Oleh Gindha Ansori Wayka (*)

Di Era Milineal, teknologi berkembang tanpa dapat terbendung lagi. Masyarakat semakin memilih transaksi Informasi Transaksi elektronik (ITE) karena memiliki banyak keunggulan dan kemudahan.

Sudah banyak aplikasi menggunakan teknologi misalnya hanya dengan sidik jari untuk absensi karyawan dan pegawai, mobile e-banking, blended learning, jual beli online dan lain sebagainya.

Mahkamah Agung (MA) sebagai Lembaga Tinggi Negara yang menjadi benteng terakhir penegakan hukum ikut meluncurkan program E-court dan E-Litigasi.

Berdasarkan laman atau situs E-court Mahkamah Agung, pengertian e-court adalah layanan untuk pendaftaran perkara secara online, taksiran biaya perkara, pembayaran secara online, pemanggilan, hingga persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Ada beberapa kegiatan yang di-cover dalam E-court Mahkamah Agung, yakni pertama, e-Filing (pendaftaran perkara online di pengadilan).

Masyarakat dapat mendaftar perkaranya ke Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, atau Pengadilan TUN.

Langkahnya, pertama, semua berkas pendaftaran dikirim secara elektronik melalui aplikasi E-Court Makamah Agung RI; Kedua E-Payment (pembayaran biaya perkara secara online).

Kedua, secara otomatis, muncul Taksiran Panjar Biaya (e-SKUM) dan Nomor Pembayaran (virtual account) yang dapat dibayarkan melalui saluran elektronik (multi channel) yang tersedia.

Ketiga, e-Summons (pemanggilan pihak secara online).

Panggilan sidang dan pemberitahuan putusan disampaikan kepada para pihak melalui saluran elektronik ke alamat email para pihak serta informasi panggilan tersebut bisa dilihat pada aplikasi e-court.

Keempat, e-Litigation (persidangan secara online) yakni aplikasi mendukung dalam hal persidangan secara elektronik (online) sehingga dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, jawaban dan kesimpulan secara elektronik.

E-court merupakan terobosan teknologi dalam memangkas kusut dan ruwetnya birokrasi di pengadilan.

Banyak pihak berharap E-court dapat menjelma menjadi mahluk penyelesai dan pemotong kompas atas peliknya sistem birokrasi di Pengadilan.

Program ini sangat baik dikelola oleh tim teknologi informasi (IT) yang bersumber daya tinggi, namun dalam pelaksanaannya banyak yang harus dibenahi .

Ternyata, sistem e-court yang ditawarkan dan diharuskan serta dipaksakan oleh MA untuk diberlakukan mengandung cacat dalam implementasinya (cacat sistem dalam keberlakuannya).

Sosialisasi e-court oleh MA selama ini sangat massif dan begitu gencar di beberapa wilayah hukum pengadilan yang tersebar di Indonesia.

Program e-court memberikan manfaat luar biasa.

Banyak kemudahan yang dirasakan oleh para pencari keadilan terutama para advokat jika terdaftar dalam sistem e-court karena relatif cepat dengan syarat apabila gugatan dan perangkatnya telah disiapkan terlebih dahulu.

Hanya butuh sepuluh menit maka gugatan sudah terdaftar, biaya hitung panjarnya relatif murah bila dibandingkan dengan pendaftaran secara manual dan intinya program e-court ini sangat efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan SDM dan Sistem teknologi yang mumpuni.

Di sisi lain, program e-court ternyata implementasi dan yang kini ditambah dengan luncuran terbaru e-litigasi yang berlaku sejak 2 Januari 2020 lalu diyakini banyak kendala yang mengikuti program ini dalam implementasinya.

Berdasarkan pengamatan dan hasil mencoba sendiri untuk melakukan gugatan melalui e-court, ada beberapa sebaran persoalan antara satu pengadilan dengan pengadilan lainnya, misalkan di PN Kelas I A Tanjungkarang dengan kode dan tanggal register PNTJK-112018KDF tanggal 19 November 2018, implementasinya hampir sempurna saat berkas didaftarkan.

Pihak penggugat selaku yang mendaftar perkara pada sidang pertama hanya menunjukkan surat kuasa sajar

Berkas panggilan dan berkas gugatan para pihak sudah dicetak langsung dari dokumen yang dikirim oleh penggugat dan dokumen tersebut dikirim oleh pengadilan ke para pihak tanpa harus diperbanyak lagi oleh penggugat.

Program ini menjadi gagal karena ada pihak-pihak yang tidak siap, terutama dalam hal jawab petugasnya.

Advokat pendamping atau pihak lain yang tidak paham soal program ini dan akhirnya kandas atau gagal karena para pihak tidak mendukung dan tidak berkeinginan untuk menggunakan program e-court dalam penyelesaiannya perkaranya.

Misalnya yang terjadi di PN Kelas I A Tanjungkarang, pelapor saat mendaftar melalui e-court di Pengadilan Negeri Kalianda dengan kode PN-KLA112018KQ5 tetap harus menyerahkan berkas secara fisik sebanyak pihak yang digugat termasuk juga untuk majelis hakim.

Pihak pengadilan tidak mencetak dari file yang dikirim penggugat, sehingga e-court menjadi sesuatu yang tak ubahnya lubang besar (corong) yang hanya prosedural saja.

Seperti juga yang terjadi di Pengadilan Agama Blambangan Umpu, 2 Januari 2019, pemohon sudah mendaftaran perkaranya melalui virtual account dengan biaya Rp316.000 (Nomor Register PA.BBU-012020BGX)  dan sampai dinyatakan berhasil dalam pembayaran SKUM melalui Mandiri Online-Payment.

Namun, empat hari kemudian (6/1), setelah di cek langsung ke Kantor Pengadilan Agama Blambangan Umpu ternyata register yang disampaikan oleh akun E-court Mahkamah Agung tidak masuk sistem di Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

Dicoba lagi hari itu juga, E-court Mahkamah Agung tetap tidak sampai pada server Pengadilan Agama Blambangan Umpu.

Setelah dua kali gagal mendaftar melalui E-court Mahkamah Agung, permohonan didaftarkan secara manual dengan biaya empat kali lipat yakni Rp. 1.306.000.

Sebagai penutup, kini tersisa ketraumaan menggunakan E-court Mahkamah Agung dan sebentar lagi e-litigasi yang terkesan dipaksakan, karena ketidak-akuratan sistem.

Pemulis sempat terpikir bagaiman cara Mahkamah Agung mengembalikan uang panjar SKUM yang sudah terlanjur menjadi “korban” E-court Mahkamah Agung agar kembali ke pihak (penggugat) yang mengirim biaya panjar perkara.

wallahu ‘a’lam bishawab…

(*) Akademisi dan Praktisi Hukum di Bandar Lampung

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here