Eddy Rifai/Ist

PEMERINTAH melalui Kementerian Keuangan R.I. (Kemenkeu R.I.) menyiapkan dana tambahan sebesar Rp62,3 triliun untuk penanganan virus Corona di Indonesia.

Anggaran ini jauh lebih besar dari yang sebelumnya diumumkan hanya mencapai Rp27 triliun (Sindonews, 23/3/2020).

Anggaran pemerintah pusat ini sangat besar daripada pengadaan anggaran pemerintah daerah yang sangat kecil menghadapi wabah covid-19, bahkan Pemprov Lampung dianggap “merkidil” oleh jurnalis, karena sedikitnya anggaran yang disediakan.

Dengan adanya anggaran yang besar ini, terdapat kemungkinan di korupsi, kata Farid, dosen FH Unila yang masih ke kampus mengurus kegiatan penelitian.

“Masa sih, ada orang yang masih melakukan korupsi karena tidak memiliki empati kepada bangsa dan negara. Ingat korupsi pada saat bencana ancaman hukumannya pidana mati,” kata Budi dosen FH Unila juga.

Menurut Budi dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) menyatakan, “Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan”.

Dalam bab Penjelasan Umum Pasal demi Pasal UU Tipikor, lanjut Budi, yang dimaksud dengan “keadaan tertentu” dalam ketentuan ini dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan undang-undang yang berlaku, pada waktu terjadi bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter.

MASALAH PIDANA MATI

Walaupun ada ancaman pidana mati dalam Pasal 2 ayat (2) UU Tipikor, dalam kenyataannya jarang dipraktikkan. Kata saya menjelaskan. Dulu di Lampung ada perkara korupsi GL 99 berupa dana bencana alam gempa Liwa, pasal pidana mati tidak diterapkan, bahkan sebagian besar pelakunya dibebaskan oleh pengadilan.

Begitu pula, perkara-perkara korupsi dana bencana, seperti di NTB tidak diterapkan pasal pidana mati, sehingga belum pernah ada koruptor di Indonesia yang dijatuhi pidana mati.

Bahkan, kecendrungan dunia internasional menghendaki dihapuskannya pidana mati, karena dianggap sebagai peninggalan masa lalu, dimana pidana hanya sebagai “pembalasan” (retributive), sehingga timbullah pihak yang pro dan kontra terhadap pidana mati.

Konvensi PBB tentang Pemberantasan Korupsi (UNCAC) menghendaki adanya kerja sama internasional dalam pemberantasan korupsi, tetapi melarang adanya sanksi pidana mati. Oleh karena itu, beberapa waktu yang lalu telah ada upaya pemerintah menyempurnakan UU Tipikor yang meniadakan pidana mati, tetapi ditolak DPR.

Dalam pembaruan KUHP. RUU KUHP Baru mengambil “jalan tengah” antara yang pro dan kontra, yaitu menghapus pidana mati dari stelsel pidana dan tetap mengancamkannya pada pasal-pasal tertentu seperti terorisme dan narkotika, kata saya.

Anggaran dana bencana selain dari pemerintah juga dari masyarakat seperti kasus gempa Liwa. Sekarang juga pemerintah membuka akun dana sumbangan masyarakat. Apakah dana sumbangan masyarakat yang dikorupsi merupakan kerugian keuangan negara, tanya Farid.

Ya, jawab saya, dalam UU Tipikor, dana sumbangan masyarakat dikualifikasikan sebagai keuangan negara. Maka, apabila dana sumbangan itu dikorupsi termasuk korupsi dana bencana yang dapat diancam pidana mati.

Oleh karena itu, mumpung UU Tipikor masih mengancamkan pidana mati, seyogianya pasal itu diterapkan bagi koruptor. Saat ini pidana tertinggi koruptor baru pada mantan ketua MK, Akil Muktar dengan pidana seumur hidup.

Penulis: Eddy Rifai (Pengajar Fakultas Hukum Unila)

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here