Sebanyak 83 kepala sekolah di Kabupaten Lampung Tengah diperiksa tim gabungan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Lampung dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Lampung Tengah terkait dugaan korupsi berupa pemerasan dalam program revitalisasi sekolah tahun anggaran 2026.
Pemeriksaan berlangsung di Kantor Kejari Lampung Tengah, Gunung Sugih, Selasa 17 November 2026.
Kasi Intelijen Kejari Lampung Tengah, Okky Desvian, mengatakan pemeriksaan tersebut berkaitan dengan dugaan pemerasan dalam program revitalisasi sekolah tahun 2026 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
"Hari ini, kami tim gabungan dari Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah melakukan pemeriksaan terhadap 83 kepala sekolah terkait dana revitalisasi di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026," kata Okky Desvian.
Penanganan perkara tersebut berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kejati Lampung Nomor PRIN-06/L.8/Fd.2/11/2026 tertanggal 9 November 2026.
Sebelumnya, tim gabungan Kejati Lampung dan Kejari Lampung Tengah menggeledah Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Lampung Tengah di Jalan H. Muchtar, Gunung Sugih, Selasa 10 November 2026.
Penggeledahan tersebut berkaitan dengan dugaan permintaan setoran sebesar 15 persen dari dana program revitalisasi yang diterima sejumlah sekolah.
Tim yang berjumlah sekitar 10 orang memeriksa sejumlah ruangan, termasuk ruang Kepala Disdikbud, ruang bendahara, dan ruangan lain yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
Penggeledahan berlangsung sekitar lima jam, dimulai pukul 15.30 WIB, berdasarkan surat perintah Nomor PRIN-07/L.8/Fd.7/10/2026 tertanggal 30 Oktober 2026.
Saat penggeledahan berlangsung, Kepala Disdikbud Lampung Tengah, Nur Rohman, dan bendahara, Eko Prianto, tidak berada di tempat. Namun, menurut sejumlah pegawai, keduanya sempat berada di kantor sejak pagi.
Sementara itu, seorang sumber yang dikutip dari inilampung.com seusai menjalani pemeriksaan mengungkapkan bahwa mayoritas kepala sekolah mengakui adanya permintaan setoran sebesar 15 persen dalam program revitalisasi sekolah.
"Mayoritas kepala sekolah kooperatif dalam pemeriksaan. Mengakui adanya permintaan setoran 15 persen," ucap sumber tersebut melalui telepon.
Hingga kini, belum dijelaskan pihak yang diduga meminta atau menerima setoran tersebut.
