DPRD Provinsi Lampung menegaskan peringatan Hari Kesaktian Pancasila tidak cukup dimaknai sebagai kegiatan seremonial. Nilai-nilai Pancasila harus tercermin dalam kehidupan masyarakat hingga penyelenggaraan pemerintahan.
Pesan tersebut disampaikan dalam Upacara Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Lapangan Korpri Kantor Gubernur Lampung, Kamis, 1 Oktober 2026.
Upacara dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung Marindo Kurniawan sebagai inspektur upacara.
DPRD Lampung turut mengambil bagian dalam upacara tersebut. Wahrul Fauzi Silalahi bertugas membacakan Pembukaan UUD 1945, sementara Diah Dharma Yanti membacakan Ikrar.
Wahrul mengatakan, Hari Kesaktian Pancasila menjadi momentum untuk terus menghidupkan nilai-nilai Pancasila di tengah masyarakat.
"Bagaimana kita semua lapisan masyarakat di Provinsi Lampung terus menggaungkan dan mengamalkan Pancasila," ujar Wahrul.
Menurutnya, pengamalan Pancasila dapat diwujudkan melalui penghormatan terhadap kebebasan beragama, semangat gotong royong, persamaan, persatuan hingga keadilan sosial.
"Insyaallah nilai-nilai Pancasila ini terus selalu kita kampanyekan dan kita amalkan sampai dengan anak cucu kita nanti," katanya.
Senada, Diah Dharma Yanti menilai peringatan Hari Kesaktian Pancasila harus ditempatkan sebagai momentum untuk mengingat kembali perjuangan mempertahankan Pancasila sebagai dasar dan pemersatu bangsa.
"Peringatan ini memang bukan seremonial, tetapi merupakan momen penting bagaimana kita mengingat bangsa Indonesia dulu memperjuangkan supaya Pancasila tetap lestari dan dipakai sebagai ideologi yang mempersatukan bangsa," ujar Diah.
Karena itu, menurut Diah, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila harus tetap hidup dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
"Nilai-nilainya tetap terus dilestarikan dan dipertahankan oleh masyarakat Lampung khususnya dan masyarakat bangsa Indonesia umumnya," katanya.
Bagi DPRD Lampung, semangat tersebut juga perlu diterjemahkan dalam pelaksanaan fungsi lembaga, termasuk melalui penganggaran dan pengawasan terhadap program pemerintah daerah.
Orientasinya adalah memastikan program pembangunan dan penggunaan anggaran benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta memberikan manfaat yang dapat dirasakan.
Pengawasan tersebut mencakup sektor yang bersentuhan langsung dengan masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, perekonomian hingga pelayanan publik.
Dengan begitu, pengamalan Pancasila tidak hanya hadir dalam peringatan setiap 1 Oktober, tetapi tercermin melalui pelayanan yang mudah diakses, pembangunan yang tepat sasaran dan manfaat pembangunan yang semakin merata.