Persidangan perkara dugaan korupsi pengelolaan dana participating interest (PI) 10 persen PHE-OSES senilai Rp271,5 miliar dengan terdakwa mantan Gubernur Lampung Arinal Djunaidi kembali menyoroti dugaan aliran uang kepada sejumlah anggota DPRD Lampung.
Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, Rabu, 11 November 2026, sejumlah anggota DPRD Lampung dijadwalkan memberikan kesaksian. Mereka di antaranya Yozi Rizal, Elly Wahyuni, dan mantan anggota DPRD Lampung Noverisman Subing.
Ketiganya telah berada di Gedung PN Tanjungkarang sejak sekitar pukul 09.20 WIB. Selain itu, Deni Ribowo juga diinformasikan akan dihadirkan sebagai saksi.
Kehadiran para legislator tersebut menjadi perhatian setelah persidangan pekan lalu mengungkap kesaksian dua mantan pimpinan DPRD Lampung, Mingrum Gumay dan Ririn Kuswantari, yang namanya tercantum dalam dakwaan jaksa terkait dugaan penerimaan uang dari dana PI 10 persen.
Dalam sidang Rabu, 4 November 2026, Mingrum dengan tegas membantah menerima uang yang berkaitan dengan Perda PT Lampung Jasa Utama (LJU) dari Arinal maupun pihak lain.
"Saya tidak serendah itu!" ujar Mingrum saat ditanya jaksa mengenai dugaan penerimaan uang Rp15 juta.
Ia kemudian mengakui pernah menerima uang Rp15 juta dari seorang anggota DPRD pada 2023. Namun, Mingrum mengaku tidak mengetahui apakah uang tersebut berkaitan dengan perkara PI 10 persen.
"Maka, saat saya diperiksa, saya jadi bertanya-tanya, apakah jangan-jangan uang itu ya. Dan uang Rp15 juta itu sudah saya serahkan ke penyidik," tuturnya.
Berbeda dengan Mingrum, Ririn Kuswantari mengakui menerima uang Rp50 juta dari Direktur Utama PT Lampung Energi Berjaya (LEB) saat itu, M. Hermawan Eriadi, setelah rapat umum pemegang saham (RUPS).
Ririn mengaku Hermawan menyebut uang tersebut sebagai tantiem. Ia juga menyatakan telah mengembalikan uang Rp50 juta itu ke kas negara.
"Saya tanya waktu itu, ini dana apa? Kata Pak Hermawan, aman Bu, karena ini tantiem kami," kata Ririn dalam persidangan.
Kesaksian kedua mantan pimpinan DPRD tersebut menjadi bagian penting untuk menelusuri dugaan pembagian uang kepada unsur legislatif sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan jaksa.
Dalam dakwaan Nomor PDS-14/TJKAR/Ft.1/08/2026 tertanggal 31 Agustus 2026, jaksa menyebut Arinal diduga menjanjikan pemberian uang kepada Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Lampung setelah pengesahan Perda Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2023.
Jaksa juga mendalilkan Arinal memerintahkan Hermawan Eriadi untuk memberikan uang dari dana PI 10 persen kepada pimpinan DPRD Lampung setelah RUPS PT LEB.
Sementara itu, sepanjang kesaksian Mingrum dan Ririn pekan lalu, Arinal yang duduk sebagai terdakwa beberapa kali terlihat tersenyum. Ekspresinya tampak lebih rileks dibandingkan sejumlah persidangan sebelumnya.
Selain dugaan aliran uang kepada anggota DPRD, dakwaan jaksa memuat 17 rangkaian perbuatan yang dituduhkan kepada Arinal dalam proses pengelolaan PI 10 persen. Di antaranya, penunjukan PT LJU sebagai penerima PI, pembentukan PT LEB, pengangkatan jajaran direksi dan komisaris, hingga dugaan pengaturan pembagian tantiem.
Jaksa juga mendalilkan adanya perintah kepada panitia seleksi agar meluluskan Budi Kurniawan, yang disebut sebagai adik ipar Arinal, untuk menduduki posisi direksi PT LEB. Seluruh uraian tersebut merupakan konstruksi dakwaan yang masih harus dibuktikan dalam persidangan.
Dalam perkara dengan nomor 50/Pid.Sus-TPK/2026/PN Tjk itu, Arinal ditahan sejak 28 April 2026 setelah ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Lampung.
Penyidik Kejati Lampung sebelumnya juga menyita sejumlah aset Arinal dalam penggeledahan rumahnya di Jalan Sultan Agung Nomor 50, Sepangjaya, Way Halim, Bandar Lampung, pada 3 September 2025.
Aset yang disita meliputi tujuh kendaraan senilai Rp3,5 miliar, logam mulia seberat 645 gram senilai Rp1,29 miliar, uang tunai senilai Rp1,35 miliar, deposito Rp4,4 miliar, serta 29 sertifikat hak milik tanah senilai Rp28,04 miliar.
Total nilai aset yang disita penyidik mencapai Rp38.588.545.675.
Kesaksian para anggota DPRD Lampung dalam persidangan hari ini diharapkan mengungkap lebih jauh dugaan aliran dana PI 10 persen kepada unsur legislatif, sebagaimana disebutkan dalam dakwaan terhadap Arinal. 