DPRD Lampung Selatan Setujui Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah

•DAERAH
externalexternalexternalexternal
DPRD Lampung Selatan Setujui Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah
DPRD Lampung Selatan Setujui Revisi Perda Pajak dan Retribusi Daerah/Pemkab Lamsel

Article Header Image DPRD Kabupaten Lampung Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai upaya memperkuat pendapatan asli daerah (PAD).

Meski bertujuan meningkatkan penerimaan daerah, Bupati Lampung Selatan Radityo Egi Pratama menegaskan kebijakan pajak dan retribusi harus tetap mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat serta keberlangsungan dunia usaha.

Persetujuan tersebut ditandai dengan penandatanganan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Lampung Selatan dalam rapat paripurna di Ruang Sidang Paripurna DPRD setempat, Rabu 18 November 2026.

Egi menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas perhatian, pemikiran, serta berbagai masukan selama proses pembahasan Ranperda hingga mencapai persetujuan bersama.

Menurutnya, penyempurnaan regulasi pajak dan retribusi merupakan langkah pemerintah daerah untuk mengoptimalkan PAD sebagai salah satu sumber pembiayaan pembangunan.

Pengelolaan potensi pendapatan yang lebih baik diharapkan mampu memperkuat kapasitas fiskal daerah dalam mendukung pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Namun, Egi mengingatkan bahwa upaya meningkatkan pendapatan daerah harus tetap mengedepankan prinsip keadilan.

Kebijakan pajak dan retribusi tidak boleh semata-mata berorientasi pada peningkatan penerimaan, tetapi juga harus memperhatikan kondisi ekonomi masyarakat dan keberlangsungan kegiatan usaha.

“Peningkatan pendapatan daerah memang diperlukan untuk mendukung pembangunan. Namun, upaya tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan dunia usaha. Kita ingin kebijakan pajak tidak hanya memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah, tetapi juga dilaksanakan secara adil dan bertanggung jawab,” ujar Egi.

Ia menambahkan, persetujuan bersama tersebut mencerminkan komitmen pemerintah daerah dan DPRD untuk menghadirkan regulasi yang lebih baik sekaligus memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi daerah.

Selain pembaruan regulasi, Egi menekankan pentingnya penguatan sistem administrasi dan peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, kebijakan yang baik harus diikuti tata kelola pemungutan yang transparan, akuntabel, serta memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, penguatan PAD tidak hanya berfokus pada optimalisasi penerimaan, tetapi juga harus diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan kepastian hukum bagi wajib pajak maupun pengguna layanan pemerintah.

Egi berharap sinergi antara DPRD dan pemerintah kabupaten terus terjaga, terutama dalam mengawal pelaksanaan regulasi agar tetap sejalan dengan kebutuhan pembangunan dan kepentingan masyarakat Lampung Selatan.

Ia juga mengajak seluruh pihak memastikan kebijakan tersebut diterapkan secara bertanggung jawab sehingga penguatan kemandirian fiskal daerah berjalan beriringan dengan peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

“Melalui regulasi yang telah disepakati ini, saya berharap kita dapat menghadirkan kepastian hukum, memperkuat kemandirian fiskal daerah, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung Selatan,” katanya.

Dengan disetujuinya Ranperda perubahan tersebut, Pemkab Lampung Selatan diharapkan memiliki landasan regulasi yang lebih kuat untuk mengoptimalkan pengelolaan pajak dan retribusi daerah.

Pada saat yang sama, prinsip keadilan dan kemampuan masyarakat tetap menjadi pertimbangan dalam pelaksanaannya agar peningkatan PAD dapat mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan.Article Image

Editor : Faiza Ukhti Annisa

Kata Kunci


Berita Terkait