap untuk meloloskan pasangan calon Soni Sondani-Usep Nurdin.

Dari banyaknya data dugaan pelanggaran yang disajikan, belum terdengar adanya pasangan calon yang terkena sanksi. Baik administratif atau pidana. Apakah yang dijatuhkan oleh Bawaslu ataupun Gakkumdu di Provinsi Lampung.

Lantas, untuk apa semua pelanggaran itu ditransmisikan Bawaslu Lampung ke publik? Apakah sekadar ingin diketahui publik bahwa sudah bekerja?

Publik percaya Bawaslu bekerja. Begitu pula Gakkumdu. Namun publik berharap, bukan sebatas bekerja, tapi sejauhmana lembaga penyelenggara dan pengawas pilkada menggunakan kewenangannya secara benar dan tegas. Publik butuh tindakan nyata, demi terciptanya demokrasi yang bermartabat.

Ada apa sebenarnya soal politik uang ketika Pilkada? Seberapa besar tali-temali implikasi buruk yang ditimbulkan bila paslon mempraktikkan politik uang dan kemudian menjadi pemenang dalam Pilkada? [simak 4]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here