32 C
Bandar Lampung
Sabtu 6 Juni, 2020 13:32 WIB
Beranda HUKUM GPPB Desak KPK Tangkap Buronan Kakap BLBI Sjamsul Nursalim

GPPB Desak KPK Tangkap Buronan Kakap BLBI Sjamsul Nursalim

Status DPO sekaligus tersangka yang disandang Sjamsul Nursalim membuat publik gerah. Terlebih, sejak menjadi DPO pada Agustus 2019, Sjamsul seolah sulit dikejar pihak berwajib. Termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Proses hukum Sjamsul yang terbilang lambat ini membuat puluhan massa dari Pengurus Pusat Gerakan Pemuda Pembaharu Bangsa (GPPB) mendesak KPK untuk segera menangkap tersangka kasus Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI), Sjamsul Nursalim.

Mereka mendatangi gedung Merah Putih KPK untuk menyuarakan pendapat dalam kasus yang menjerat Sjamsul, Jumat (29/11).

Koordinator Lapangan (Korlap) GPPB, Syahroni mengatakan, KPK harus segera mengambil langkah konkret untuk menuntaskan skandal yang dilakukan pemegang saham pengendali Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) itu.

Langkah konkret yang dimaksud ialah tidak hanya menetapkan Sjamsul sebagai tersangka, tapi juga menjeratnya dengan pasal Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Karena, kata Syahroni, uang negara yang diambil Sjamsul dipastikan mengalir ke beberapa perusahaan miliknya.

“Kami mendorong KPK dan pihak-pihak yang berwenang agar menetapkan status Sjamsul Nursalim ke Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), bukan hanya sekadar tersangka saja,” ucap Syahroni, Jumat (29/11) dikutip Kantor Berita Politik RMOL.

Massa GPPB juga mengajak seluruh masyarakat memboikot produk-produk perusahaan milik Sjamsul Nursalim.

“GPPB mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk memboikot produk yang beredar dibawah bendera PT Mitra Adiperkasa (MAP),” terangnya.

Tak hanya itu, Syahroni juga meminta KPK membongkar seluruh pihak yang terlibat skandal BLBI.

“GPPB meminta KPK untuk membongkar semua nama yang tersandung dalam kasus korupsi BLBI, karena ini menyangkut kerugian negara yang cukup besar,” pungkasnya.

EDITOR : Adi

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

UNJ Bantah Rektornya Kena OTT KPK

 Universitas Negeri Jakarta (UNJ) angkat bicara mengenai operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kementerian Pendidikan...

Agar Bantuan Sosial Covid-19 Tepat Sasaran, KPK Terbitkan Surat Edaran

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerbitkan surat edaran tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan data non-DTKS. KPK berharap, bantuan besar yang digelontorkan...

Lampung Bersama 7 Provinsi Telah Tergabung KAD

Provinsi Lampung bersama 7 provinsi lainnya, telah tergabung dalam Komite Advokasi Daerah (KAD). Lampug bergabung sejak 2017.

Usai Periksa Hasto, KPK Panggil Ketum PDIP Megawati?

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memanggil dan memeriksa Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristianto sebagai saksi kasus...
Translate »