Perekonomian Provinsi Lampung tumbuh 5,29 persen pada triwulan II 2026, menempatkan daerah ini sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Sumatera.
Capaian tersebut menjadi modal bagi pemerintah daerah untuk mempercepat hilirisasi komoditas unggulan sekaligus memperkuat pembangunan berbasis potensi desa.
Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal mengatakan, pemerintah provinsi kini mendorong transformasi pendekatan ekonomi dari trickle-down effect menjadi bottom-up economy, dengan desa sebagai salah satu penggerak utama pertumbuhan.
Strategi tersebut diarahkan pada pengembangan industri pengolahan komoditas unggulan, antara lain singkong menjadi tepung modified cassava flour (MOCAF) dan bioetanol, hilirisasi kopi, serta pengembangan Kawasan Industri Energi Terpadu Katibung dan National Cassava Center.
Pemprov Lampung juga memperkuat program Desaku Maju melalui lima pilar, yakni penyediaan pupuk hayati cair, pengadaan mesin bed-dryer untuk pascapanen, pelatihan vokasi, penguatan BUMDes dan koperasi, serta perbaikan jalan desa.
Hal tersebut mengemuka dalam kegiatan Diseminasi Laporan Perekonomian Provinsi (LPP) Lampung, Kajian Fiskal Regional (KFR), dan Kinerja Sektor Jasa Keuangan Semester II 2026 di Bandar Lampung. Kegiatan tersebut melibatkan Bank Indonesia (BI), Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), serta dihadiri kepala daerah dan pemangku kepentingan.
Kepala Perwakilan BI Provinsi Lampung Bimo Epyanto menyoroti besarnya potensi Lampung sebagai salah satu lumbung pangan nasional. Sejumlah komoditas daerah ini memiliki posisi penting secara nasional, di antaranya ubi kayu, nanas, dan lada yang menempati peringkat pertama, serta pisang dan tebu di peringkat kedua.
Lampung juga tercatat sebagai penghasil kambing terbesar ketiga secara nasional.
Untuk mengoptimalkan potensi tersebut, BI mendorong tiga pilar strategis, yakni fondasi, akselerator, dan enabler. Penguatan ekosistem ekonomi terintegrasi, dukungan regulasi melalui rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan sistem perizinan berusaha, penyelarasan proyek dengan RPJMN dan RPJMD, serta ketersediaan infrastruktur dasar menjadi faktor penting dalam mempercepat pembangunan.
BI juga mengapresiasi pencapaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Lampung, Kota Metro, dan Kabupaten Lampung Timur.
Dari sisi fiskal, Kanwil DJPb Provinsi Lampung mencatat pendapatan negara hingga Agustus 2026 mencapai Rp8,81 triliun atau 70,69 persen dari target.
Penerimaan tersebut didukung pertumbuhan pajak dalam negeri sebesar 23,95 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan pajak perdagangan internasional yang meningkat 47,19 persen.
Sementara itu, realisasi belanja negara mencapai Rp20,46 triliun atau 70,14 persen dari pagu. Adapun transfer ke daerah tercatat sebesar Rp13,85 triliun.
Hingga 30 September 2026, realisasi APBN untuk program prioritas nasional di Lampung mencapai Rp13,03 triliun. Anggaran tersebut mencakup program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp7,02 triliun yang menjangkau 2,88 juta penerima manfaat melalui 1.199 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Selain itu, terdapat penyaluran Rp2,77 triliun untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, Rp1,16 triliun untuk Kartu Sembako, Rp875,82 miliar untuk Program Keluarga Harapan (PKH), dan Rp445,74 miliar untuk Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).
Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) mencapai Rp8,83 triliun kepada 148.981 debitur.
Pada sektor jasa keuangan, OJK Provinsi Lampung mencatat total aset perbankan tumbuh 5,17 persen secara tahunan menjadi Rp99,09 triliun per Agustus 2026.
Dana pihak ketiga (DPK) juga meningkat 10,15 persen menjadi Rp77,60 triliun. Adapun penyaluran kredit mencapai Rp119,29 triliun, dengan porsi kredit produktif sebesar 65,2 persen.
Untuk memperluas akses pembiayaan, OJK bersama Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) menjalankan program percontohan ekosistem penggemukan sapi di Lampung Tengah dan Lampung Timur. Program tersebut menyalurkan KUR dan KURDA sebesar Rp1,5 miliar kepada 10 kelompok peternak.
OJK juga meluncurkan program Siger Taruna Preneur bersama Karang Taruna dan Bursa Efek Indonesia (BEI), serta mendorong implementasi regulasi terkait akses pembiayaan UMKM dan securities crowdfunding. 