23.3 C
Bandar Lampung
Sabtu 6 Juni, 2020 00:53 WIB
Beranda DAERAH Gagalkan Penyedotan Pasir Laut, Tujuh Nelayan Diperiksa Sebagai Saksi

Gagalkan Penyedotan Pasir Laut, Tujuh Nelayan Diperiksa Sebagai Saksi

Tujuh nelayan yang berusaha menggagalkan pengrusakan lingkungan dan mata pencarian para nelayan diperiksa sebagai saksi pengrusakan kapal penyedot pasir di Labuhan Maringgai, Kabupaten Lampung Timur.

LBH Bandarlampung yang mendampingi ketujuh nelayan sebagai saksi pengrusakan kapal penyedot pasir milik PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara di  Polairut Polda Lampung, Senin (6/4).

Wakil Direktur LBH Bandarlampung Chandra Bangkit Saputra mengatakan para nelayan beretikat baik agar lingkungan hidup tempat mereka mencari ikan dan rajungan tak rusak.

“Mereka sudah berusaha lama menolak penyodatan pasir tersebut mulai dari cara baik-baik, persuasif hingga meledak aksi warga membakar kapal tersebut,” kata Chandra.

Chandra Bangkit Saputra/Ist

Kepala Kantor Berita RMOLLampung, Senin (6/4), Chandra menilai Pemprov Lampung terkesan tak mendengar aspirasi masyarakat.

Chandra berharap pengusutan perkara ini tidak terdapat upaya kriminalisasi terhadap para nelayan.

LBH Bandarlampung mendorong pemerintah daerah, baik eksekutif maupun legislatif, berpihak kepada para nelayan.

Chandra menduga ada oknum yang menggeruk keuntungan dari ijin penyedotan pasir sehingga mengabaikan aspirasi para nelayan.

Seharusnya pemerintah daerah, kata Chandra, melihat secara komprehensif dan holistik agar bisa bertindak tegas terhadap semua aktifitas perusakan lingkungan di Provinsi Lampung.

Walau telah terbit izin usaha pertambangan operasi produksi ( IUP OP), namun tidak menutup kemungkinan izin dikaji ulang berdasarkan dampaknya yang ditimbulkannya terhadap lingkungan.

Menurut dia, Pemprov Lampung dapat mencabut izin PT Sejati 555 Sampurna Nuswantara jika ada indikasi aktifitasnya dapat merusak lingkungan.

Pemprov Lampung telah mengesahkan Perda Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil ( RZWP3K ).

Salah satu poin RZWP3K menyatakan tidak ada lagi zonasi pertambangan untuk pesisir dan pulau-pulau kecil kecuali minyak dan gas bumi di laut Provinsi Lampung.

Dengan RZWO3K itu, Pemprov Lampung seharusnya dapat bertindak lebih tegas. “Tidak hanya retorika belaka,” ujarnya.

Apalagi, kata Chandra, memperhatikan riwayat konflik antara nelayan dengan perusahaan penyedot pasir  yang sudah berulang kali.

Jelas, katanga, pemerintah telah mengabaikan aspirasi masyarakat terutama para nelayan agar ada solusi terhadap konflik ini.

Terhadap SAF, tersangka pengrusakan, LBH Bandarlampung mendorong Polda Lampung untuk mengkaji penanganan dugaan tindak pidana di tengah upaya meretas penyebaran pandemi covid-19.

Menteri Hukum dan HAM telah mengeluarkan keputusan untuk mengeluarkan tahanan untuk pencegahan penularan virus corona atau covid-19 di lingkungan lapas.

Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.M.HH-19.PK/01.04.04 tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi dan Integrasi Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19.

 

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Bantuan PKH Dan BPNT Di Pekon Sukaraja Semaka Carut Marut

 Carut marut terjadi dalam penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)...

Tak Ada Yang Gratis, Rapid Test Pelaku Perjalanan Dinas Dibayari Pemerintah

 Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Lampung Reihana, membenarkan rapid test harus bayar Rp 350 ribu. Ia...

Rapid Test Di Diskes Lampung Bayar Rp 350 Ribu

 Ikatan Keluarga Pondok Modern (IKPM) Gontor Cabang Lampung yang juga wali santri, mengeluhkan biaya rapid test yang terlalu...

Gempa Tektonik 4,9 SR Di Lepas Pantai Kabupaten Pesisir Barat

Gempa tektonik berkekuatan 4,9 scala richter (SR) menggetarkan Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung,Jumat (5/6), pukul 11.04 WIB. Berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG),...
Translate »