29.9 C
Bandar Lampung
Sabtu 6 Juni, 2020 15:20 WIB
Beranda DAERAH DPRD Kota Balam Tak Akui Pejabat Plt Versi Yusuf Kohar

DPRD Kota Balam Tak Akui Pejabat Plt Versi Yusuf Kohar

RMOLLampung. DPRD Kota Bandarlampung (Balam) tidak akan mengakui 22 dari 25 ppejabat yang diangkat Pelaksana Tugas (Plt) Walikota Bandarlampung Yusuf Kohar.

Hal itu dinyatakan Ketua Komisi I DPRD Kota Bandarlampung Nu’man Abdi kepada Biinar.com, Minggu (20/5/2018). Plt Walikota Bandarlampung Yusuf Kohar telah mengangkat 22 pejabatnya.

Dia merujuk Surat Kepala BKN k 26 30/v.20-3/99 5 Februari 2018 dan dipertegas Surat No.0276/KR.V.25.5/2018 BKN Regional V Jakarta. Inti kedua surat tersebut pengangkatan 22 pelaksana tugas (plt) tidak sesuai aturan.

Sebelumnya, Ketua DPRD Kota Bandarlampung Wiyadi menyatakan Yusuf Kohar diduga melanggar aturan BKN) No. K. 26-20/V.24-25/99 tentang Tata Cara Pengangkatan Pegawai Negara Sipil sebagai Pelaksana Tugas.

Yusuf Kohar mem-plt-kan sejumlah aparatur sipil negara (ASN) di beberapa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan jabatan lain di Kota Bandarlampung, bulan lalu, Senin (9/4/2018).

Plt Walikota itu beralasan untukbmengisi jabatan yang kosong dan mengefektifkan kinerja SKPD. DPRD menilai kebijakan tersebut cacat aturan.

Plt memang punya kewenangan mengisi jabatan kosong, namun sesuai dengan koridor dan aturan yang berlaku. Tidak boleh dong menabrak aturan yang dikeluarkan oleh BKN,” ujar Wiyadi.

Jika alasan Yusuf Kohar membuat kebijakan itu untuk mengefektifkan kinerja dan biar tidak ada yang rangkap jabatan, Wiyadi menganggap hal tersebut lucu.

Berdasarkan data yang diterima dari DPRD Bandarlampung, ada 25 nama yang diduga menabrak aturan BKN. Plt itu kan harusnya berasal dari instansi yang sama, kata Wiyadi.

Dia mencontohkan kesalahan plt kabag keuangan diisi pejabat dari Diskominfo. Anehnya lagi, kabag Keuangan Pemkot Balam sudah ada plt, tidak kosong. [hms]

Beri Komentar

Please enter your comment!
Please enter your name here

Baca Juga

Delapan OPD Pemkab Pesawaran MoU Dengan Kejari

  Delapan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Pesawaran jalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) setempat.

Tak Ada Pemasukan, Mantan Dosen Curi Handbody Dan Sampo

 Seorang mantan dosen perguruan tinggi swasta di Jakarta tertangkap mencuri ratusan botol handbody dan sampo di lima minimarket...

KPU Gelar Uji Publik Pilkada 2020 Secara Virtual

   Komisi Pemilihan Umum (KPU) menggelar uji publik terkait rancangan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pilkada Serentak 2020 dalam kondisi...

Bantuan PKH Dan BPNT Di Pekon Sukaraja Semaka Carut Marut

 Carut marut terjadi dalam penyaluran Bantuan Kesejahteraan Sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)...
Translate »