Perkumpulan DAMAR Lampung menyoroti belum optimalnya akses rumah aman bagi korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), meski pemerintah telah memiliki berbagai regulasi perlindungan perempuan dan anak.
Direktur Eksekutif Perkumpulan DAMAR Lampung, Afrintina, menilai dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran harus menjadi momentum evaluasi terhadap komitmen negara dalam memastikan korban kekerasan mendapatkan perlindungan dan akses keadilan.
Menurutnya, persoalan utama bukan sekadar ketersediaan aturan, melainkan implementasi kebijakan dan kehadiran negara ketika korban berada dalam situasi darurat.
"Keberhasilan pemerintah bukan hanya diukur dari banyaknya regulasi yang dibuat, tetapi dari apakah perempuan dan anak benar-benar mendapatkan perlindungan ketika mereka membutuhkannya," ujar Afrintina dalam keterangannya, Rabu, 21 Oktober 2026.
Berdasarkan data layanan DAMAR, sepanjang 2025 terdapat 32 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang tercatat dan mendapatkan pendampingan. Sementara hingga Oktober 2026, jumlahnya mencapai 30 kasus.
Afrintina menegaskan, angka tersebut merupakan kasus yang datang dan didampingi DAMAR, bukan keseluruhan kasus kekerasan yang terjadi di Provinsi Lampung.
Meski demikian, data tersebut menunjukkan kebutuhan terhadap layanan pendampingan korban masih nyata dan mendesak.
Di tengah kebutuhan itu, DAMAR mengaku menerima berbagai keluhan mengenai keterbatasan anggaran untuk pencegahan, penjangkauan, hingga pendampingan korban.
Pembiayaan visum, misalnya, dinilai tidak boleh menjadi penghalang bagi korban untuk memperoleh layanan medis maupun mengakses proses hukum.
Afrintina juga mengingatkan agar pelimpahan tanggung jawab pelayanan kepada pemerintah daerah diikuti dukungan anggaran dan sumber daya yang memadai, terlebih ketika daerah menghadapi keterbatasan fiskal akibat kebijakan efisiensi.
Akses Rumah Aman Terkendala Administrasi
Salah satu persoalan yang disoroti DAMAR adalah akses rumah aman bagi korban kekerasan yang harus segera meninggalkan lingkungan berbahaya.
Dalam pengalaman pendampingan mereka, terdapat korban KDRT yang terpaksa meninggalkan rumah demi menyelamatkan diri, bahkan hanya dengan pakaian yang melekat di badan.
Dalam situasi tersebut, korban membutuhkan tempat perlindungan secepatnya, bukan prosedur administratif yang berpotensi menghambat penyelamatan.
Afrintina mengungkapkan, sepanjang 2026 DAMAR telah mendampingi dua kasus ketika korban membutuhkan tempat perlindungan, tetapi akses ke rumah aman UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Provinsi Lampung terkendala prosedur operasional standar (SOP).
Persyaratan yang menjadi kendala antara lain laporan polisi (LP) dan surat pengantar dari kepolisian. Berdasarkan penjelasan yang diterima DAMAR, ketentuan tersebut berkaitan dengan mekanisme pembiayaan melalui APBD.
Akibatnya, DAMAR harus menyediakan tempat perlindungan sementara bagi korban yang membutuhkan penanganan segera.
Persoalan itu, lanjut Afrintina, sebenarnya telah disampaikan kepada pemerintah provinsi. Setelah kasus pertama, DAMAR melakukan audiensi dengan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Lampung.
Dalam audiensi tersebut, pihak dinas menyampaikan bahwa SOP rumah aman akan direvisi. Namun, ketika kasus serupa kembali terjadi, persyaratan yang sama masih menjadi kendala.
"Ini menunjukkan bahwa persoalannya bukan hanya soal aturan, tetapi juga tindak lanjut kebijakan dan keberanian memastikan prosedur pelayanan berpihak pada keselamatan korban," tegasnya.
Keselamatan Korban Harus Jadi Prioritas
DAMAR menilai rumah aman merupakan bagian penting dari sistem perlindungan darurat yang harus dapat diakses ketika perempuan dan anak menghadapi ancaman kekerasan.
Dalam kondisi darurat, keselamatan korban seharusnya menjadi pertimbangan utama. Sementara itu, persoalan administrasi dan pembiayaan perlu dicarikan mekanisme yang memungkinkan layanan diberikan tanpa penundaan yang membahayakan korban.
Afrintina mendorong pemerintah melakukan terobosan kebijakan, memperjelas pembagian tanggung jawab antara pemerintah pusat dan daerah, serta menjamin pembiayaan layanan darurat bagi korban kekerasan.
Selain itu, kapasitas UPTD PPA dan aparat penegak hukum perlu diperkuat agar penanganan kasus berjalan lebih responsif dan berpihak kepada korban.
Ia mengingatkan, kebijakan efisiensi anggaran tidak boleh mengorbankan hak perempuan dan anak untuk memperoleh keselamatan serta keadilan.
Evaluasi dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, menurut DAMAR, semestinya tidak berhenti pada pencapaian program dan penerbitan regulasi. Ukuran yang lebih mendasar adalah kemampuan negara memastikan korban kekerasan memperoleh perlindungan nyata, terutama ketika mereka berada dalam situasi yang mengancam keselamatan jiwa. 
