Program Makan Bergizi Gratis (MBG) mulai membuka peluang ekonomi baru bagi desa-desa di Kecamatan Candipuro, Kabupaten Lampung Selatan.
Enam Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) resmi menjalin kerja sama dengan 11 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Melalui kemitraan tersebut, hasil pertanian dan berbagai komoditas masyarakat desa bakal diarahkan untuk masuk ke rantai pasok kebutuhan dapur MBG.
Kerja sama ditandai dengan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) di Aula Kantor Kecamatan Candipuro, Jumat, 25 September 2026.
Pola kemitraan yang mempertemukan seluruh SPPG dan sejumlah BUMDes dalam satu kecamatan tersebut diklaim menjadi yang pertama di Kabupaten Lampung Selatan, bahkan di Provinsi Lampung.
Candipuro pun dijadikan pilot project penguatan ekonomi desa melalui kemitraan BUMDes dengan SPPG.
Kerja sama tersebut merupakan tindak lanjut arahan Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama yang mendorong BUMDes mengambil peran dalam memenuhi kebutuhan SPPG sekaligus menggerakkan perekonomian masyarakat desa.
Enam BUMDes yang terlibat yakni BUMDes Beringin Kencana, Titiwangi, Rawa Selapan, Way Gelam, Karya Mulyasari dan Bumijaya.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) Lampung Selatan Erdiyansyah mengatakan, kemitraan tersebut menjadi langkah awal untuk membawa produk masyarakat desa masuk dalam rantai pasok MBG.
Komoditas seperti beras, telur, sayur-mayur, buah-buahan hingga berbagai kebutuhan pangan lainnya berpeluang diserap oleh SPPG.
“Harapannya, Candipuro dapat menjadi pilot project yang nantinya bisa direplikasi di kecamatan lainnya,” kata Erdiyansyah.
Menurutnya, kerja sama tersebut tidak sekadar mengejar terpenuhinya kebutuhan bahan pangan bagi dapur MBG.
Pemerintah daerah ingin besarnya kebutuhan program MBG turut memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat yang berada di sekitar lokasi pelaksanaan program.
“Program ini bukan hanya tentang memenuhi kebutuhan MBG, tetapi juga membuka ruang agar potensi dan komoditas desa menjadi bagian dari rantai ekonomi program tersebut. Dengan begitu, manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh BUMDes dan masyarakat desa,” ujarnya.
Namun, produk yang dipasok BUMDes tetap harus memenuhi standar yang dibutuhkan SPPG.
Karena itu, Pemkab Lampung Selatan akan melakukan pembinaan terhadap BUMDes, mulai dari kualitas produk, kemampuan memenuhi jumlah kebutuhan hingga keberlanjutan pasokan.
“BUMDes akan kita bina agar mampu memenuhi standar komoditas yang dibutuhkan SPPG. Kita ingin ekonomi desa bergerak, produk masyarakat terserap, dan pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan masyarakat,” jelas Erdiyansyah.
Tak hanya urusan pasokan pangan, aspek pendukung operasional MBG juga ikut menjadi perhatian.
Satgas MBG memberikan sosialisasi kepada BUMDes dan pengelola SPPG, sementara Dinas Lingkungan Hidup memberikan arahan terkait pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).
Dinas Kesehatan juga menekankan pengawasan kualitas dan keamanan pangan untuk memastikan makanan yang diproduksi tetap memenuhi standar pelayanan pemenuhan gizi.
Kerja sama tersebut diharapkan membuat pelaksanaan MBG tidak hanya berdampak pada pemenuhan gizi penerima manfaat, tetapi ikut menciptakan perputaran ekonomi di tingkat desa.
Jika pola di Candipuro berjalan efektif, model kemitraan BUMDes dan SPPG tersebut akan didorong untuk diterapkan di kecamatan lain di Kabupaten Lampung Selatan.