Gubernur Lampung Arinal Djunaidi menyatakan tak pernah sepeserpun korupsi. Dia merasa terganggu oleh kegaduhan atas dugaan korupsi honororium saat dirinya sekdaprov Lampung tahun 2015.

Arinal mencurahkan perasaannya tersebut kepada bupati/walikota saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) APBN Tahun 2020 di Hotel Novotel, Kota Bandarlampung, Kamis (21/11).

Bahkan, adanya tuduhan korupsi itu, Arinal menyatakan telah melaporkan kepada Presiden Joko Widodo karena merasa terganggu menjalankan roda kepemimpinannya di Lampung.

Dia juga meminta semua pihak tidak membuat kegaduhan terkait tudingan dirinya korupsi atas penetapan honorarium Tim Raperda maupun Rapergub Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung TA 2015.

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung pastinya juga tidak main-main membidik dugaan korupsi honororium Tim Raperda maupun Rapergub serta Evaluasi Rancangan APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung TA 2015.

Lembaga penegak hukum ini telah mengeluarkan empat surat perintah penyidikan (sprindik).

Pertama, sprindik tertanggal 30 November 2016 dengan Nomor: Print-05/N.8/Fd.1/11/2016 yang diperpanjang pada tanggal 15 Maret 2017 dengan Nomor: Print-13/N.8/Fd.1/03/2017.

Kemudian, pada tanggal 28 April 2017 dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:Print-03/N.8/Fd.1/04/2017 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: Print-09/N.8/Fd.1/06/2017 tanggal 08 Juni 2017.

Kasus tindak pidana korupsi ini diduga melanggar Primair Pasal 2, Subsidair Pasal 3 UU No.31 Tahun 1999 Jo UU Np.20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan honorarium dari APBD dengan Nomor:1.20.1.20.03.000051, jatah honororium tim penyusunan raperda sebesar Rp770.000.000 dan Rp1.060.500.000 untuk tim evaluasi raperda.

Besaran nilai DIPA Sekdaprov Lampung TA 2015 telah disetujui dan disahkan DPRD Provinsi Lampung.

Berdasarkan Pergub No. 72 Tahun 2014, honorarium untuk tim/panitia pelaksanaan kegiatan ditetapkan:
1. Pengarah/Pembina/Penasehat sebesar Rp350.000.
2. Penanggungjawab Rp300.000.
3. Koordinator Rp250.000.
4. Ketua/Wakil Ketua Rp250.000.
5. Sekretaris Rp200.000.

Namun, honorarium untuk tim/panitia pelaksanaan kegiatan berubah menjadi:
1. Pengarah/Pembina/Penasehat sebesar Rp6.000.000/orang/bulan.
2. Penanggungjawab Rp5.000.000/orang/bulan.
3. Koordinator Rp4.500.000/orang/bulan.
4. Ketua/Wakil Ketua Rp4.000.000/orang/bulan.
5. Sekretaris Rp3.500.000/orang/bulan.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI melihat hal itu pemborosan keuangan daerah sebesar Rp2.316.450.000.

Juli lalu, empat bulan lalu, saat Sartono menjabat kejati Lampung, dia memastikan terkait dugaan korupsi honororium yang melibatkan Arinal Djunaidi masih berjalan.

“Kan saya yang tanda tangan. Sampai dengan saat ini saya belum menandatangani SP3 kasus itu,“ ujarnya kepada wartawan di Kota Bandarlampung (22/7).

Kini, Sartono menjabat Inspektur Keuangan pada JAM Pengawasan. Posisinya sebagai kejati Lampung digantikan Diah Srikanti yang sebelumnya menjabat sebagai kepala Pusat Pemulihan Aset (PPA) pada JAM Pembinaan.

Arinal boleh saja merasa dugaan kasus korupsinya sebagai kegaduhan yang mengganggunya memimpin Lampung. Namun, sangkaan sudah tercatat dalam empat sprindik.

Masyarakat Lampung menunggu hasil akhir kepastian hukumnya. Akankah kasus ini terus bergulir sampai ke muaranya: terbukti atau muncul SP3. Kita tunggu.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here