23.2 C
Bandar Lampung
Selasa 14 Juli, 2020 07:33 WIB
Beranda OPINI Iklan Lebay Milad Dan Jilat Pejabat

Iklan Lebay Milad Dan Jilat Pejabat

Opini Syafarudin Rahman,

GUBERNUR Lampung Arinal Djunaidi, Presiden Soekarno dan Presiden Joko Widodo sama-sama lahir di bulan Juni.

Mereka cuma beda tanggal dan tahun. Soekarno lahir 6 Juni 1901, Arinal lahir tanggal 17 Juni 1956, sedangkan Jokowi lahir 21 Juni 1961.

Sebagai pejabat publik dan pemimpin aparatur pemerintahan, mereka mungkin masih menganggap hari lahir atau milad adalah urusan pribadi dan cukup dirayakan di tengah keluarga saja.

Tapi, tidak bisa dinafikan, kultur aparatur, birokrasi, pengusaha dan masyarakat kita masih kental mewarisi sikap primordial dan feodal.

Mereka (biasanya pejabat birokrasi di Sai Bumi Ruwa Jurai) akan memasang iklan ucapan ultah ukuran besar dengan menggunakan dana APBD di media massa.

Hasil pantauan peneliti terhadap tiga koran harian ternama di Provinsi Lampung hari ini, alhamdulillah mulai insyaf dan proporsional.

Iklan dari pejabat hari ini adalah HUT ke-338 Kota Bandarlampung.

Iklan lebay (ucapan selamat ultah pejabat dari birokrat bawahannya) ini peneliti mencatat sempat muncul tiga gelombang di Lampung: pertama tahun 2006, muncul lagi di tahun 2011, dan 2017.

Iklan ucapan ultah di media massa cetak harian yang tergolong iklan lebay ini, kemudian peneliti tandai memiliki variasi lain.

Pertama, iklan ucapan selamat atas kelahiran putra dan cucu kepala daerah di sebuah kabupaten tua yang disampaikan jajaran kepala dinas, camat, dan unsur birokrasi (Lihat: Syafarudin, ÔÇØPerlawanan dan Kelucuan BirokratÔÇØ, Lampung Post, 21/03/2006).

Yang pernah fantastis, yakni iklan ucapan selamat atas kelahiran anak ketiga Bupati DOB yang disampaikan wakil bupati, sekda, dan seluruh kepala SKPD di harian tertua di Lampung, satu halaman penuh (18/03/2011).

Meski dikritik, enam tahun kemudian tetap muncul kembali Iklan ucapan selamat ulang tahun kelahiran kepala daerah dari kepala dinas dan kepala daerah muncul lagi di kabupaten lain.

Kala itu, muncul di beberapa koran lokal 20 juli 2017, fenomena unik nan memalukan ini kembali mengusik kesadaran pemahaman publik dan teman-teman peneliti kala itu di sosial media.

Deviasi Memahami Substansi

Di satu sisi, kita maklum pejabat atau jajaran birokrasi ingin menunjukkan rasa persaudaraan dan perhatian terhadap sesama, atasan atau pimpinan .

Namun di sisi lain, iklan ucapan di ruang publik yang mungkin tidak diminta atau tanpa sepengetahuan kepala daerah, itu bisa jadi malah mendegradasi moral, performa, kualitas, dan kepercayaan publik terhadap kepala daerah dan mereka semua.

Mengapa? Karena momentum anak lahir dan ultah seseorang merupakan urusan dan kebutuhan privat bukan urusan dan kebutuhan publik (lihat Haryatmoko, ÔÇØEtika PublikÔÇØ, 2012.hal 54).

Celakanya, perayaan urusan privat di ruang publik dengan iklan besar-besar di media cetak itu cenderung menggunakan dana publik (APBD) bukan dana pribadi.

Teman-teman saya di dunia maya rata-rata tidak yakin kalau para pejabat dan birokrat itu menggunakan dana pribadi untuk membayar iklan mengatasnamakan jabatan mereka.

Deviasi memahami substansi, bias memilih forum ekspresi yang tepat, dan penyimpangan alokasi anggaran untuk kegiatan pribadi inilah yang bisa malah mendegradasi moral, performa, kualitas, dan kepercayaan publik terhadap kepala daerah, wakil kepala daerah, jajaran birokrasi, dan pejabat publik lain yang tergabung dalam forkopimda.

Belakangan Mulai Mereda

Tiga tahun belakangan ini, iklan lebay dari pejabat publik di Lampung mulai reda mungkin malu dicibir Presiden Jokowi dan para menterinya karena dianggap tidak memahami visi revolusi mental dan mengabaikan gerakan penghematan untuk pembangunan rakyat.

Bahkan, modus-modus seperti itu bisa dinilai cenderung menerabas asas umum penyelengaraan pemerintahan yang baik (good governance) yang gencar didorong Bappenas dan Mendagri.

Terutama asas responsif (mengutamakan respon terhadap urusan dan kebutuhan publik di atas urusan pribadi), asas profesional (bisa membedakan urusan/ruang pribadi atau urusan/ruang publik)

Asas efisiensi dan efektifitas (bila lebih murah dengan datang berkunjung, kirim karangan bunga atau SMS, kenapa mesti boros beriklan di ruang publik), asas kesetaraan (petani miskin melahirkan anak dan milad apakah juga diberi iklan ucapan oleh pejabat publik?)

