Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal meminta perusahaan tidak lagi menjadikan program Corporate Social Responsibility (CSR) sebatas penyaluran bantuan, melainkan diarahkan untuk mendukung program pembangunan daerah yang berkelanjutan.
Hal itu disampaikan Gubernur Mirza dalam kegiatan Sinergi dan Kolaborasi Pemerintah Daerah dengan Dunia Usaha melalui Program CSR di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Lampung, Kamis, 8 Oktober 2026.
Menurut Mirza, keterbatasan anggaran pemerintah membuat pembangunan daerah tidak dapat hanya mengandalkan belanja pemerintah. Karena itu, keterlibatan dunia usaha diperlukan untuk memperkuat berbagai program prioritas.
"Program pemerintah harus ikut menyelaraskan dengan arah negara. Program CSR, Forum CSR juga harus ikut menyelaraskan dengan arah negara, sehingga semuanya punya dampak," kata Mirza.
Ia menjelaskan, perekonomian Lampung pada 2025 tumbuh sebesar 5,28 persen, ditopang sejumlah sektor, antara lain pertanian, industri, perdagangan, transportasi, serta informasi dan komunikasi.
Pertumbuhan tersebut, menurutnya, menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi daerah tidak hanya digerakkan pemerintah, tetapi juga sektor swasta dan masyarakat.
Karena itu, program CSR perusahaan perlu diintegrasikan dengan kebijakan pemerintah pusat, provinsi, serta kabupaten dan kota agar manfaatnya lebih luas.
Salah satu program yang ditawarkan sebagai ruang kolaborasi adalah Desaku Maju, yang mencakup penyediaan Pupuk Hayati Cair (PHC), mesin pengering hasil pertanian (bed dryer), penguatan pendidikan vokasi, pengembangan BUMDes dan koperasi, serta pembangunan jalan desa.
Mirza menyebut penggunaan PHC ditargetkan mampu meningkatkan produktivitas pertanian sebesar 15 hingga 20 persen.
Ia mencontohkan, dukungan perusahaan berupa mesin pakan dan bibit ayam atau day-old chick (DOC) dapat dipadukan dengan program pemerintah di bidang pertanian dan penguatan ekonomi desa.
Melalui pola tersebut, bantuan perusahaan diharapkan tidak berdiri sendiri, tetapi menjadi bagian dari kegiatan ekonomi yang dapat meningkatkan nilai tambah dan membuka lapangan pekerjaan.
"Dukungan dunia usaha dapat memperkuat program pemerintah sekaligus memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Karena kalau pemerintah sendirian, tidak akan bisa jalan," ujarnya.
Selain sektor pertanian, Mirza juga mendorong perusahaan berpartisipasi dalam pengembangan desa wisata budaya.
Menurutnya, Pemerintah Provinsi Lampung telah memilih sejumlah desa budaya untuk dikembangkan melalui penguatan identitas lokal, sejarah, produk masyarakat, dan ekonomi kreatif.
Untuk memastikan program CSR berjalan sesuai prioritas pembangunan, Pemprov Lampung telah menyusun Planbook CSR 2026–2030.
Dokumen tersebut disiapkan sebagai pedoman penyelarasan kontribusi dunia usaha dengan kebutuhan pembangunan daerah, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program.
Dalam skema tersebut, pemerintah daerah berperan menyediakan arah pembangunan, data, regulasi, dan fasilitasi. Sementara perusahaan dapat berkontribusi melalui pendanaan, teknologi, inovasi, keahlian, serta jaringan usaha.
Mirza menegaskan, perubahan pendekatan CSR diperlukan agar kontribusi perusahaan tidak berhenti pada kegiatan bantuan sesaat, tetapi mampu mendorong pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
"Dunia usaha ditempatkan sebagai bagian dari ekosistem pembangunan Provinsi Lampung. CSR tidak diarahkan sebagai kegiatan tambahan perusahaan, tetapi menjadi bagian dari orkestrasi pembangunan daerah," katanya.
Ia berharap Forum CSR dapat menjadi wadah koordinasi antara pemerintah dan dunia usaha untuk memastikan berbagai program berjalan saling melengkapi.
Mirza juga mengingatkan pentingnya semangat Sakai Sambayan atau gotong royong sebagai landasan kerja sama dalam pembangunan Lampung.
"Karena pembangunan bukan tentang siapa yang bekerja paling banyak. Pembangunan adalah tentang bagaimana kita bergerak bersama. Itulah Sakai Sambayan dan itulah semangat yang ingin kita hidupkan dalam Forum CSR," pungkasnya. 