Musyawarah Daerah (Musda) XI DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung, Senin (21/9/2026), belum menghasilkan susunan kepengurusan lengkap.
Lima anggota tim formatur yang ditetapkan melalui pleno disebut tidak berhasil mencapai kesepakatan. Bahkan, tiga Ketua Pimpinan Kecamatan (PK) Golkar memilih tidak membubuhkan tanda tangan pada berkas kepengurusan yang disodorkan.
Musda akhirnya hanya menetapkan Rycko Menoza sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bandar Lampung terpilih. Sementara susunan pengurus lainnya belum terbentuk dan peserta Musda meninggalkan arena.
Ketegangan terjadi setelah tim formatur diberi waktu menyusun struktur kepengurusan sekitar pukul 13.15 WIB. Pembahasan kemudian berjalan alot, terutama saat menentukan posisi sekretaris dan bendahara.
Dalam pembahasan tersebut, Rycko Menoza disebut menghendaki Mashudi untuk mengisi posisi sekretaris. Namun, Hanan A. Rozak selaku anggota formatur yang mewakili DPD Partai Golkar Provinsi Lampung mengajukan nama lain, yakni Benny Halomoan Nauly.
Situasi semakin memanas ketika anggota formatur disodori berkas kepengurusan untuk ditandatangani. Sejumlah anggota formatur mempersoalkan berkas tersebut karena komposisi dan nama-nama pengurus tidak diperlihatkan terlebih dahulu.
Empat anggota formatur disebut keberatan dan menilai proses tersebut tidak transparan. Mereka diminta menandatangani berkas tanpa mengetahui secara lengkap susunan kepengurusan yang tercantum di dalamnya.
Adapun lima anggota tim formatur Musda XI DPD Golkar Bandar Lampung terdiri dari Rycko Menoza, Hanan A. Rozak, M. Rifai selaku Ketua Golkar Kecamatan Kedamaian, Samsir selaku Ketua Golkar Kecamatan Rajabasa, serta Darma Edi Thabrani dari unsur Karya Kekaryaan.
Rycko Tetap Sah sebagai Ketua
Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung Aprozi Alam mengatakan Musda Golkar Bandar Lampung tidak batal. Menurutnya, proses penyusunan kepengurusan hanya ditunda dan akan dilanjutkan dalam beberapa hari ke depan.
"Keputusan Musda Pak Rycko Menoza, sudah sah sebagai Ketua Golkar terpilih. Tinggal melengkapi kepengurusan," kata Aprozi Alam.
Terkait dinamika dalam tim formatur, termasuk perbedaan pandangan mengenai posisi sekretaris dan bendahara, Aprozi menyebutnya sebagai bagian dari proses demokrasi di internal partai.
"Ah, itu dinamika dalam Musda, nanti yakin akan jalan terbaik," ujarnya.
Aprozi juga menolak menyebut proses tersebut sebagai deadlock. Ia menegaskan keputusan mengenai ketua telah selesai, sedangkan komposisi pengurus lainnya masih dalam proses penyelesaian.
Sementara itu, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung Hanan A. Rozak juga membantah Musda berakhir deadlock.
"Enggak ada deadlock. Musda sudah selesai, mulai dari pembukaan, sidang pleno terakhir. Pembentukan pengurus sudah selesai, sudah kita SK-kan. Tinggal menunggu pelantikan," kata Hanan.
Menurut Hanan, penyusunan nama-nama pengurus merupakan bagian dari kewenangan tim formatur berdasarkan kesepakatan.
"Itu urusan formatur, yang bawa nama-nama berdasarkan kesepakatan," ujarnya.
Hanan berharap kepengurusan Golkar Bandar Lampung dapat segera menjalankan kerja-kerja politik untuk memperkuat perolehan kursi partai.
"Golkar kan partai politik, harapannya dapat melakukan kerja-kerja politik agar Golkar Bandar Lampung lebih berjaya. Berjayanya dengan kursi bertambah," kata Hanan.
Ia menambahkan, pelantikan lebih bersifat seremonial dan bukan menjadi penentu sahnya kepengurusan. Hanan mencontohkan Musda sejumlah kabupaten/kota di Jawa Barat yang telah selesai meski pelantikan belum dilakukan. 