Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan dengan sejumlah menteri serta pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis 12 November 2026.
Pertemuan tersebut disebut akan membahas konsekuensi konstitusional menyusul pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden RI.
Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Kumham Imipas) Yusril Ihza Mahendra mengatakan, dirinya mendapat undangan menghadiri pertemuan yang dijadwalkan berlangsung pukul 13.30 WIB.
"Saya diberitahu untuk datang ke Istana jam 1.30 hari ini untuk mengadakan pertemuan. Saya dengar juga di samping beberapa menteri, juga akan hadir pimpinan MPR dan mungkin juga Komisi III DPR, atau pimpinan MPR DPR juga," kata Yusril dilansir dari RMOL.ID.
Menurut Yusril, pembahasan akan berfokus pada konsekuensi konstitusional setelah Gibran menyampaikan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan MPR.
Yusril mengaku telah membaca salinan surat pengunduran diri tersebut yang menyatakan Gibran berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri.
"Saya sudah membaca copy dari surat itu, yang pada intinya Wakil Presiden menyampaikan surat kepada MPR menyatakan berhenti sebagai Wakil Presiden atas kemauannya sendiri," jelasnya.
Yusril menilai, pengunduran diri tersebut tidak memerlukan persetujuan MPR karena merupakan keputusan pribadi yang memiliki kekuatan hukum mengikat.
Ia bahkan membandingkan redaksi surat Gibran dengan pernyataan pengunduran diri Presiden Soeharto pada 1998 yang turut disusunnya.
"Style-nya hampir sama dengan pernyataan berhentinya Pak Harto yang saya draf tahun 1998 yang lalu, ada kata-kata: menyatakan berhenti. Kalau menyatakan berhenti, itu tidak memerlukan consent atau persetujuan dari pihak lain, karena itu keputusan sendiri dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat," paparnya.
Berdasarkan informasi dalam naskah, Gibran telah menyerahkan surat pengunduran diri kepada Presiden Prabowo dan MPR pada Kamis pagi.
Menindaklanjuti hal tersebut, MPR dijadwalkan menggelar rapat pimpinan dan rapat gabungan bersama pimpinan fraksi serta kelompok DPD untuk menentukan tahapan selanjutnya.
Sementara itu, Rapat Paripurna DPR yang semula dijadwalkan membahas usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) terkait pemakzulan Gibran pada pukul 14.00 WIB disebut telah dibatalkan.