Arinal Djunaidi pada Coffee Morningdi Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Bandarlampung/RMOLLampung

Belum jelasnya kelanjutan penanganan perkara dugaan korupsi dalam Penetapan Besaran Honorarium Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Gubernur dan Tim Evaluasi Raperda APBD Kabupaten/Kota pada Sekretariat Daerah Provinsi Lampung TA 2015 oleh Kejati Lampung, memicu Front Lampung Menggugat (FLM) mengadu ke Kejaksaan Agung (Kejagung) dan Komisi III DPR RI.

Keputusan yang diambil tersebut dituangkan melalui surat nomor: 0193/B/FLM-LPG/II/2020 perihal Aduan Masyarakat tanggal 17 Februari 2020.

Koordinator Presidium FLM yang membawahi 14 lembaga, Hermawan, menegaskan laporan itu menyatakan mosi tidak percaya terhadap penegakan supremasi hukum pada Kejati Lampung.

“Sudah beberapa kali Kejati menerbitkan surat perintah penyidikan, tetapi sampai sekarang belum juga menetapkan tersangka. Masyarakat bertanya-tanya, ini ada apa dengan Kejati Lampung?” kata Hermawan.

Karena itu, pihaknya mengadukan kasus tersebut pada Kejagung RI agar menindaklanjuti laporan masyarakat ke Kejati Lampung atas dugaan tindak pidana korupsi honorarium tahun 2015 lalu. FLM juga melayangkan surat laporan ke Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI dan Komisi III DPR RI.

Menanggapi laporan ke institusi penegak hukum di pusat, Arinal Djunaidi yang tahun 2015 menjabat sebagai Sekda Provinsi Lampung enggan banyak komentar.

Arinal yang saat ini menjabat Gubernur Lampung menyarankan untuk menanyakan ke Kejati Lampung.

“Tanyakan saja ke Kejati. Barang (Kasus korupsi honorarium 2015) itu sudah lama,” tukas Arinal kepada Kantor Berita RMOLLampung, Rabu (19/2), usai Coffee Morning Peningkatan Produktivitas dan Hilirisasi Kakao dan Ubi Kayu Provinsi Lampung di Kantor Perwakilan Bank Indonesia di Bandarlampung.

Perkara dugaan korupsi yang diduga melibatkan Arinal Djunaidi saat menjabat Sekdaprov Lampung pada tahun 2015 itu mencuat setelah dilaporkan Masyarakat Transparansi Lampung (MaTaLa) beberapa waktu.

Dalam laporanya disebutkan pada tahun 2015, gubernur menetapkan pedoman penyelenggara pemda dalam melaksanakan anggaran yang dituangkan dalam Pergub No 72 tahun 2014 tanggal 29 Desember 2014.

Dalam pergub tersebut, telah diatur besaran honorarium tim. Tapi kemudian tanggal 14 April 2015, pergub tersebut dirubah dengan Pergub No 24 tahun 2015 yang isinya memfasilitasi besaran honor tim Raperda, Rapergub dan tim evaluasi raperda APBD kab/kota.

Keputusan Gubernur No G/59/B.III/HK/2015 tentang penetapan besaran honor dan Keputusan Gubernur No G/292/BX/HK/2015 tentang pembentukan tim, menurut Matala, keduanya bertentangan dengan pasal 1 lampiran IV dan pasal 5 Pergub No 72 tahun 2014.

Kemudian nama Arinal di tahun 2015 juga diduga muncul sebagai tenaga ahli, padahal saat itu dirinya masih menjabat sebagai Sekdaprov Lampung. Nama Arinal sebagai Pembina ASN tertinggi di Lampung seharusnya bedasarkan regulasi tidak dapat diikutsertakan dalam tenaga ahli.

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here