Serta asas akuntabilitas (urusan publik ditanggung dengan dana publik, urusan pribadi ditanggung dengan dana pribadi, jangan dicampur aduk, dan ini membutuhkan klarifikasi terukur).

Pejabat atau birokrat mungkin mulai menyadari bahwa , iklan ucapan lebay yang dianggap sudah biasa dan sepele, itu bisa saja berimplikasi hukum apabila jajaran pengawasan/penindakan eksternal mengkritisinya dan berniat meluruskan potensi penyimpangan anggaran ini.

Seluruh kepala daerah dan pejabat publik di Lampung yang berada di bawah pembinaan gubernur (sesuai amanat UU Pemda No. 23/2014) nampaknya sudah mulai bijak memahami tentang revolusi mental, himbauan penghematan, etika pemerintahan, etika birokrasi, dan khususnya etika beriklan.

Etika merupakan seperangkat sistem moral, norma, nilai filosofi, ilmu pengetahuan, dan aturan yang mengatur kepantasan beraktifitas. Etika lebih tinggi nilainya ketimbang aturan itu sendiri.

Etika dirasakan dengan hati dan kalbu, sedangkan aturan dirasakan dengan logika semata.

Penerapan etika menghasilkan baik-buruk dan pantas-tidak pantas, sedangkan penegakan aturan hanya menghasilkan benar atau salah.

Benar secara aturan belum tentu baik menurut etika. Sebaliknya, baik menurut etika jelas termasuk sudah menjalankan aturan dengan benar.

Etika Beriklan Pejabat Publik

Pejabat publik tidaklah dilarang beriklan.

Pejabat publik boleh beriklan di media cetak dan elektronik asalkan memperhatikan substansi, asal anggaran, etika, dan jenis iklan yang disarankan oleh Dewan Periklanan Indonesia (DPI).

DPI yang beranggotakan berbagai asosiasi itu pada tahun 2007 telah menerbitkan buku Etika Pariwara Indonesia (EPI).

EPI sebagai ÔÇÖfiqh iklanÔÇÖ itu pun sudah mengatur bahwa iklan pejabat publik masuk kategori iklan pamong, iklan kebijakan publik, dan iklan layanan masyarakat sepanjang informasi yang disampaikan menyangkut urusan publik dan bukan urusan pribadi.

Menarik menggaris bawahi pandangan Sheldon Steinberg dan David T.Austern dalam bukunya Goverment, Etichs and Managers:A Guide to Solving Etichal Dilemmas in the Public Sector (1999)ÔÇØ.

Mereka menulis bahwa publik yang melakukan pembiaran terhadap pengabaian etika oleh pejabat berarti selangkah lagi membiarkan pejabat mengabaikan hukum yang biasanya menemui kesadaran kolektif setelah ada aktor atau model yang meringkuk dalam tahanan.

Birokrasi ABS, dan Nasib kepala Daerah
Peringatan Sheldon Steinberg dan David T.Austern ini penulis saya catat terbukti dampaknya.

Iklan ultah kepala daerah yang disponsori birokrasi ABS (asal bapak senang) di tahun 2006, ujungnya mengantarkan kepala daerah ke prodeo akibat birokrat membiarkan kepala daerah depositokan dana APBD ke bank swasta dan bank swasta kolap dan uang daerah lenyap.

Iklan ultah kepala daerah persembahan birokrasi ABS di tahun 2011, ujungnnya gagal mengantarkan kepala daerah di daerah otonomi baru itu dua periode

Dia kandas pada Pilkada 2015 akibat masyarakat muak dengan kelakuan bupati yang hobi karaoke di kantor-kantor dinas dan bangun siang itu.

Iklan kepala daerah untuk ultah anak jurnalis di tahun 2017 yang dipersembahkan oleh birokrasi ABS, ujungnya mengantarkan kepala daerah berbatasan dengan Sumatera Selatan itu, kena OTT dan kini meringkuk di prodeo.

Pepatah tua mengajarkan: Apa yang kau tanam dan kau biarkan itulah yang akan kau petik. Tabiik pun.

*Peneliti Labpolotda dan Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Lampung

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Preman Dari Provinsi Pabrik Permen

Dialog Imajiner dengan Sukarno-Hatta (22): Oleh Syafarudin Rahman PAGI masih gelap dan sepi usai salat subuh, kami berempat seperti biasa berbincang sambil menghirup segarnya oksigen yang...

Koruptor, Antara Diberantas Dan Dirawat

Oleh Syafarudin Rahman KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis 10 daerah provinsi dengan angka korupsi tertinggi sejak lima tahun terakhir, 2014 hingga 2019. Provinsi Lampung menempati...

RUU HIP Ditunda, Penunggang Kandas, Lovers Gagal

Dialog Imajiner dengan Sukarno-Hatta (21): Oleh Syafarudin Rahman  PAGI masih gelap dan berembun usai salat subuh, kami berempat (Bung Karno, Bung Hatta, Syafarudin dan mahasiswa milenial),...

Kutu-Kutu Rezim Otak-atik Sayap Burung Garuda

Dialog Imajiner dengan Sukarno-Hatta (20): Oleh Syafarudin Rahman PAGI masih berembun dan gelap usai salat subuh, kami berempat (Bung Karno, Bung Hatta, Syafarudin dan mahasiswa milenial),...
Translate »