Hujan deras tak menyurutkan aksi massa yang mendesak Gubernur Lampung Arinal Djunaidi untuk mencabut izin penyedotan pasir di sekitar Anak Gunung Krakatau (GAK).

Mereka terus menyuarakan tuntutannya sambil berdoa dan menggemakan takbir di lingkungan Kantor Gubernur Lampung, Senin (10/2).

Sekitar 13 elemen masyarakat sepakat tak ada kompromi atas upaya penyedotan pasir hitam laut oleh PT Lautan Indonesia Persada (LIP) di Selat Sunda.

Mereka sangat khawatir penyedotan pasir dapat berdampak buruk terhadap lingkungan hidup, terutama memicu tsunami jilid dua.

Ratusan pengunjuk rasa terus berorasi di bawah guyuran hujan di Lapangan Korpri, depan Gedung DPRD Lampung.

Hujan tak surutkan massa terus aksi menuntut pencabutan IUP PT LIP/Ist

Rully, salah seorang pengunjuk rasa, ingin langsung menyampaikan aspirasinya ke Arinal Djunaidi.

Dia mengaku muak pasir sekitar GAK selalu menjadi incaran para investor dengan mengabaikan risiko yang bakal ditanggung warga.

Salah seorang warga Rajabasa, Kabupaten Lampung Selatan, Juhariansyah mengatakan kepala daerah tak perlu menunggu sampai izin PT LIP habis pada bulan Maret depan.

Arinal Djunaidi sebelumnya mengatakan tak akan mencabut izin usaha penambangan (IUP) PT LIP karena akan segera berakhir bulan depan.

Alasan kepala daerah, Janurai lalu, pencabutan dapat memengaruhi iklim investasi di Lampung.

Karena tak bertemu Arinal, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung Wahrul Fauzi Silalahi menemui massa yang tergabung dalam Gerakan Masyarakat Peduli GAK.

Wahrul mengungkapkan bahwa sudah 18 anggota DPRD Provinsi Lampung menandatangani rekomendasi pencabutan Izin PT LIP.

 

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here