Guru PPPK Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027, Kemenag Siapkan Formasi

Guru PPPK Bisa Ikut Seleksi CPNS 2027, Kemenag Siapkan Formasi
Menteri Agama Nasaruddin Umar menghadiri kegiatan Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian HGN 2026 di halaman kantor Kemenag, Jakarta, Rabu, 18 November 2026 (Foto: Kemenag)

Article Header Image Guru berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) berpeluang mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru yang disiapkan Kementerian Agama (Kemenag) mulai 2027.

Kesempatan tersebut juga terbuka bagi pelamar umum dengan persyaratan yang berlaku, termasuk batas usia maksimal 35 tahun.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengatakan persiapan pembukaan formasi CPNS guru telah dikoordinasikan dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

"Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK," jelas Suyitno dalam rangkaian peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026 di Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Kemenag juga menyiapkan perlindungan bagi guru PPPK yang mengikuti seleksi tersebut. Peserta yang belum berhasil lolos dipastikan tetap dapat mempertahankan status kepegawaiannya sebagai PPPK.

Selain membuka peluang menjadi PNS, pemerintah juga berencana mengangkat guru paruh waktu menjadi PPPK sesuai arahan Presiden.

Kebijakan penguatan status kepegawaian itu menjadi bagian dari upaya Kemenag meningkatkan kesejahteraan dan kompetensi guru madrasah serta guru pendidikan agama dan keagamaan.

Di bidang peningkatan kompetensi, Kemenag mempercepat program sertifikasi bagi lebih dari 50.000 guru. Pelaksanaannya dibagi dalam dua gelombang. Pengumuman gelombang pertama telah dilakukan, sedangkan gelombang berikutnya segera menyusul.

Perhatian juga diberikan kepada lebih dari 100.000 guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Pada 2026, kelompok tersebut disiapkan memperoleh fasilitas jaminan kesehatan BPJS secara gratis.

Anggaran program telah tersedia melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan. Namun, penyalurannya masih menunggu penyelesaian teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN.

"Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti," ujar Suyitno.

Kemenag juga menyiapkan skema perlindungan lanjutan berupa peluang beasiswa bagi anak guru apabila orang tua mereka mengalami musibah atau risiko tertentu.

Sementara itu, Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan berbagai program tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara dalam memberikan perhatian dan penghargaan kepada para pendidik.

"Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," kata Nasaruddin saat menghadiri kegiatan Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian HGN 2026 di halaman kantor Kemenag, Jakarta, Rabu, 18 November 2026.

Menurut Nasaruddin, keberhasilan para pemimpin dan pejabat negara saat ini tidak terlepas dari peran guru yang telah mendidik dan membimbing mereka. Karena itu, perhatian terhadap kesejahteraan dan perlindungan tenaga pendidik dinilai menjadi bagian penting dari tanggung jawab pemerintah. Article Image

Editor : Tuti Nur Khomariyah

Kata Kunci


Berita Terkait