Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhammad Kadafi, menyoroti aksi sejumlah guru SD Negeri 1 Bener, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, yang rela patungan membeli angkutan kota (angkot) untuk mengantar siswa pulang sekolah.
Kadafi menilai aksi tersebut menjadi pengingat bahwa pemerintah harus hadir menjamin pemerataan akses pendidikan sekaligus keselamatan peserta didik.
Ia mengapresiasi kepedulian para guru yang rela mengeluarkan dana pribadi demi memastikan siswanya dapat pulang sekolah dengan aman.
Namun, Kadafi menegaskan bahwa penyediaan fasilitas pendukung pendidikan tidak seharusnya dibebankan kepada tenaga pendidik.
“Kita mengapresiasi pengorbanan para guru. Namun, guru memiliki tugas utama mendidik dan mengajar. Jangan sampai mereka harus menggunakan uang pribadi untuk memenuhi kebutuhan fasilitas pendidikan yang seharusnya menjadi perhatian pemerintah,” ujar Kadafi, Rabu 18 November 2026
Menurutnya, persoalan tersebut semakin relevan di tengah peningkatan anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) pada Tahun Anggaran 2027 menjadi Rp89,10 triliun, dari sebelumnya Rp61,10 triliun.
Kadafi mengingatkan, kenaikan anggaran pendidikan harus memberikan dampak nyata, tidak hanya terhadap kesejahteraan guru dan pembangunan sekolah, tetapi juga pemerataan akses pendidikan.
Hal tersebut terutama penting bagi peserta didik di wilayah terpencil maupun daerah yang masih menghadapi keterbatasan sarana transportasi.
“Jangan sampai anggaran pendidikan meningkat, tetapi persoalan mendasar seperti transportasi siswa masih harus diselesaikan melalui patungan para guru. Pemerintah perlu memetakan kebutuhan transportasi sekolah dan memastikan keselamatan peserta didik,” tegasnya.
Kadafi juga mengaitkan persoalan tersebut dengan dorongannya agar pemerintah segera menyusun Peta Jalan Tata Kelola Guru Nasional sebagai bagian dari implementasi APBN 2027.
Menurutnya, peta jalan tersebut harus mencakup pemerataan distribusi guru, kepastian status kepegawaian, peningkatan kompetensi, kesejahteraan, hingga penguatan ekosistem pendidikan yang mendukung profesionalisme tenaga pendidik.
“Guru harus fokus mengajar, bukan dibebani persoalan yang seharusnya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pembenahan tata kelola guru harus berjalan beriringan dengan pemerataan fasilitas dan akses pendidikan,” ungkapnya.
Selain pembenahan tata kelola guru, Kadafi mendorong penguatan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menyediakan sarana transportasi sekolah yang layak dan aman.
Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan kepada peserta didik yang menghadapi keterbatasan akses menuju sekolah.
“Semangat gotong royong guru patut dihormati, tetapi negara tidak boleh melepaskan tanggung jawabnya. Pendidikan yang merata harus memastikan setiap anak mendapatkan akses sekolah yang aman, layak, dan berkualitas,” pungkas Kadafi.
